 |
| Ket: Tampak dari samping Gedung Pemda Kabupaten Lamongan yang dikunjungi KPK di lantai 7. |
Lamongan, MCE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemkab Lamongan yang terjadi pada tahun anggaran 2017-2019. Kasus ini diperkirakan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp151 miliar.
Hari ini, Selasa, 8 Juli 2025, KPK memeriksa beberapa saksi, termasuk mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan, Heri Pranoto. Ia tiba di lokasi pemeriksaan seorang diri dan mengenakan baju putih dan masker. Heri menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dirinya saat menjabat sebagai Kepala Dispenda pada tahun 2017.
"Ya, hari ini saya diperiksa KPK terkait dengan gedung ini. Katanya, dan saya tidak tahu sama siapa saja yang diperiksa hari ini," ungkap Heri. Ia terlihat menunggu di lantai 7 gedung Pemkab bersama pejabat lain yang diketahui bernama Mokh Sukiman, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.
KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi, termasuk pejabat dan kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan gedung tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan kasus korupsi yang sedang berlangsung.
Menurut jadwal yang diterima, 7 orang yang akan diperiksa adalah:
1. MS PPK / Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Lamongan
2. AA Direktur PT AGUNG PRADANA PUTRA
3. HDH General Manager Divisi Regional III di PT BRANTAS ABIPRAYA, 2015 s.d. 2019
4. MYM Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab. Lamongan TA. 2017 s.d. 2019 / Direktur CV Absolute
5. NM Kepala Sub Bagian Keuangan
6. HP Kepala DPKAD Kab Lamongan tahun 2017
7. LI Kabag Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Lamongan.
Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan kasus korupsi pembangunan Gedung Pemkab Lamongan dan membawa pelaku ke pengadilan. (s_genk/MCE).
