Media Corruption Expose

Jumat, 15 Mei 2026

TUBAN, MCE – Di balik rimbunnya vegetasi dan sunyinya perbukitan Rengel, tersimpan sebuah narasi masa lalu yang kini tengah menjadi buah bibir nasional. Kamis (15/5/2026), suasana di sekitar Pasar Rengel tampak berbeda. Mbah Mulan, sosok juru kunci yang menjadi "penjaga gerbang" sejarah lisan kawasan tersebut, bergerak mantap menuju titik yang kini dianggap sebagai primadona baru wisata religi dan alam di Kabupaten Tuban: Goa Nganten.

Bukan sekadar lubang di perut bumi, Goa Nganten menyimpan sebuah anomali visual yang memicu perdebatan sekaligus kekaguman.

Mengapa dinamakan Goa Nganten? Jawaban itu tersurat jelas di dinding-dinding lembap gua tersebut. Mbah Mulan mengisahkan bahwa di dalam kegelapan gua, terdapat lukisan alami menyerupai sepasang pengantin laki-laki dan perempuan. Keberadaan "lukisan" inilah yang menjadi cikal bakal penamaan lokasi tersebut oleh masyarakat terdahulu.

"Ini bukan sekadar nama. Ada jejak visual yang menyerupai sepasang kekasih di dalam sana. Itulah mengapa sejak dulu orang menyebutnya Goa Nganten," ujar Mbah Mulan sembari melakukan pembersihan rutin di area gua.

Meski keberadaannya sudah lama diketahui warga lokal, kekuatan media sosial mengubah segalanya tepat sebelum bulan Ramadhan lalu. Berkat unggahan netizen yang menangkap estetika mistis gua ini, Goa Nganten mendadak meledak di dunia maya.

Efeknya nyata. Mbah Mulan mencatat arus manusia yang tak kunjung putus:

Intensitas Kunjungan: Hampir setiap hari, tak kurang dari 100 orang memadati lokasi ini.

Daya Tarik: Wisatawan datang tidak hanya untuk berswafoto, tapi juga mencari ketenangan dan membuktikan mitos lukisan tersebut.

Atensi Khusus: Pesona Goa Nganten bahkan menarik perhatian Korps Kepolisian. Belum lama ini, rombongan Polwan dari Polres Bojonegoro secara khusus melakukan kunjungan resmi (studi banding dan wisata) ke lokasi ini, mempertegas status gua ini sebagai destinasi yang aman dan layak dikunjungi, ujar Mbah Mulan.

Bagi para pelancong yang ingin menguji nyali dan rasa penasaran, akses menuju Goa Nganten tergolong cukup ramah. Pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda empat (mobil) hingga titik parkir terakhir.

Setelah itu, petualangan dimulai dengan berjalan kaki selama kurang lebih 7 menit. Jalur setapak ini memberikan transisi sempurna dari hiruk-pikuk kota menuju keheningan alam purba yang dijaga ketat oleh Mbah Mulan.

Fenomena Goa Nganten adalah potret bagaimana kearifan lokal dan kekuatan digital bertemu. Namun, di balik viralnya lokasi ini, beban berat kini ada di pundak pengelola dan masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian lukisan alami tersebut agar tidak rusak oleh tangan-tangan jahil.

Penulis: [bp/MCE]

Sumber: Bpk. Agus

Kamis, 14 Mei 2026

Gelar Karpet Merah Masa Depan: SMKN 1 Kota Kediri Buka Pintu Sosialisasi SPMB Jatim 2026

Add Comment

KEDIRI, MCE – Menentukan masa depan bukan sekadar memilih sekolah, melainkan memilih jalur perjuangan yang tepat. Bagi para siswa kelas IX SMP dan MTs yang tengah berdiri di persimpangan jalan menuju jenjang pendidikan menengah, SMK Negeri 1 Kota Kediri hadir memberikan kompas penunjuk arah melalui agenda krusial: Sosialisasi SPMB Jatim 2026. Kamis (14/5/2026).

Acara ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan jembatan informasi bagi calon lulusan untuk memahami mekanisme seleksi masuk sekaligus mengenal lebih dalam ekosistem pendidikan di salah satu SMK unggulan di Jawa Timur.

