Jumat, 08 Mei 2026

​Miangas Bukan Lagi Punggung, Tapi Wajah Republik: Prabowo Pijakkan Kaki di Titik Nol Utara Nusantara



MIANGAS, SULAWESI UTARA, MCE – Sabtu pagi, 9 Mei 2026, tepat pukul 10.30 WITA, sebuah sejarah baru tertoreh di garis terdepan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mendarat di Pulau Miangas, sepetak tanah karang seluas 3,5 kilometer persegi yang menjadi benteng terakhir kedaulatan di utara Nusantara.


​Kunjungan ini bukan sekadar seremoni. Miangas, yang secara geografis lebih akrab dengan aroma Filipina ketimbang daratan Manado—mengingat jarak tempuhnya yang mencapai 24 jam pelayaran—selama ini sering merasa terlupakan di balik cakrawala. Namun hari ini, Presiden menegaskan bahwa Miangas bukan lagi "punggung" yang membelakangi pusat, melainkan "beranda terdepan" yang harus bersolek.


​Tak datang dengan tangan hampa, Presiden memboyong enam Menteri Kabinet langsung dari Jakarta. Langkah ini mengirimkan pesan politik yang tajam: pembangunan tidak boleh berhenti di Jawa atau Sulawesi daratan saja.


​Fokus utama Presiden dalam kunjungan ini menyentuh aspek paling fundamental kehidupan warga:

​Kedaulatan Kesehatan: Pengecekan fasilitas Puskesmas agar warga tak perlu bertaruh nyawa di laut saat sakit.

​Akses Hidup: Peninjauan instalasi air bersih dan infrastruktur dasar.

​Masa Depan Generasi: Menemui 143 anak sekolah yang menjadi tumpuan harapan di perbatasan.

​Konektivitas Digital: Memastikan jaringan komunikasi tidak lagi "setengah hati" di wilayah terluar.


​Di pulau yang dihuni oleh 823 jiwa (232 Kepala Keluarga) ini, Presiden disambut dengan kehangatan khas masyarakat Miangas. Meskipun hidup dalam keterbatasan logistik dan jarak, warga Miangas adalah manifestasi nyata dari cinta tanah air. Di sini, toleransi bukan sekadar slogan, melainkan napas kehidupan sehari-hari.


​"Kita tidak ingin ada warga negara yang merasa menjadi 'anak tiri' hanya karena jarak. Miangas adalah Indonesia, dan Indonesia hadir di sini hari ini," tegas Presiden dalam salah satu sesi bincang bersama warga.


​Kehadiran jajaran pejabat tinggi di titik paling utara ini seakan menyengat kesadaran publik bahwa kedaulatan bukan hanya soal alutsista, melainkan soal kesejahteraan rakyat di perbatasan. Dengan luas wilayah yang mungil namun memiliki nilai strategis yang masif, Miangas kini bersiap menyongsong era baru pembangunan yang lebih inklusif.


​Bagi 143 anak sekolah di Miangas, kehadiran Presiden dan enam menterinya adalah janji bahwa mimpi mereka setara dengan anak-anak di Jakarta. Hari ini, dari titik 126 derajat Bujur Timur, Indonesia menunjukkan taringnya—bukan dengan agresi, tapi dengan pembangunan yang merata.


#PrabowoSubianto #PulauMiangas #PerbatasanIndonesia #KedaulatanNKRI #IndonesiaUtara

​Sembunyi di Wonogiri, 'Kiai' Tersangka Cabul Pati Akhirnya Diciduk: Ilmu Menghilang Tak Mempan Lawan Polisi




​PATI, MCE – Drama pelarian Ashari, pimpinan Pondok Pesantren Ndolo Kusumo yang lebih memilih jadi "buronan" ketimbang mempertanggungjawabkan perbuatannya, resmi tamat. Setelah berkali-kali mangkir dari panggilan penyidik dengan jurus seribu bayangan, sang "oknum" kiai ini akhirnya berhasil diringkus Tim Satreskrim Polresta Pati di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (7/5/2026) pagi.


​Publik sempat dibuat geram oleh tingkah tersangka yang seolah menantang hukum. Pasalnya, alih-alih menjadi teladan dan kooperatif, Ashari justru memilih jalan ninja: menghilang. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh ke pelukan borgol polisi juga.


