Media Corruption Expose

Rabu, 06 Mei 2026

Tuban, MCE - Di tengah tuntutan layanan kesehatan serba digital, RSUD dr. R. Koesma Tuban kembali meraih status Akreditasi Paripurna setelah berhasil menuntaskan pembenahan implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) yang sebelumnya terkendala integrasi sistem radiologi dengan platform nasional SATUSEHAT.

Kepastian tersebut tertuang dalam Surat Kementerian Kesehatan RI Nomor YM.01.02/D/1601/2026 tertanggal 4 Mei 2026 tentang Hasil Verifikasi Tahap 2 terhadap Surat Klarifikasi Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik Rumah Sakit.

Dalam surat tersebut, RSUD dr. R. Koesma Tuban termasuk dalam 316 rumah sakit yang permohonan klarifikasinya dinyatakan diterima. Dengan hasil itu, status akreditasi rumah sakit dikembalikan seperti sebelum diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor YM.02.02/D/971/2026 tentang penetapan sanksi akreditasi.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD dr. R. Koesma Tuban, drg. Heni Purnomo Wati, mengatakan capaian tersebut menjadi hasil pembenahan sistem layanan digital yang dilakukan rumah sakit dalam waktu singkat. Menurutnya, kendala sebelumnya murni bersifat teknis pada integrasi layanan radiologi dengan platform nasional SATUSEHAT.

“Akreditasi ini bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya kepada reporter tubankab.go.id, Rabu (6/5).

Akreditasi rumah sakit merupakan proses penilaian oleh lembaga independen untuk memastikan fasilitas kesehatan memenuhi standar pelayanan dan keselamatan pasien. Predikat Paripurna menjadi indikator bahwa rumah sakit mampu memberikan pelayanan secara komprehensif, mulai dari mutu layanan medis, keselamatan pasien, hingga kesiapan fasilitas dan infrastruktur.

Sebelumnya, RSUD dr. R. Koesma Tuban sempat mengalami penurunan status akreditasi akibat kendala teknis dalam implementasi sistem RME. Salah satu komponen aplikasi pada layanan radiologi berbasis PACS (Picture Archiving and Communication System), yakni sistem untuk melihat hasil rontgen atau radiologi secara digital melalui komputer maupun telepon genggam, belum sepenuhnya terintegrasi dengan platform nasional SATUSEHAT.

“Permasalahan ada pada proses bridging data radiologi ke SATUSEHAT yang belum optimal. Saat ini sudah berhasil kami tuntaskan sesuai target,” ujarnya.

Kementerian Kesehatan sebelumnya memberikan kesempatan klarifikasi kepada seluruh rumah sakit yang terkena sanksi akreditasi selama maksimal tiga bulan sejak surat diterbitkan pada Maret 2026. Namun, RSUD dr. R. Koesma Tuban mampu menyelesaikan seluruh proses perbaikan hanya dalam waktu sepekan.

Selanjutnya, tim verifikator dari lembaga penyelenggara akreditasi Kementerian Kesehatan RI melakukan verifikasi langsung pada 14 April 2026. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar pemulihan status Akreditasi Paripurna RSUD dr. R. Koesma Tuban.

Heni menegaskan, akreditasi bukan sekadar administrasi, melainkan bagian dari upaya menjaga mutu layanan dan keselamatan pasien. Karena itu, pihaknya terus memperkuat implementasi layanan kesehatan berbasis digital agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih cepat dan terintegrasi.

“Terima kasih atas kepercayaan masyarakat. Kami akan terus berbenah dan berinovasi demi pelayanan kesehatan yang lebih baik,” pungkasnya. (bp).

Selasa, 05 Mei 2026

Pemkab Tuban Perkuat Sinergi dengan Kejari, Teken Kesepakatan Bersama Pemerintah Desa Se-Kabupaten Tuban

Add Comment

TUBAN, MCE – Pemkab Tuban menandatangani kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Tuban yang melibatkan seluruh pemerintah desa se-Kabupaten Tuban. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Dandang Wacana Setda Tuban dan dihadiri oleh kepala OPD, camat, serta kepala desa, Selasa (05/05/2026).

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Kejaksaan Negeri Tuban dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Menurutnya, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bupati yang akrab disapa Mas Lindra tersebut menegaskan para kepala desa diharapkan dapat memanfaatkan kerja sama ini sebagai ruang konsultasi dan pendampingan. “Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk konsultasi. Bukan untuk mencari persoalan, tetapi sebagai upaya pendampingan dan pencegahan,” tegasnya.