Memasuki dunia SMK berarti siap bertransformasi menjadi tenaga kerja profesional yang mandiri dan berdaya saing. Melalui sosialisasi ini, calon peserta didik akan dibekali pemahaman mendalam mengenai sistem Siswa Baru (SPMB) Jawa Timur 2026, strategi memilih jurusan yang tepat, hingga pengenalan fasilitas dan kurikulum berbasis industri yang menjadi ciri khas SMKN 1 Kota Kediri.

Jangan biarkan informasi penting terlewat begitu saja. Pastikan Anda hadir pada:

Hari/Tanggal: Senin, 25 Mei 2026

Waktu: 09.00 WIB – Selesai

Lokasi: Graha SMEKSA (Gedung Aula SMKN 1 Kota Kediri)

Bagi orang tua dan siswa yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut sebelum hari pelaksanaan, panitia telah menyediakan jalur komunikasi resmi (Narahubung):

WhatsApp (Chat Only): 0811 3227 7702 / 089 672 900 395

Telepon: 0811 3227 7703

Akses Online: Pindai kode QR pada poster resmi untuk informasi digital yang lebih komprehensif.

"Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, Anda bisa mengubah dunia."

Kepala SMKN 1 Kota Kediri, Edy Suroto, S.Pd., M.M., bersama seluruh jajaran tenaga pendidik, siap menyambut generasi #BERANI (Berakhlak Mulia dan Mumpuni). Jangan biarkan ketidaktahuan menghambat langkah sukses Anda. Mari bergabung, pahami aturannya, dan jadilah bagian dari keluarga besar SMKN 1 Kota Kediri.

Sampai jumpa di Graha SMEKSA! Siapkan dirimu, kuasai informasinya, raih masa depanmu. (bp).

9 Tersangka Batal Disidang, Fokus pada Pemulihan Korban dan Pidana Kerja Sosial

kejati jatim surabaya

Add Comment

SURABAYA, MCE – Hukum tidak selamanya harus berakhir di balik jeruji besi. Semangat "Hukum Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah" kembali ditegaskan oleh Korps Adhyaksa Jawa Timur. Mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakajati Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., memimpin langkah progresif dengan menyetujui penghentian penuntutan terhadap sembilan perkara tindak pidana umum melalui mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Rabu (13/5/2026).

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Ekspose mandiri yang digelar secara virtual ini menjadi bukti nyata bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai "tukang hukum", melainkan juga sebagai jembatan perdamaian di tengah masyarakat.

Dalam forum yang dihadiri oleh jajaran Aspidum dan para Kepala Kejaksaan Negeri dari berbagai daerah—mulai dari Banyuwangi hingga Pamekasan—Wakajati Luhur Istighfar menekankan bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan nyata. Sembilan perkara yang dihentikan tersebut mencakup:

7 Perkara Oharda & Kamnegtibum: Meliputi tindak pidana terhadap orang, harta benda, serta keamanan dan ketertiban umum.

2 Perkara TPUL: Tindak Pidana Umum Lainnya yang dinilai memenuhi syarat untuk diselesaikan di luar persidangan.

"Setiap usulan penghentian penuntutan wajib memenuhi syarat formil dan materiil. Kita harus melihat substansi keadilan, bukan sekadar teks undang-undang. Tujuannya jelas: memulihkan hubungan para pihak dan mencegah potensi residivisme di masyarakat," tegas Luhur Istighfar dengan nada lugas.

Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) ini dipastikan tidak akan menjadi celah bagi pelaku kriminalitas berat. Berdasarkan ketentuan KUHAP dan pedoman Jaksa Agung, penghentian perkara hanya diberikan kepada:

1. Pelaku pertama kali (bukan residivis).

2. Ancaman pidana yang relatif ringan.

3. Adanya kesepakatan tulus antara korban dan pelaku untuk berdamai.

Khusus untuk perkara narkotika, Kejaksaan tetap berpegang teguh pada rehabilitasi sebagai jalan keluar, sesuai dengan asesmen dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

Menariknya, dalam ekspose kali ini, Wakajati memberikan instruksi tajam kepada para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di daerah, termasuk Tanjung Perak, Ponorogo, hingga Kota Blitar. Ia meminta jajarannya melakukan profiling yang cermat terhadap para tersangka.