​Pasrah Saat 'Dijemput' Paksa


​Berdasarkan video amatir yang viral di jagat maya, momen penangkapan ini jauh dari kesan "berwibawa" yang biasa ia tampilkan di depan santriwati. Mengenakan pakaian gelap, pria yang tega merusak masa depan anak asuhnya sendiri ini tampak lunglai dan pasrah saat digelandang petugas menuju mobil operasional. Tidak ada lagi sisa-sisa "power" saat ia harus berhadapan dengan kenyataan pahit di tangan Kasatreskrim Polresta Pati yang turun tangan langsung.


​Kasatreskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya, mengonfirmasi bahwa pelarian sang tersangka berakhir di Wonogiri.


​“Iya, sudah kami amankan di Wonogiri. Saat ini masih dalam perjalanan menuju Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mohon bersabar,” ujar Kompol Dika via telepon.


​Mencoreng Wajah Pesantren

​Kasus ini menjadi noda hitam bagi dunia pendidikan keagamaan di Kabupaten Pati. Ashari yang seharusnya menjadi pelindung dan orang tua bagi para santriwati di Desa Tlogosari, justru menyalahgunakan mandat sucinya demi nafsu bejat.


​Sikap tidak kooperatifnya selama ini—mulai dari mangkir panggilan hingga kabur dari pondok—menjadi bukti kuat bahwa tidak ada niat baik dari tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan asusilanya. Polisi kini tengah mendalami apakah ada korban-korban lain yang selama ini bungkam karena intimidasi atau relasi kuasa yang timpang di lingkungan pesantren tersebut.


​Menuju Meja Hijau

​Setibanya di Pati, Ashari tidak akan lagi bisa tidur nyenyak di kasur empuk pesantrennya. Ia dijadwalkan langsung masuk ruang pemeriksaan intensif Mapolresta Pati. Netizen kini menanti vonis maksimal bagi pelaku yang berlindung di balik jubah agama untuk memuaskan hasrat rendahnya.


​Kini, warga hanya bisa mengelus dada sambil berharap hukum bekerja seadil-adilnya. Pelajaran berharga bagi para orang tua: Jubah dan gelar mentereng tak selamanya menjamin akhlak yang mulia. (bp). 


​#KeadilanUntukSantriwati #PatiHariIni #OknumKiaiCabul #HukumAdil

RSUD Koesma Tambah Dua Dokter Jantung, Poli Kini Buka Enam Hari dalam Sepekan




Tuban, MCE - Pelayanan poli jantung di RSUD dr. R. Koesma Tuban dipastikan mulai berjalan lebih optimal per 11 Mei 2026. Rumah sakit milik Pemkab Tuban itu menambah dua dokter spesialis jantung baru untuk memperkuat layanan kepada masyarakat setelah sebelumnya pelayanan hanya berjalan terbatas.


Dua dokter spesialis jantung yang bergabung tersebut yakni dr. Ryan Enast Intan, Sp.JP yang mulai bertugas sejak 27 April 2026 dan dr. Fahrun Nisa’i Fatimah, Sp.JP yang mulai aktif per 11 Mei 2026. Keduanya berstatus dokter kontrak BLUD.


Sementara itu, satu dokter spesialis jantung yang telah lebih dahulu bertugas di RSUD dr. R. Koesma Tuban yakni dr. Hariman Kristian, Sp.JP berstatus ASN. Dengan total tiga dokter spesialis jantung, layanan poli jantung kini dapat dibuka mulai Senin hingga Sabtu.


Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD dr. R. Koesma Tuban, drg. Heni Purnomo Wati, memastikan seluruh proses administrasi kedua dokter baru tersebut telah rampung. Mulai dari penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR), proses kredensial, hingga clinical appointment atau Surat Penugasan Klinis (SPK).


Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan pasien jantung berjalan lebih stabil dan tidak lagi bergantung pada satu dokter spesialis.


“Seluruh tahapan administrasi sudah selesai. Dokter sudah melewati proses kredensial dan penugasan klinis. Mulai 11 Mei ini pelayanan poli jantung dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya, Jumat (8/5).