Mas Lindra juga menekankan pentingnya penataan aset desa secara tertib dan akuntabel. Seluruh aset desa diharapkan dapat diinventarisasi dengan baik, mencakup jenis, ukuran, serta batas-batasnya, dan didukung dengan dokumentasi yang jelas serta pemanfaatan teknologi informasi. “Aset desa harus terdokumentasi secara riil dan dikelola dengan baik. Pemanfaatan IT menjadi penting untuk mendukung kinerja pemerintah desa,” imbuhnya.

Selain itu, pemahaman terhadap regulasi juga menjadi hal krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan dana desa, lanjutnya, harus dilakukan secara bijak dengan mengedepankan skala prioritas serta mematuhi regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, pendampingan dari Kejaksaan Negeri Tuban dinilai sangat penting guna meminimalisir potensi permasalahan hukum.

“Sinergi ini diharapkan menjadikan kita sebagai satu keluarga besar yang bersama-sama menjaga agar program pembangunan di Kabupaten Tuban berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, Supardi, SH., menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya melalui fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan.

Kajari Tuban menjelaskan sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Negeri Tuban melalui Jaksa Pengacara Negara telah melaksanakan berbagai kegiatan nyata di tengah masyarakat desa. Di antaranya sosialisasi penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dengan tema “Bersama Membangun Desa” yang telah menjangkau 311 desa di Kabupaten Tuban.

Tidak hanya itu, Kejari Tuban juga telah memberikan pendampingan pengelolaan dana desa kepada 9 desa sebagai langkah preventif agar pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel. Tidak hanya itu, dalam aspek represif, bantuan hukum melalui jalur litigasi juga telah diberikan kepada 2 desa dengan capaian penyelamatan keuangan negara/desa sebesar Rp 1,33 miliar.

“Capaian ini bukan akhir, melainkan langkah awal untuk memperkuat sinergi antara Kejaksaan dengan pemerintah desa. Kami berharap kerja sama ini dapat diimplementasikan secara konkret dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih, dan bebas dari permasalahan hukum,” ujarnya.

Melalui penandatanganan kesepakatan bersama ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin solid antara Pemkab Tuban, Kejaksaan Negeri Tuban, dan pemerintah desa, guna mewujudkan pembangunan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (bp).

Senin, 04 Mei 2026

KPK dan MA Bersatu Amankan Integritas Hakim dari Pusaran Korupsi

kpk

Add Comment

JAKARTA, MCE – Di tengah sorotan publik yang tajam terhadap marwah lembaga peradilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah radikal untuk memperkuat benteng pertahanan integritas para penegak hukum. Melalui kolaborasi strategis, kedua lembaga ini resmi menjalin kerja sama dalam program pendidikan dan pelatihan antikorupsi bagi aparatur pengadilan di seluruh penjuru negeri.

Langkah krusial ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikpermas) KPK, Wawan Wardiana, bersama Kepala Badan Strategi Kebijakan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Strajak Diklat Kumdil) MA, Syamsul Arief, di Gedung MA, Jakarta Pusat, Jumat (24/4).

Kerja sama ini bukan sekadar seremoni formalitas di atas kertas. Ini adalah upaya mitigasi dini untuk memastikan bahwa mereka yang dijuluki sebagai "Wakil Tuhan" di muka bumi tidak goyah saat menghadapi godaan materi dan kekuasaan.

“KPK mengawali komitmen bersama Mahkamah Agung, khususnya para hakim dan panitera, melalui pendidikan dan pelatihan antikorupsi,” tegas Wawan Wardiana usai prosesi penandatanganan. Ia menekankan bahwa aspek pencegahan melalui pendidikan merupakan pilar yang sama pentingnya dengan penindakan.

Fokus utama program ini menyasar para calon hakim yang akan menjadi wajah masa depan hukum Indonesia. Sebagai langkah awal, sebanyak 200 calon hakim dari seluruh Indonesia akan diterjunkan ke dalam kawah candradimuka pelatihan yang tersebar di lima wilayah strategis:

- Bogor

- Pekanbaru

- Surabaya

- Kalimantan Selatan

- Makassar

Kurikulum yang disusun tidaklah main-main. KPK dan MA memadukan tiga aspek krusial: kepemimpinan, pengawasan, dan teknis yudisial. Semuanya dipayungi oleh satu nilai inti yang tidak bisa ditawar, yakni penguatan integritas.

Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MA, Syamsul Arief, menyambut antusias sinergi ini. Ia memandang kehadiran KPK sebagai katalisator untuk meningkatkan standar kualitas pendidikan aparatur peradilan yang selama ini sudah berjalan.

"Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat kualitas pendidikan aparatur peradilan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan sistem hukum yang bersih dan terpercaya," ujar Syamsul.

Dengan dimulainya program ini, publik kini menaruh harapan besar. Apakah kolaborasi ini mampu menyumbat celah-celah praktik "jual beli" perkara yang selama ini menghantui dunia peradilan? Satu yang pasti: sinergi KPK dan MA ini mengirimkan pesan keras bahwa tidak ada ruang bagi korupsi di dalam ruang sidang.
Editor: [bp]
Sumber: [MCE]

Pemkab Tuban Sediakan Rumah Singgah Bagi Warganya Yang Berobat di Surabaya

Kabupaten Tuban

Add Comment

TUBAN, MCE – Pemkab Tuban terus memberi perhatian bagi masyarakat, utamanya dalam upaya pemenuhan hak dasar warga. Dinas Sosial P3A dan PMD Kabupaten menghadirkan program Rumah Singgah bagi masyarakat Tuban yang menjalani pengobatan rujukan di Surabaya. Program ini menjadi salah satu langkah nyata Pemkab Tuban dalam meringankan beban ekonomi warga, khususnya saat harus menjalani perawatan di rumah sakit rujukan seperti RSUD dr. Soetomo maupun rumah sakit lainnya.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinsos P3A dan PMD Kabupaten Tuban, Eko Wardono, menjelaskan program ini lahir dari kebutuhan riil masyarakat. Selama ini, banyak pasien rujukan asal Tuban yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk tempat tinggal sementara selama menjalani pengobatan di luar daerah.

“Keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat menjadi perhatian kami. Ketika harus dirujuk ke Surabaya, mereka tidak hanya memikirkan biaya pengobatan, tetapi juga biaya menginap. Ini tentu menjadi beban tambahan bagi keluarga pasien,” ungkapnya.

Eko Wardono menjelaskan Bupati Tuban, Mas Lindra memberi arahan agar Pemkab Tuban dapat membantu mengurangi pengeluaran masyarakat melalui penyediaan Rumah Singgah. Keberadaan Rumah Singgah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien maupun pendamping selama menjalani proses pengobatan.

Lebih lanjut, layanan rumah singgah ini dapat diakses oleh masyarakat Tuban yang mendapat rujukan ke RSUD dr. Soetomo atau rumah sakit rujukan lainnya. Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, masyarakat dapat mengajukan permohonan ke Dinas Sosial P3A dan PMD Kabupaten Tuban guna memperoleh surat pengantar atau rekomendasi.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP pasien, fotokopi KTP pendamping, serta surat rujukan dari RSUD di Tuban ke rumah sakit rujukan di Surabaya. Layanan ini diprioritaskan bagi peserta BPJS PBI-JK dan PBI-D, namun tetap terbuka bagi masyarakat Tuban lainnya yang membutuhkan.

“Program ini kami prioritaskan untuk masyarakat kurang mampu, khususnya peserta BPJS PBI. Namun pada prinsipnya, seluruh warga Tuban yang membutuhkan dapat mengakses layanan ini sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Rumah Singgah Kabupaten Tuban berlokasi di Jalan Mojoklanggru Wetan Nomor 36, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, atau tepatnya di sebelah selatan Puskesmas Mojo. Lokasi tersebut berjarak sekitar 2 kilometer dari RSUD dr. Soetomo, sehingga memudahkan akses bagi pasien dan keluarga.

Fasilitas yang tersedia cukup representatif, meliputi bangunan dua lantai dengan lima kamar tidur, tiga kamar mandi, ruang tamu, tempat ibadah, dapur bersama, serta ruang administrasi. Selain itu, tersedia pula perlengkapan penunjang seperti 10 kasur, enam kipas angin, kamera CCTV, kulkas, serta kompor beserta peralatan memasak.