Ke depannya, penekanan akan diberikan pada Pidana Kerja Sosial. Hal ini selaras dengan semangat UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, di mana sanksi hukum harus bersifat proporsional—memberikan efek jera sekaligus kontribusi positif bagi sosial melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

"Keadilan sejati tidak selalu ditemukan di ruang sidang yang dingin, tapi terkadang hadir melalui jabat tangan dan permohonan maaf yang tulus di hadapan saksi masyarakat," tutupnya dalam ekspose tersebut.

Langkah Kejati Jatim ini menjadi sinyal kuat bahwa institusi kejaksaan semakin modern, adaptif, dan yang terpenting: punya hati.

Editor: [bp/MCE]
Sumber: Press Release Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Rabu, 13 Mei 2026

Asa di Balik Lintingan: Pemkab Bojonegoro Kucurkan BLT DBHCHT 2026, Perkuat Jaring Pengaman Ekonomi Buruh Rokok

kabupaten bojonegoro wabup bojonegoro

Add Comment

BOJONEGORO, MCE – Di tengah dinamika ekonomi yang kian menantang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat, khususnya di sektor industri hasil tembakau. Melalui Dinas Sosial, Pemkab Bojonegoro secara resmi memulai penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun Anggaran 2026.

Langkah konkret ini diawali dengan prosesi penyerahan simbolis tahap pertama yang menyasar ribuan pekerja di PT Gelora Djaja, Kecamatan Baureno, pada Rabu (13/5/2026). Momentum ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan manifestasi nyata dari redistribusi kekayaan negara yang kembali ke tangan para pejuang ekonomi di garis depan industri rokok.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari skema perlindungan sosial yang terukur. Menurutnya, pemanfaatan dana cukai harus berdampak langsung pada penguatan ekonomi rumah tangga para buruh yang selama ini menjadi tulang punggung industri tembakau di Bojonegoro.

“Penyaluran kami bagi dalam dua titik strategis untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran. Hari ini kami mulai di PT Gelora Djaja, dan gelombang berikutnya akan dilaksanakan di PT Kareb Alam Sejahtera pada Rabu, 20 Mei 2026 mendatang,” ujar Agus dalam laporannya.

Satu hal yang menjadi sorotan tajam dalam penyaluran tahun ini adalah inklusivitas data penerima. Pemkab Bojonegoro tidak hanya memprioritaskan mereka yang bekerja di dalam wilayah domestik, tetapi juga memberikan perlindungan bagi warga Bojonegoro yang mengadu nasib di industri rokok lintas kabupaten.

Berdasarkan data Dinas Sosial, total penerima manfaat BLT DBHCHT tahun 2026 mencapai angka fantastis, yakni 15.972 orang.

Total Penerima: 15.972 Buruh Rokok.

Cakupan: Pekerja lokal Bojonegoro dan warga Bojonegoro yang bekerja di pabrik rokok kabupaten tetangga.

Tujuan: Mitigasi dampak inflasi dan penguatan bantalan ekonomi keluarga.

Bantuan ini diharapkan menjadi stimulus yang "menyengat" lesunya konsumsi rumah tangga. Dengan mengalirnya dana segar ke kantong para pekerja, roda ekonomi di tingkat desa dan pasar-pasar tradisional di Bojonegoro diyakini akan bergerak lebih kencang.

Bagi para buruh, bantuan ini adalah suntikan moral di tengah peluh. Pemkab Bojonegoro menyadari bahwa kontribusi sektor tembakau terhadap pendapatan daerah sangat signifikan, sehingga sudah menjadi kewajiban moral dan konstitusional bagi pemerintah untuk mengembalikan sebagian dari hasil tersebut dalam bentuk bantuan tunai yang tepat guna.

Dengan pengawasan ketat dari Dinas Sosial, diharapkan penyaluran ini bebas dari potongan dan benar-benar diterima utuh oleh mereka yang berhak, demi mewujudkan Bojonegoro yang lebih sejahtera dan berkeadilan sosial.