Dengan penambahan dokter tersebut, RSUD dr. R. Koesma Tuban menargetkan antrean pasien rujukan jantung dapat lebih terlayani. Sebab, sebelumnya pelayanan poli jantung hanya berlangsung beberapa hari dalam sepekan karena keterbatasan tenaga dokter spesialis.


Heni menambahkan, penguatan layanan spesialis menjadi bagian dari komitmen rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan daerah. Pihaknya berharap masyarakat semakin mudah memperoleh layanan jantung tanpa harus dirujuk ke luar daerah.


“Harapan kami, masyarakat Tuban bisa mendapatkan layanan jantung yang cepat, nyaman, dan berkesinambungan di RSUD Koesma,” katanya. (bp).

Stunting Tuban Turun Jadi 7,38 Persen, Lampaui Target Triwulan I 2026



Tuban, MCE - Upaya mewujudkan tumbuh kembang anak yang sehat dan terbebas dari stunting di Kabupaten Tuban terus menunjukkan hasil positif. Pada Triwulan I Tahun 2026, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Tuban mencatat prevalensi stunting berada di angka 7,38 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 9,4 persen. Capaian tersebut dipaparkan dalam pertemuan evaluasi Program Gizi Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Aula Aster Dinas setempat, Kamis (7/5).


Sekretaris Dinas Kesehatan P2KB Tuban, dr. Atiek Supartiningsih, mengatakan capaian tersebut menjadi hasil kerja bersama seluruh tenaga kesehatan di lapangan, khususnya dalam penguatan layanan gizi masyarakat di tingkat Puskesmas.


“Para TPG diminta segera menyesuaikan pembaruan pelaporan dan definisi operasional indikator kinerja, melakukan perbaikan data tepat waktu untuk menghindari kegagalan revisi sistem, serta mengintegrasikan data gizi dengan data Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di tingkat Puskesmas,” ujarnya, Kamis (7/5).


Ia berharap seluruh layanan gizi dapat terdokumentasi dengan baik dan akurat sehingga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan serta intervensi kesehatan masyarakat di Kabupaten Tuban.


Pertemuan tersebut diikuti 33 Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas bersama jajaran internal Dinkes P2KB guna memastikan sinkronisasi data dan penguatan intervensi gizi di lapangan. 


Tak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari penyusunan perencanaan program tahun mendatang karena indikator gizi, seperti stunting, wasting, dan ASI eksklusif, telah masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) 2026-2030.


Selain stunting, berdasarkan laporan SiGizi, indikator wasting tercatat berada di angka 7,63 persen dari target 9,58 persen. Sementara itu, capaian ASI eksklusif mencapai 89,86 persen dari target 80 persen. Pemberian Vitamin A pada balita menyentuh 94,07 persen dari target 92 persen, sedangkan capaian anak usia 6-23 bulan yang memperoleh MP-ASI berkualitas mencapai 93,5 persen dari target 76 persen.


“Meski demikian, pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang masih dalam proses pelaksanaan. Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada Triwulan II dan III Tahun 2026,” tandasnya. (bp).

​Harmonisasi Iman dan Budaya: M. Luthfillah Kupas Tuntas Relevansi Tradisi dalam Bingkai Syariat di Masjid Taqwa Paji




​LAMONGAN, MCE – Masjid Taqwa Desa Paji, Kecamatan Pucuk, menjadi saksi bisu pesan mendalam tentang moderasi beragama pada Jumat (08/05/2026). Hadir sebagai Imam dan Khotib, M. Luthfillah, M.Ag., yang merupakan Ketua Komisi Nasional Pendidikan (Komnasdik) Kabupaten Lamongan sekaligus Ketua Korps Mubaligh Muhammadiyah (KMM) PDM Lamongan, membawakan khutbah bertajuk "Antara Tradisi dan Dalil Al-Qur'an serta Hadits."

Dalam paparannya, M. Luthfillah menekankan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil’alamin, yang kehadirannya tidak untuk memberangus budaya lokal, melainkan memberikan ruang harmonisasi selama tidak bertentangan dengan prinsip ketauhidan.


​Islam yang Adaptif, Bukan Frontal

​Mengutip pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah, Khotib menjelaskan bahwa kondisi sosial dan adat istiadat masyarakat bersifat dinamis. Islam hadir dengan metode islah (perbaikan) yang santun.


