Media Corruption Expose

Kamis, 09 April 2026

LAMONGAN, MCE – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus melakukan langkah konkret dalam mempercepat pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Hal ini ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) strategis yang dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, di Ruang Command Center Gedung Pemkab Lamongan, Kamis (9/4).

Agenda besar ini mencakup kerja sama antara Pemkab Lamongan dengan Bank BSI Lamongan serta PT BPR Jatim Cabang Lamongan. Selain penguatan sektor perbankan, dilakukan pula Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pasar Agrobis Babat dan Pasar Babat Modern dari PT Karsa Bayu Bangun Perkasa kepada Pemerintah Daerah.

Bupati yang akrab disapa Pak Yes ini mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis digital. Menurutnya, integrasi sistem perbankan dengan layanan pemerintah telah terbukti efektif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pada tahun 2025 lalu, kita melihat kenaikan signifikan pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Faktor utamanya adalah pengembangan layanan pembayaran digital yang terus kita masifkan," ujar Pak Yes dalam sambutannya.

Lebih dari sekadar administrasi, kerja sama ini juga menitikberatkan pada penyediaan akses permodalan bagi para pelaku usaha. Pak Yes menekankan bahwa peran perbankan sangat krusial dalam menjaga ritme perputaran ekonomi di akar rumput.

"Kebutuhan permodalan masyarakat saat ini semakin tinggi. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri; dukungan sektor perbankan sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di berbagai sektor," tambahnya.

Terkait penyerahan aset Pasar Babat, langkah ini menjadi momentum penting bagi pengelolaan pasar yang lebih modern dan profesional. Dengan status aset yang kini berada di bawah naungan Pemkab, diharapkan pengelolaan pasar dapat lebih optimal dalam memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli.

Melalui sinergi ini, Bupati berharap seluruh pihak dapat konsisten memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Targetnya jelas: ekosistem digital terbentuk, akses modal terbuka lebar, dan pusat perbelanjaan rakyat semakin berdaya saing. (bp).

#LamonganMegilan #PakYes #EkonomiKerakyatan #DigitalisasiLayanan #PasarBabat #PembangunanLamongan

Polres Lumajang Cek SPBE dan Agen LPG, Stok Dipastikan Aman di Tengah Isu Kelangkaan

Add Comment

Lumajang, MCE – Menyikapi maraknya isu kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di wilayah Kabupaten Lumajang, jajaran Polres Lumajang melalui Unit Tipidter Satreskrim melakukan pengecekan langsung ke sejumlah SPBE dan agen LPG, Kamis (9/4/2026).

Pengecekan dilakukan di SPBE PT Sinar Agung Putra Abadi di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, serta SPBE PT Sentosa Gasindo Raya di Jalan Lintas Timur, Desa Selokgondang, Kecamatan Sukodono. Selain itu, petugas juga mendatangi Agen LPG PT Energi Putra Hari di Jalan PB Sudirman, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang.

Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar melalui Kasat Reskrim AKP Pras Ardinata menyampaikan bahwa hasil pengecekan menunjukkan stok LPG 3 kilogram di tingkat SPBE masih dalam kondisi aman.

“Petugas telah berkoordinasi dengan pihak SPBE dan memastikan proses pengisian berjalan lancar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, distribusi LPG dari SPBE rata-rata mencapai 23 hingga 25 truk per hari, dengan jumlah tabung yang didistribusikan sekitar 15.000 hingga 17.000 tabung setiap harinya.

Untuk stok akhir, SPBE PT Sinar Agung Putra Abadi tercatat memiliki cadangan sekitar 50.000 kilogram, sementara SPBE PT Sentosa Gasindo Raya memiliki stok sekitar 37.000 kilogram. Keduanya dinyatakan dalam kondisi aman.

Sementara itu, di tingkat agen, terdapat sedikit kendala berupa keterlambatan pasokan di Agen LPG PT Energi Putra Hari. Hal tersebut disebabkan antrean pengisian di SPBE serta tingginya permintaan dari pangkalan.

Meski demikian, secara umum distribusi dari agen ke pangkalan disebut tetap berjalan lancar.

AKP Pras Ardinata menegaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak SPBE, isu kelangkaan LPG 3 kilogram bukan disebabkan oleh distribusi dari distributor.

“Stok di SPBE masih aman dan agen setiap hari tetap melakukan pengambilan gas,” tegasnya.

Pihak kepolisian menduga kelangkaan yang dirasakan masyarakat lebih disebabkan oleh meningkatnya konsumsi serta pembelian berlebih oleh konsumen.

“Kemungkinan terjadi karena pemakaian yang meningkat dan pembelian lebih dari satu tabung per orang,” jelasnya.

Polres Lumajang mengimbau masyarakat untuk membeli LPG subsidi sesuai kebutuhan agar distribusi tetap merata dan tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Kontributor: budi.