Editor: [bp/MCE]
Sumber: Liputan Lapangan / Diskominfo Bojonegoro

Bongkar Pasal Berlapis UU ITE, Jaksa Masuk Sekolah: Bullying di Medsos Bukan Candaan,Tapi Kriminal

kejati jatim pendidikan sidoarjo

Add Comment

SIDOARJO, MCE – Fenomena perundungan (bullying) dan serangan siber (cyberbullying) di kalangan remaja bukan lagi sekadar bumbu pergaulan, melainkan ancaman nyata yang bisa berujung pada jeruji besi. Menyadari urgensi tersebut, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengambil langkah preventif agresif dengan membidik jantung pendidikan melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).

Bertempat di Aula SMAN 2 Sidoarjo pada Rabu (13/5/2026), korps adhyaksa ini membawa pesan keras: Bijak bermedia sosial atau bersiap berhadapan dengan hukum.

Di hadapan ratusan siswa kelas X dan XI, Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jatim, Adnan Sulistiyono, S.H., menegaskan bahwa batas antara "guyonan" dan tindak pidana kini sangat tipis. Ia membedah realita pahit di mana satu unggahan jahat atau komentar pedas di media sosial dapat menghancurkan masa depan, baik bagi korban maupun pelaku.

"Di era digital, satu ejekan yang dianggap sepele bisa bertransformasi menjadi persoalan hukum yang serius. Jejak digital itu abadi, dan hukum tidak memandang bulu bagi siapa pun yang melanggar batas," tegas Adnan di hadapan para peserta yang tampak antusias sekaligus tegang.

Penyuluhan ini tidak hanya memberikan imbauan moral, tetapi juga memaparkan "senjata" hukum yang siap menjerat para pelaku perundungan. Adnan mengulas secara mendalam pasal-pasal krusial yang sering tidak disadari oleh para pelajar, di antaranya:

Pasal 433 KUHP: Terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.

Pasal 466 hingga 468 KUHP: Mengatur tentang penganiayaan fisik dan mental.

Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) UU ITE: Ancaman nyata bagi mereka yang melakukan penghinaan atau pendistribusian konten negatif melalui media elektronik.

Langkah Kejati Jatim ini mendapat apresiasi penuh dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo–Surabaya, Dr. Kiswanto. Menurutnya, kehadiran jaksa di sekolah sangat vital untuk memberikan efek getar (deterrent effect) sekaligus pemahaman hukum yang komprehensif bagi siswa dan guru.

Selain aspek hukum, Kejati Jatim juga menyoroti dampak psikologis yang merusak. Trauma berkepanjangan hingga hilangnya rasa percaya diri korban menjadi poin utama mengapa sekolah harus bersih dari praktik intimidasi. Adnan menekankan bahwa sekolah wajib menjadi laboratorium ilmu yang aman, bukan arena yang memupuk rasa takut.

Suasana formal tersebut pecah saat sesi evaluasi dikemas dalam format kuis interaktif. Para siswa ditantang menganalisis kasus nyata, yang bertujuan agar materi hukum tidak sekadar menjadi hafalan di atas kertas, melainkan panduan etika dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui program ini, Kejati Jatim berharap para siswa SMAN 2 Sidoarjo mampu menjadi pionir dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat. Pesannya jelas: Kenali hukumnya, jauhkan hukumannya.

Editor: [bp]
Sumber: Press Release Seksi Penkum Kejati Jatim

DUA LAGU TRADISIONAL TUBAN KINI RESMI TERLINDUNGI HUKUM

Kabupaten Tuban

Add Comment

Tuban, MCE - Di tengah derasnya arus modernisasi dan budaya populer, Kabupaten Tuban membawa kabar yang membanggakan. Dua lagu tradisional yang telah lama hidup di tengah masyarakat, yakni Pahlawan Ronggolawe dan Tombo Ati, kini resmi tercatat sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Penyerahan Surat Pencatatan KIK dilakukan pada Selasa (12/5), di Hotel Aria Centra Surabaya dalam kegiatan Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Warisan Budaya Tak Benda dan Kekayaan Intelektual Komunal yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.