​"Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya, nilai-nilai baik yang sudah ada di masyarakat sebelum Islam datang, justru diakomodir dan dikuatkan," ujar M. Luthfillah di hadapan ratusan jamaah.


​Beliau mencontohkan bagaimana tradisi masyarakat Quraisy dalam menjamu peziarah Ka’bah tetap dipertahankan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikategorikan sebagai amal shalih (sedekah), membuktikan bahwa syariat sangat menghargai kearifan lokal yang positif.


​Dakwah Bil Hikmah ala Walisongo

​Lebih lanjut, tokoh pendidikan Lamongan ini mengajak jamaah berkaca pada sejarah dakwah Walisongo di Nusantara. Penggunaan media gamelan dan seni wayang sebagai sarana dakwah merupakan bukti nyata dakwah bil hikmah—mengisi tradisi dengan warna keislaman tanpa harus melepas atribut budaya secara frontal.


​"Kaidah fikih al-adatu muhakkamah menunjukkan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum selama sejalan dengan dalil naqli. Di Indonesia, harmonisasi inilah yang menjaga kita dari konflik dan perpecahan," tambahnya.


​Pesan untuk Masa Depan

​Menutup khutbahnya, M. Luthfillah mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman tradisi agar umat dapat beribadah dengan tenang tanpa disibukkan oleh pertengkaran yang tidak produktif.


​Kegiatan shalat Jumat berlangsung dengan khidmat, mempertegas peran tokoh agama dan pendidik dalam merawat toleransi serta menyelaraskan antara tuntunan agama dan realitas kehidupan sehari-hari di Kabupaten Lamongan.


​Penulis: [bp/MCE]
Editor: [bp]
Lokasi: Paji, Pucuk, Lamongan.

Kamis, 07 Mei 2026

​Mafia Subsidi Dikuliti! Polda Jatim Gulung 79 Tersangka Penyeleweng BBM & LPG, Kerugian Negara Tembus Rp7,5 Miliar



SURABAYA, MCE – Polda Jawa Timur mengirimkan pesan tegas kepada para "tikus" anggaran negara. Dalam operasi besar-besaran sejak awal tahun, Ditreskrimsus Polda Jatim bersama Polres jajaran sukses membongkar 66 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Tak main-main, sebanyak 79 tersangka kini diringkus dan terancam menghabiskan waktu di balik jeruji besi.


​Langkah agresif ini merupakan respons nyata atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memastikan subsidi energi jatuh ke tangan yang berhak, bukan ke kantong para spekulan.


​Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menegaskan bahwa penyelewengan ini bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan pengkhianatan terhadap hak masyarakat kecil.


​"Kasus ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Subsidi harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Kami tidak akan membiarkan hak rakyat dirampas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tegas Kombes Abast, Kamis (30/4/26).


​Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Kombes Pol Roy H.M. Sihombing, membeberkan beragam modus operandi yang digunakan para pelaku. Mulai dari penggunaan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi, pengisian berulang menggunakan banyak barcode, hingga praktik pemindahan isi gas (oplosan) dari tabung 3 kg ke ukuran nonsubsidi.


​Mirisnya, praktik lancung ini juga melibatkan orang dalam. "Ada keterlibatan oknum petugas SPBU yang sengaja memberikan barcode kepada pelaku demi keuntungan pribadi," ungkap Kombes Roy.


​Dari hasil tangkapan selama periode Januari hingga April 2026 ini, polisi menyita aset dan barang bukti dalam jumlah besar: 8.904 Liter BBM jenis Pertalite, 17.580 Liter Solar bersubsidi, 410 Tabung LPG (terdiri dari berbagai ukuran, termasuk tabung melon 3kg), dan 50 Unit Kendaraan (roda dua, roda empat, hingga truk roda enam).


​Estimasi kerugian negara akibat ulah para mafia ini mencapai angka yang mencengangkan: Rp7.526.090.224 (Rp7,5 Miliar lebih).


​Polda Jatim memastikan proses hukum tidak akan berhenti pada penangkapan fisik. Para tersangka dijerat dengan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja. Sanksinya berat: pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.


​Lebih jauh, Kombes Roy menegaskan pihaknya akan melacak aliran dana hasil kejahatan tersebut. Jika ditemukan indikasi pencucian uang atau keterlibatan pejabat publik, penanganan akan ditingkatkan ke ranah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Korupsi.