Kapolsek Senduro Hadiri Pendampingan Kementerian Pertanian, Dorong Lumajang Jadi Kawasan Hortikultura Produktif

kabupaten Lumajang pertanian

Add Comment

Lumajang, MCE – Kapolsek Senduro AKP Wahono Pudji Santoso menghadiri kegiatan pendampingan dari Kementerian Pertanian RI yang digelar di Balai Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi Program HDDAP (Horticulture Development in Dryland Areas Project) yang menyasar para petani hortikultura di Desa Ranupani dan Desa Argosari. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Direktorat Jenderal Hortikultura, pemerintah kecamatan, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta tim pendamping dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang.

Camat Senduro, Sarjito, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim dari Kementerian Pertanian yang telah memilih Kabupaten Lumajang sebagai salah satu daerah sasaran program.

“Lumajang menjadi salah satu dari 13 kabupaten di 7 provinsi yang ditetapkan sebagai kawasan hortikultura produktif. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan ini sebagai upaya meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan petani,” ujar Sarjito.

Sementara itu, Desti selaku perwakilan Direktorat Jenderal Hortikultura sekaligus ketua tim menjelaskan bahwa Program HDDAP difokuskan pada penguatan kawasan hortikultura di wilayah dataran tinggi.

“Desa Ranupani dan Desa Argosari diproyeksikan sebagai lumbung pangan hortikultura. Program ini tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat berbasis hortikultura,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kapolsek Senduro AKP Wahono Pudji Santoso menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah, khususnya di sektor pertanian.

“Kami dari Polsek Senduro siap mendukung dan mengawal program pemerintah agar berjalan aman, lancar, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani hortikultura,” tegasnya.

Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan interaktif, di mana para petani diberikan pemahaman terkait program serta kesempatan berdialog langsung dengan tim pendamping.

Diharapkan, melalui Program HDDAP ini, produktivitas hortikultura di Kabupaten Lumajang semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Kontributor; budi.

Gak Pakai Permisi! Kapus Blora yang Diduga Selingkuh Nekat Gugat Cerai Suami, BKPSDM: Kok Tergesa-gesa?

kabupaten blora

Add Comment

Blora, MCE - Lagi-lagi oknum ASN di Blora bikin heboh. Belum kering pembicaraan soal dugaan perselingkuhan antar-Kepala Puskesmas, kini sang pemeran utama, Elsanita Happy Florita, sudah resmi mendaftarkan gugatan cerai ke PA Blora. Anehnya, prosedur wajib izin ke Bupati malah dilewati begitu saja.

Pihak BKPSDM Blora pun dibuat melongo. "Izin belum ada kok sudah mendaftarkan," sentil Heru Eko Wiyono, Kepala BKPSDM. Padahal, proses mediasi belum satu kali pun menyentuh kulitnya.

Secara aturan, manuver "bypass" ini adalah pelanggaran serius. Sanksi disiplin berat kini membayangi di depan mata. Tampaknya, keinginan Elsanita untuk segera lepas dari sang suami lebih besar daripada rasa takutnya kehilangan status sebagai abdi negara. Kita lihat saja, apakah hakim akan melanjutkan sidang atau justru menyuruhnya "pulang" untuk cari izin dulu? (bp).

Rabu, 08 April 2026

Pangdam V/Brawijaya Kunjungi Marshalling Area Yonif TP 932/Sunan Bonang, Apresiasi Dukungan Pemkab Tuban

Kabupaten Tuban

Add Comment

TUBAN, MCE – Pangdam V/Brawijaya, Rudy Saladin melakukan kunjungan kerja ke Marshalling Area (MA) Yonif TP 932/Sunan Bonang yang berada di kawasan Hutan Rimba Sendang Asmoro, Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Rabu (08/04). Dalam kunjungan tersebut, Pangdam disambut langsung Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky bersama Wakil Bupati dan jajaran Forkopimda Kabupaten Tuban.

Dalam arahannya, Pangdam V/Brawijaya menyampaikan Yonif TP 932 menjadi batalyon yang istimewa karena merupakan satu-satunya batalyon yang menggunakan nama tokoh agama sekaligus Walisongo, yakni Sunan Bonang. Menurutnya, nama besar Sunan Bonang harus menjadi teladan sekaligus semangat bagi seluruh personel dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Personel harus mampu meneladani serta mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Sunan Bonang, terutama dalam membangun komunikasi yang ramah, humanis, serta mampu berbaur dengan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Pangdam menjelaskan bahwa Sunan Bonang dikenal memiliki pendekatan yang santun dan bijaksana dalam berdakwah, serta mampu mengolaborasikan kearifan lokal dalam setiap langkahnya. Nilai tersebut dinilai penting untuk diterapkan oleh seluruh personel agar dapat menyatu dengan masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan pemerintah di daerah.