Bagi masyarakat Tuban, pencatatan ini bukan sekadar dokumen administratif. Lebih dari itu, pengakuan tersebut menjadi pagar hukum sekaligus bentuk penghormatan terhadap warisan budaya yang telah diwariskan lintas generasi.

Surat pencatatan diterima secara simbolis oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban, Breddy Arianto Muntahir, AP. Ia menyampaikan rasa syukur atas pengakuan tersebut.

“Alhamdulillah, dua lagu tradisional Tuban sekarang telah resmi terlindungi hukum” Ungkap Breddy.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban, Mohammad Emawan Putra, S.E., M.A.P. mengatakan hal tersebut menjadi tonggak sejarah baru untuk memperkuat benteng perlindungan aset budaya.

“Langkah ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya memperkuat benteng perlindungan aset budaya masyarakat Tuban agar tidak diklaim oleh pihak asing di masa depan,” ujarnya.

*Jejak Kepahlawanan dalam Gending Ronggolawe*

Lagu Pahlawan Ronggolawe bukan sekadar alunan musik daerah. Di dalamnya tersimpan semangat keberanian, kehormatan, dan kecintaan terhadap tanah Tuban.

Lagu atau gending tersebut diciptakan oleh almarhum Soebari, seorang seniman karawitan asal Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, pada tahun 1987. Sosok Ronggolawe yang dikenal sebagai adipati gagah berani pada masa Majapahit menjadi sumber inspirasinya.

Dalam narasi lagu itu, Ronggolawe digambarkan sebagai tokoh yang teguh memegang prinsip, jujur, serta rela gugur demi membela harkat dan martabat rakyat Tuban. Kisah keberaniannya dalam menentang pengangkatan Nambi sebagai Patih Majapahit menjadi bagian penting dalam sejarah yang terus dikenang masyarakat.

Gending ini kerap dibawakan dalam irama Tayub dan menjadi bagian dari kesenian tradisional Tuban. Lirik-liriknya menghadirkan suasana heroik sekaligus rasa bangga terhadap sejarah daerah.

Tak heran jika nama Ronggolawe hingga kini tetap hidup di hati masyarakat Tuban. Sosoknya dikenang bukan hanya sebagai adipati, melainkan simbol keberanian dan keteguhan sikap.

*Tombo Ati, Dakwah yang Menjadi Nada Kehidupan*

Sementara itu, lagu Tombo Ati menghadirkan nuansa berbeda. Jika Pahlawan Ronggolawe menghidupkan semangat kepahlawanan, Tombo Ati menjadi penyejuk spiritual yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa, khususnya Tuban.

Lagu ini diyakini diciptakan oleh Sunan Bonang atau Maulana Makhdum Ibrahim, salah satu Walisongo yang memiliki hubungan erat dengan Tuban. Putra Sunan Ampel tersebut menjadikan Tuban sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam pada masanya.

Hingga kini, lantunan Tombo Ati masih mudah ditemui di berbagai ruang budaya masyarakat. Syairnya terdengar dalam pertunjukan wayang, campursari, Tayub Tuban, hingga puji-pujian selepas adzan sebelum iqamah. Bahkan ketika bulan Ramadhan tiba, lagu ini seolah menjadi pengingat spiritual yang akrab di telinga masyarakat.

Di balik melodinya yang sederhana, Tombo Ati menyimpan pesan mendalam tentang lima jalan memperoleh ketenangan jiwa. Mulai dari membaca Al-Qur’an beserta maknanya, mendirikan salat malam, berkumpul dengan orang saleh, berpuasa sunnah, hingga memperbanyak dzikir kepada Allah.

Ajaran tersebut diwariskan turun-temurun melalui lantunan lagu yang mudah diterima masyarakat. Dari pesantren hingga panggung kesenian rakyat, Tombo Ati hidup sebagai warisan dakwah yang menyatu dengan budaya.

*Menjaga Identitas Budaya Tuban*

Pengakuan negara terhadap dua lagu tradisional ini menjadi pengingat bahwa budaya bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan identitas yang harus dijaga bersama.