​"Kami pastikan tidak ada toleransi. Siapa pun yang terlibat, akan kami sikat tanpa pandang bulu," pungkasnya.


Polda Jatim mengimbau masyarakat untuk melapor melalui Call Center 110 atau kantor polisi terdekat jika butuh bantuan atau melihat kejanggalan distribusi BBM di sekitar Anda. Mari bersama kawal energi untuk rakyat. (bp). 

Rabu, 06 Mei 2026

RSUD dr. R. Koesma Tuban Kembali Raih Akreditasi Paripurna setelah Tuntaskan Integrasi RME




Tuban, MCE - Di tengah tuntutan layanan kesehatan serba digital, RSUD dr. R. Koesma Tuban kembali meraih status Akreditasi Paripurna setelah berhasil menuntaskan pembenahan implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) yang sebelumnya terkendala integrasi sistem radiologi dengan platform nasional SATUSEHAT.


Kepastian tersebut tertuang dalam Surat Kementerian Kesehatan RI Nomor YM.01.02/D/1601/2026 tertanggal 4 Mei 2026 tentang Hasil Verifikasi Tahap 2 terhadap Surat Klarifikasi Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik Rumah Sakit.


Dalam surat tersebut, RSUD dr. R. Koesma Tuban termasuk dalam 316 rumah sakit yang permohonan klarifikasinya dinyatakan diterima. Dengan hasil itu, status akreditasi rumah sakit dikembalikan seperti sebelum diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor YM.02.02/D/971/2026 tentang penetapan sanksi akreditasi.


Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD dr. R. Koesma Tuban, drg. Heni Purnomo Wati, mengatakan capaian tersebut menjadi hasil pembenahan sistem layanan digital yang dilakukan rumah sakit dalam waktu singkat. Menurutnya, kendala sebelumnya murni bersifat teknis pada integrasi layanan radiologi dengan platform nasional SATUSEHAT.


“Akreditasi ini bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya kepada reporter tubankab.go.id, Rabu (6/5).


Akreditasi rumah sakit merupakan proses penilaian oleh lembaga independen untuk memastikan fasilitas kesehatan memenuhi standar pelayanan dan keselamatan pasien. Predikat Paripurna menjadi indikator bahwa rumah sakit mampu memberikan pelayanan secara komprehensif, mulai dari mutu layanan medis, keselamatan pasien, hingga kesiapan fasilitas dan infrastruktur.


Sebelumnya, RSUD dr. R. Koesma Tuban sempat mengalami penurunan status akreditasi akibat kendala teknis dalam implementasi sistem RME. Salah satu komponen aplikasi pada layanan radiologi berbasis PACS (Picture Archiving and Communication System), yakni sistem untuk melihat hasil rontgen atau radiologi secara digital melalui komputer maupun telepon genggam, belum sepenuhnya terintegrasi dengan platform nasional SATUSEHAT.


“Permasalahan ada pada proses bridging data radiologi ke SATUSEHAT yang belum optimal. Saat ini sudah berhasil kami tuntaskan sesuai target,” ujarnya.


Kementerian Kesehatan sebelumnya memberikan kesempatan klarifikasi kepada seluruh rumah sakit yang terkena sanksi akreditasi selama maksimal tiga bulan sejak surat diterbitkan pada Maret 2026. Namun, RSUD dr. R. Koesma Tuban mampu menyelesaikan seluruh proses perbaikan hanya dalam waktu sepekan.


Selanjutnya, tim verifikator dari lembaga penyelenggara akreditasi Kementerian Kesehatan RI melakukan verifikasi langsung pada 14 April 2026. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar pemulihan status Akreditasi Paripurna RSUD dr. R. Koesma Tuban.


Heni menegaskan, akreditasi bukan sekadar administrasi, melainkan bagian dari upaya menjaga mutu layanan dan keselamatan pasien. Karena itu, pihaknya terus memperkuat implementasi layanan kesehatan berbasis digital agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih cepat dan terintegrasi.


“Terima kasih atas kepercayaan masyarakat. Kami akan terus berbenah dan berinovasi demi pelayanan kesehatan yang lebih baik,” pungkasnya. (bp).

Berita Terbaru