Pangdam juga menekankan pentingnya menjaga keamanan wilayah Marshalling Area dan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar. Selain itu, seluruh personel diminta untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem selama berada di kawasan tersebut.

“Jaga kondisi lingkungan sosial, pelihara ekosistem, jangan asal membakar sampah, dan gunakan air di sekitar dengan bijak,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam V/Brawijaya turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkab Tuban, Forkopimda, Perhutani, serta pemerintah desa setempat atas dukungan penuh terhadap keberadaan Marshalling Area Yonif TP 932/Sunan Bonang. Ia berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Mohon dukungan dan masukan dari seluruh pihak agar para personel dapat memberikan manfaat nyata bagi warga serta membawa kesan mendalam selama menjalankan tugas di Marshalling Area ini,” tambahnya.

Diketahui, sebanyak 612 personel menempati Marshalling Area Yonif TP 932/Sunan Bonang. Keberadaan lokasi ini dimanfaatkan untuk mendukung pemeliharaan dan peningkatan kemampuan personel, mulai dari taktik perang, pembinaan kedisiplinan, hingga penguatan kapasitas tempur lainnya.

Sementara itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menegaskan komitmen Pemkab Tuban dalam mendukung penuh sinergi bersama TNI, khususnya dalam menjaga keamanan wilayah serta mendukung penguatan pembangunan daerah. Menurutnya, kehadiran Yonif TP 932/Sunan Bonang di Kabupaten Tuban diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Mas Lindra mengajak para personel untuk memanfaatkan waktu libur maupun cuti dengan mengenal lebih dekat potensi wisata religius dan destinasi unggulan Kabupaten Tuban. Salah satunya dengan berziarah ke Makam Sunan Bonang sebagai salah satu ikon religi di Tuban, sekaligus mengunjungi berbagai destinasi wisata lainnya.

Tak hanya itu, Bupati juga mendorong para personel untuk menikmati ragam kuliner khas Tuban sebagai bagian dari pengalaman selama bertugas di daerah tersebut. Menurutnya, keramahan masyarakat, kekayaan wisata, dan kuliner lokal menjadi daya tarik tersendiri yang diharapkan dapat memberikan kesan positif bagi setiap personel yang hadir di Kabupaten Tuban. (bp).

Uji Nyali Kreativitas di SMKN 1 Bojonegoro: Bukan Sekadar Ujian, Tapi Pembuktian Tiga Tahun Menempa Diri

kabupaten bojonegoro pendidikan

Add Comment

BOJONEGORO, MCE – Atmosfer kompetisi dan profesionalisme menyelimuti SMKN 1 Bojonegoro. Mulai Kamis (9/4/2026), sekolah kejuruan rujukan di Bojonegoro ini resmi menggelar Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bagi seluruh siswa kelas 12. Agenda krusial yang dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari ke depan ini bukan sekadar rutinitas akademik, melainkan panggung pembuktian bagi para calon tenaga kerja ahli.

Kepala SMKN 1 Bojonegoro, Roedie Agus Setiyoono, S.Pd, M.M.Pd., menegaskan bahwa UKK tahun ini merupakan muara dari seluruh proses panjang yang dilalui siswa. Menurutnya, hasil belajar selama kurang lebih tiga tahun tidak boleh hanya berakhir di atas kertas rapor, melainkan harus terwujud dalam bentuk karya nyata yang memiliki nilai jual dan daya saing.

"UKK ini adalah wujud nyata dari hasil belajar selama tiga tahun. Ini adalah saatnya mereka membuktikan kepada dunia industri bahwa lulusan SMKN 1 Bojonegoro tidak hanya paham teori, tapi mahir dalam eksekusi. Kualitas mereka bisa dilihat langsung melalui karya-karya yang dipamerkan hari ini," ujar Roedie dengan nada optimis di sela-sela peninjauan pameran karya siswa.

Berbeda dengan ujian konvensional, UKK di SMKN 1 Bojonegoro disajikan secara transparan melalui pameran hasil karya. Pengunjung dan penguji dapat menyaksikan langsung produk maupun jasa yang dihasilkan oleh tangan-tangan terampil siswa dari berbagai jurusan.

Beberapa poin utama dalam gelaran UKK kali ini antara lain:
- Durasi Maraton: Digelar selama 7 hari penuh untuk memastikan setiap detail kompetensi teruji secara mendalam.
- Standar Industri: Melibatkan penguji eksternal untuk menjamin objektivitas dan kesesuaian dengan kebutuhan pasar kerja global.
- Produk Inovatif: Menampilkan karya-karya unggulan yang merupakan kristalisasi dari kurikulum merdeka dan praktik kerja lapangan.