Di tengah perubahan zaman, langkah pencatatan KIK menjadi bentuk perlindungan agar karya budaya daerah tetap diakui asal-usulnya. Tuban tidak hanya menjaga cerita sejarah dan nilai spiritual di balik kedua lagu tersebut, tetapi juga memastikan warisan itu tetap hidup untuk generasi mendatang.

Kini, Pahlawan Ronggolawe dan Tombo Ati tidak hanya hidup dalam ingatan masyarakat, tetapi juga telah resmi tercatat sebagai bagian dari kekayaan budaya yang dilindungi negara. (bp).

Selasa, 12 Mei 2026

"Jawa Timur Bukan Tempat Main-Main!" Kajati Abdul Qohar 'Semprot' Para Kajari: Jaga Marwah atau Angkat Kaki?

kejati jatim surabaya

Add Comment

SURABAYA, MCE – Suasana di Aula Sasana Adhyaksa, Selasa (12/5/2026), mendadak "panas". Bukan karena pendingin ruangan yang mati, melainkan karena rentetan peringatan keras yang dilontarkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar AF. Dalam pertemuan perdana yang mengumpulkan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan pejabat eselon IV se-Jawa Timur ini, pesan yang dikirimkan sangat jelas: Berhenti main-main dengan hukum atau siap-siap kena sanksi.

Jawa Timur bukan sekadar titik di peta; provinsi ini adalah barometer penegakan hukum nasional. Namun, di balik nama besarnya, tantangan integritas kerap menjadi kerikil tajam. Kajati Abdul Qohar nampaknya sadar betul bahwa ekspektasi masyarakat sudah di titik nadir, dan ia tidak ingin ada anak buahnya yang menjadi "oknum" pembuat masalah.

"Jaga Jawa Timur!" Kalimat singkat namun sarat beban itu ia kutip langsung dari pesan Jaksa Agung saat melantiknya. Pesan ini seolah menjadi "tamparan" halus bagi para jajaran yang mungkin masih berpikir bisa bekerja santai tanpa pengawasan.

Wakajati Jatim, Luhur Istighfar, juga tidak kalah "pedas". Ia menegaskan bahwa posisi strategis Jawa Timur menuntut kinerja yang bukan sekadar formalitas. Disiplin bukan lagi pilihan, tapi kewajiban mutlak. Sindiran ini seolah menyasar gaya kerja birokratis yang kerap dikeluhkan publik: lambat, berbelit, dan kurang transparan.

Dalam arahannya yang tajam, Kajati menyoroti beberapa poin krusial yang sering menjadi "borok" di instansi penegak hukum:

Integritas Harga Mati: Jangan ada lagi Jaksa yang berani menggadaikan kehormatan institusi demi kepentingan pribadi. Pengawasan melekat akan diperketat—tidak ada ruang bagi mereka yang hobi "bermain mata" dengan perkara.

Administrasi Bukan Sampah: Kajati menuntut ketelitian dan percepatan. Publik tidak butuh alasan dokumen menumpuk; mereka butuh kepastian hukum yang cepat dan terukur.

Intelijen Harus 'Bangun': Fungsi intelijen diminta bukan hanya sebagai pelengkap, tapi sebagai deteksi dini. Jangan sampai masalah besar meledak baru sibuk mencari pemadam kebakaran.

"Setiap langkah penanganan perkara di Jawa Timur akan selalu menjadi sorotan kamera dan perhatian publik," tegas Abdul Qohar. Ungkapan ini menjadi pengingat bagi para Kajari bahwa di era digital, tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi di balik tembok kantor yang dingin.

Pertemuan ini bukan sekadar konsolidasi biasa, melainkan "sidang disiplin" terbuka bagi para pimpinan satuan kerja di daerah. Kajati Jatim seolah ingin memastikan bahwa seluruh jajarannya memiliki satu detak jantung yang sama: Setia, Loyal, dan Berintegritas.

Kini bolanya ada di tangan para Kajari se-Jawa Timur. Apakah mereka mampu menerjemahkan perintah "pedas" ini dalam aksi nyata, atau hanya akan menjadi angin lalu yang menguap di parkiran kantor? Satu yang pasti, masyarakat Jawa Timur sedang menonton, dan Kajati sudah menyiapkan catatan evaluasinya. (bp).