SURABAYA, MCE - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menjebloskan empat tersangka baru dalam pusaran dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS), Kamis (19/11/2026) malam. Langkah tegas ini sekaligus membuka tabir bagaimana dana lembaga yang semestinya menjadi ruang publik dan konservasi justru diduga disiasati lewat skema pertanggungjawaban yang patut dipertanyakan.
Keempat tersangka yang ditetapkan penyidik berasal dari lingkaran internal dan eksternal yang bersinggungan langsung dengan tata kelola serta urusan hukum perusahaan. Mereka adalah MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku anggota Badan Pengawas PDTS KBS, serta MM yang berprofesi sebagai advokat.
Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga terlibat dalam pengeluaran kas perusahaan untuk pengurusan perkara hukum. Masalahnya, pengeluaran tersebut kemudian dipertanggungjawabkan menggunakan dokumen jasa hukum yang diduga fiktif. Sebuah pola klasik yang kerap memicu tanda tanya besar: bagaimana dokumen yang patut diduga tak berdasar bisa melenggang mulus dalam laporan pertanggungjawaban keuangan badan usaha milik daerah?
Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur mencatat, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat perkara ini mencapai Rp3,27 miliar. Angka yang tentu bukan recehan, terlebih di tengah tuntutan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah yang terus disorot publik.
Alih-alih memperkuat tata kelola dan kepercayaan masyarakat, dugaan penyimpangan anggaran ini justru menyeret jajaran pimpinan, unsur pengawas, hingga pihak luar ke balik jeruji besi. Publik pun wajar menanti, apakah skema dokumen fiktif ini hanya berhenti pada empat nama tersebut, atau masih ada simpul lain yang ikut menikmati aliran dananya.
Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, keempat tersangka kini resmi ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jatim selama 20 hari ke depan. Proses hukum masih berjalan, dan publik menanti sejauh mana ketegasan aparat membongkar tuntas praktik akal-akalan anggaran di tubuh PDTS KBS. (bp).