Pesan "menyengat" yang ingin disampaikan sekolah melalui momentum ini sangat jelas: SMK adalah pencetak solusi, bukan pengangguran. Dengan berakhirnya UKK nanti, diharapkan para siswa tidak hanya membawa selembar sertifikat kompetensi, tetapi juga rasa percaya diri yang tinggi untuk langsung terjun ke dunia usaha maupun industri.

Bagi SMKN 1 Bojonegoro, pameran karya ini adalah pesan kepada publik bahwa pendidikan vokasi adalah investasi nyata bagi kemajuan ekonomi daerah. Hari ini, Kamis (9/4), sejarah baru bagi karier para siswa mulai diukir di ruang-ruang praktik sekolah. (bp).

Drama Sidang PA Tuban: Hadir Tanpa Panggilan, Bangun Purnomo Bongkar Dugaan Manipulasi Prosedur Gugatan Cerai

hukum Kabupaten Tuban

Add Comment

TUBAN, MCE – Sidang gugatan cerai yang dilayangkan Masmudah terhadap Bangun Purnomo di Pengadilan Agama (PA) Tuban pada Rabu (8/4) berlangsung panas. Tergugat, yang merupakan Ketua Komnas Pendidikan sekaligus Pemimpin Redaksi media Corruption Expose, hadir secara mengejutkan tanpa mengantongi surat undangan resmi dari pengadilan.

Kehadiran Inisiatif: "Saya Taat Hukum, Bukan Menghindar"

Dalam ruang sidang, Bangun Purnomo memberikan pernyataan menohok di hadapan Majelis Hakim. Ia menegaskan bahwa ketidakhadirannya pada sidang perdana tanggal 1 April 2026 murni karena ia tidak pernah mengetahui adanya agenda tersebut, menyusul tidak adanya surat panggilan (relaas) yang sampai ke tangannya.

"Saya hadir hari ini atas inisiatif pribadi setelah melakukan cross-check mandiri. Saya tidak tahu ada sidang tanggal 1 April sehingga saya tidak hadir. Bahkan untuk sidang hari ini pun, saya tidak menerima panggilan resmi," tegas Bangun. Langkah ini sengaja diambil untuk mematahkan opini publik yang seolah-olah menempatkan dirinya sebagai pihak yang tidak kooperatif.

Teguran Hakim dan Bungkamnya Kuasa Hukum

Ketegangan memuncak saat Majelis Hakim menanyakan perihal surat panggilan tersebut kepada pihak penggugat. Terungkap bahwa surat panggilan tersebut diklaim diterima oleh seseorang bernama Waniti. Kejanggalan ini membuat Hakim melayangkan teguran keras kepada kuasa hukum Masmudah, Nugroho Edi Kiswanto.

"Jangan-jangan kamu yang merekayasa," ujar Hakim dengan nada menyindir yang tertuju pada pengacara tersebut. Di depan meja hijau, kuasa hukum penggugat hanya terdiam tanpa memberikan pembelaan atau kata sepakat sedikit pun atas kejanggalan administratif tersebut.

Bedah Gugatan: Tudingan "Fiktif" dan Bukti Nafkah

Selain masalah prosedur, Bangun juga menelanjangi isi gugatan yang dianggapnya sebagai manipulasi fakta. Berdasarkan salinan gugatan yang diperolehnya secara mandiri, terdapat poin-poin yang dianggapnya sangat menyengat dan tidak berdasar:

- Poin Nafkah: Penggugat mengeklaim tidak diberi nafkah sejak April 2023 (2 tahun 10 bulan). Bangun membantah keras dengan bukti catatan pemberian uang kepada anaknya hingga tanggal 7 April 2026.

- Poin Domisili: Tudingan bahwa mereka telah berpisah sejak Maret 2025 (1 tahun) dipatahkan dengan fakta bahwa mereka masih tinggal satu kos hingga 3 April 2026. "Saya bahkan rela tidur di kursi selama satu bulan terakhir demi tetap berada di dekat anak istri, meski situasi sedang konflik," ungkapnya.

Bangun juga mempertanyakan perbedaan fisik dokumen gugatan. Salinan yang ia ambil secara mandiri tidak memiliki tanda tangan kuasa hukum, sedangkan yang diberikan hakim di persidangan justru sudah ditandatangani.

Menuju Ruang Mediasi

Meskipun Bangun Purnomo telah membeberkan sejumlah keberatan prosedural dan itikad baiknya, Hakim tetap mengarahkan kedua belah pihak untuk masuk ke ruang mediasi. Kasus ini kini menjadi perbincangan hangat, mengingat integritas tergugat sebagai tokoh pers yang kini justru harus berhadapan dengan prosedur hukum yang diduga "dimainkan" oleh pihak tertentu. (bp).