Untuk mendukung operasional, Dinsos P3A dan PMD Kabupaten Tuban juga tengah mempersiapkan sumber daya manusia pengelola serta sarana transportasi. “Insyaallah dalam waktu dekat seluruh kebutuhan pendukung dapat terpenuhi sehingga layanan bisa berjalan optimal,” imbuhnya.

Program Rumah Singgah ini didanai melalui APBD Kabupaten Tuban sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini, Pemkab Tuban menargetkan dapat menekan beban pengeluaran masyarakat sekaligus meningkatkan kepuasan terhadap layanan publik, khususnya di bidang sosial dan kesehatan.

“Kami juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran demi peningkatan kualitas layanan rumah singgah ke depan. Harapannya, program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Tuban,” tutup Camat Rengel ini. (bp).

Era Baru Kejati Jatim Dimulai: Dr. Abdul Qohar Resmi Nahkodai Korps Adhyaksa Jawa Timur

kejati jatim surabaya

Add Comment

SURABAYA, MCE – Atmosfer semangat baru menyelimuti Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) pada Senin (4/5/2026). Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., resmi mengawali masa kepemimpinannya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, didampingi Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Jatim, Ny. Dewi Qohar.

Kedatangan orang nomor satu di Kejati Jatim ini disambut dengan prosesi adat dan tradisi yang kental. Wakajati Jatim, Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., secara simbolis melakukan pengalungan bunga sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan resmi institusi.

Riuh rendah alunan musik pengiring Tari Remo menjadi puncak penyambutan. Tarian ikonik tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan simbol filosofis akan keberanian dan keteguhan hati seorang ksatria—karakteristik yang diharapkan melekat dalam penegakan hukum di bawah kepemimpinan Abdul Qohar.

"Penyambutan ini mencerminkan soliditas internal yang kuat. Kami siap bergerak dalam satu komando untuk menjaga integritas dan performa institusi," ungkap salah satu pejabat utama di sela acara.

Tak butuh waktu lama, usai prosesi penyambutan, Kajati Abdul Qohar langsung memimpin briefing terbatas bersama jajaran Pejabat Utama (PJU). Pertemuan strategis ini menegaskan langkah cepat sang Kajati untuk melakukan penguatan koordinasi dan pemetaan target kinerja demi mewujudkan penegakan hukum yang lebih optimal di wilayah Jawa Timur. (bp).

#KejatiJatim #Adhyaksa #JawaTimur #InfoSurabaya #KejaksaanRI

Upacara Hardiknas dan Otoda, Wabup Tuban : Pendidikan dan Otonomi Daerah Sebagai Pilar Pembangunan

hadiknas Kabupaten Tuban

Add Comment

TUBAN, MCE – Pemkab Tuban menggelar Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di halaman Kantor Pemkab Tuban, Senin (04/05/2026). Kegiatan ini berlangsung khidmat dengan diikuti jajaran Forkopimda Tuban, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, perwakilan perbankan, guru dan siswa, serta pegawai di lingkungan Pemkab Tuban.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, menyampaikan amanat yang menekankan pentingnya pendidikan dan otonomi daerah sebagai dua pilar utama dalam pembangunan daerah.

Dalam amanatnya, Wabup Tuban menegaskan peringatan Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan nasional. Melalui semboyan Tut Wuri Handayani, Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan adalah proses menuntun, membangun, dan memanusiakan manusia. “Dalam sistem among asah, asih, dan asuh, pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memuliakan,” ungkapnya.

Adapun tema Hardiknas tahun 2026 yaitu “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Tema ini menegaskan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah dan sekolah, namun juga keluarga, masyarakat, dunia usaha, hingga media.

Lebih lanjut, pemerintah pusat hingga daerah terus mendorong berbagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari digitalisasi pembelajaran, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, penguatan karakter peserta didik, hingga perluasan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Sebagai wujud konkret, Pemkab Tuban telah melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 berbasis data terpadu. Program ini memanfaatkan data terintegrasi guna memastikan pemerataan akses pendidikan, termasuk bagi anak penyandang disabilitas dan anak putus sekolah.

“Melalui data hasil verifikasi dan validasi ASN yang disandingkan dengan data Dapodik, pemerintah dapat memetakan calon peserta didik secara rinci by name by address. Dengan demikian, perencanaan pendidikan menjadi lebih akurat, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan,” jelasnya.

