Yogyakarta, MCE - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa membangun pariwisata di DIY tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja sama yang solid dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, media, maupun masyarakat. Minggu (21/9/2025).
Pernyataan ini disampaikan Sultan dalam rapat paripurna DPRD DIY, Jumat (19/09), saat menanggapi pandangan fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) Tahun 2026–2045. "Pariwisata itu bersifat multi sektor, multi kepentingan, dan lintas wilayah. Agar semua bisa bersinergi, perlu dikoordinasikan oleh sebuah lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta/industri, media, dan akademisi," ujar Sri Sultan.
Untuk mewujudkan sinergi tersebut, Sultan menjelaskan bahwa akan dibentuk Lembaga Pariwisata Daerah (LPD). Lembaga ini akan menjadi wadah koordinasi sekaligus motor penggerak ekosistem pariwisata di DIY.
"Lembaga ini akan bekerja sebagai tim untuk mempercepat pengembangan ekosistem pariwisata DIY. LPD juga akan memastikan pelaksanaan Ripparda berjalan sesuai rencana dan mengembangkan strategi implementasinya," jelas Sultan.
Selain dukungan kelembagaan, Sultan juga menekankan pentingnya peran serta aktif masyarakat dalam mengembangkan destinasi wisata. "Masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan serta mendukung pembangunan pariwisata daerah. Caranya, dengan memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan partisipasinya sesuai dengan konteks dan ketentuan yang ada," tuturnya.
Kontribusi masyarakat ini bisa beragam, mulai dari mengelola desa wisata, kampung wisata, hingga terlibat aktif dalam menjaga kelestarian alam dan budaya. Partisipasi ini juga akan didukung penuh oleh kebijakan di tingkat kabupaten/kota, memastikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kerakyatan. (bp).