Selain memperingati Hardiknas, upacara ini juga menjadi momentum peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 dengan tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita.” Tema tersebut mencerminkan komitmen untuk memperkuat kemandirian daerah sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Wabup Joko Sarwono menekankan otonomi daerah bukan sekadar kewenangan, melainkan amanah untuk mengelola potensi lokal, meningkatkan pelayanan publik, serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Karenya, penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan. “Fokus kita meliputi pelaksanaan program prioritas nasional, reformasi birokrasi berbasis digital, peningkatan kemandirian fiskal daerah, kolaborasi antar daerah, serta pemerataan pembangunan dan layanan dasar,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan pendidikan dan otonomi daerah merupakan dua aspek yang saling menguatkan. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan sumber daya manusia unggul, sementara tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan ekosistem yang mendukung kemajuan pendidikan.

Mengakhiri amanatnya, Wabup Tuban mengajak seluruh elemen untuk menjadikan momentum ini sebagai penguat komitmen dalam bekerja dengan hati, melayani dengan integritas, serta membangun dengan semangat kolaborasi demi masa depan Kabupaten Tuban yang lebih baik.

“Selamat Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua,” pungkasnya. (bp).

Minggu, 03 Mei 2026

Pesta Pora Dana Hibah Berujung 'Piknik' ke Polres: 66 Anggota Pokmas Sampang Akhirnya Dipanggil KPK, Ada Eks Dewan Juga

kpk

Add Comment

SAMPANG, MCE – Sepertinya semboyan "Kota Bahari" sedang punya arti baru: Bahagia Nyolong Duit Rakyat? Bau busuk dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) periode 2019–2022 akhirnya benar-benar menyengat hidung penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bukannya sibuk membangun desa, puluhan orang yang mengatasnamakan Kelompok Masyarakat (Pokmas) kini justru sibuk bolak-balik ke Polres Sampang untuk mempertanggungjawabkan "uang kaget" yang mereka kelola. (30/4/2026).

Tak tanggung-tanggung, lembaga antirasuah itu langsung tancap gas dengan memanggil 66 orang saksi sekaligus! Mereka dikeler dari 14 kecamatan di seluruh penjuru Sampang. Seolah-olah korupsi sudah menjadi "kurikulum wajib" yang merata di setiap sudut wilayah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, mayoritas mereka yang dipanggil adalah perwakilan Pokmas—sosok-sosok yang seharusnya menjadi ujung tombak kesejahteraan warga, namun kini justru diduga jadi ujung tombak kebocoran anggaran.

"Dari setiap kecamatan ada yang dipanggil," ungkap sumber internal dengan nada getir. Bayangkan, betapa masifnya "permainan" ini hingga tak ada satu pun kecamatan yang absen dari daftar absen penyidik.

Yang menarik perhatian, daftar saksi ini bukan cuma berisi nama-nama figuran. Di antara kerumunan ketua Pokmas, terselip nama Moh. Affan, seorang mantan Anggota DPRD Sampang asal Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung.

Muncul pertanyaan besar di benak publik: apa urusannya mantan wakil rakyat dengan urusan Pokmas di tingkat desa? Apakah ini bukti adanya jejaring "main mata" antara elit politik dan kelompok masyarakat demi mencairkan dana hibah yang gurih itu?

Selain itu, nama Abdu Mahaf Sukmana dari Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan, juga masuk dalam radar. Meski kapasitas pastinya masih dibungkus rapat oleh penyidik, kehadiran orang-orang ini di ruang pemeriksaan mempertegas bahwa dana hibah Jatim bukan sekadar bantuan sosial, melainkan ladang basah yang diperebutkan banyak tangan.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, masih memilih jurus "diam itu emas". Ia belum memberikan detail lebih lanjut mengenai status hukum para saksi maupun potensi tersangka baru dari klaster Sampang ini.

Namun, satu hal yang pasti: publik Sampang kini sedang menonton drama kolosal. Rakyat yang seharusnya menerima manfaat dari dana hibah hanya bisa gigit jari melihat uang miliaran rupiah justru menjadi bahan bancakan oknum-oknum yang haus harta.

Pertanyaannya sekarang: Setelah 66 orang ini diperiksa, siapakah yang bakal memakai rompi oranye menyala? Apakah para 'pemain' di Sampang bisa tidur nyenyak malam ini? (bp).

#KPK #Dana Hibah Jatim #Korupsi Sampang #Pokmas #Skandal Hibah.