Media Corruption Expose

Jumat, 12 Juni 2026

Demo BEM UI Memanas: 5 Tuntutan 'Tamparan' untuk Pemerintah, dari Makan Gratis hingga APBN yang Bocor

JAKARTA, MCE – Langit Jakarta malam ini bukan sekadar gelap, tapi mencekam. Ribuan mahasiswa dari BEM UI, UPN Veteran Jakarta, dan IPB kompak turun ke jalan. Bukan untuk sekadar gaya-gayaan, mereka menggugat. Di tengah sorot lampu kendaraan dan barikade aparat yang siaga, mahasiswa melayangkan "tamparan" keras kepada pemerintah lewat lima tuntutan yang bikin gerah penguasa. Jumat (12/6/2026).

Aksi yang memadati kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, hingga larut malam ini menjadi bukti bahwa kesabaran publik—khususnya kalangan intelektual muda—telah habis. Tanpa embel-embel titipan kelompok tertentu, massa aksi menegaskan bahwa ini adalah murni jeritan nurani rakyat yang sudah muak dengan kebijakan yang dianggap melantur.

5 "Bom" Tuntutan yang Bikin Pemerintah Meradang:

Mahasiswa tidak lagi memakai bahasa diplomatis. Mereka menuntut pemerintah untuk berhenti berpura-pura tuli dengan daftar dosa kebijakan berikut:

1. Stop Pemborosan APBN: Mahasiswa geram melihat uang negara dihamburkan untuk hal-hal yang tidak bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

2. Turunkan Harga Pokok & BBM: Di saat rakyat menjerit karena harga kebutuhan melambung, pemerintah dinilai masih asyik dengan narasi keberhasilan semu.

3. Hentikan Proyek MBG & Koperasi Merah Putih: Ini adalah poin paling kontroversial. Mahasiswa secara terang-terangan menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap hanya jadi lahan "bakar uang" ketimbang solusi nyata.

4. Stop Militerisme di Ranah Sipil: Mahasiswa mengingatkan bahwa negara ini adalah demokrasi, bukan barak militer yang haus akan kontrol berlebihan.

5. Akui Kesalahan, Jangan Mengelak: Sebuah pesan telak agar pemerintah berhenti melakukan gimik politik dan berani bertanggung jawab atas carut-marut kondisi bangsa.

Rakyat atau Penguasa yang Terancam?

Pemandangan di Bundaran HI malam ini adalah cerminan kegelisahan nasional. Barisan almamater yang berdiri kokoh berhadapan dengan aparat keamanan bukan sekadar pemandangan aksi biasa. Ini adalah pertarungan antara narasi "semua baik-baik saja" milik pemerintah dengan realita pahit yang dirasakan rakyat di lapangan.

Hingga berita ini diturunkan, massa aksi tetap bertahan. Mereka menolak untuk pulang sebelum tuntutan didengar. Apakah pemerintah akan kembali menutup telinga, atau akhirnya mau turun dari menara gading dan mendengarkan suara yang sebenarnya?

Menurut Anda, apakah tuntutan mahasiswa ini akan membuahkan hasil, atau hanya akan berakhir jadi pajangan di berita hari esok? (bp).

Pencanangan Sensus Ekonomi 2026, Pemkab Tuban Siapkan 1.334 Petugas Petakan Kondisi Ekonomi Daerah

Add Comment

Tuban, MCE - Pemerintah Kabupaten Tuban bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban resmi mencanangkan pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Pendopo Krido Manunggal, Jumat (12/6). Pencanangan ini menandai dimulainya pemetaan kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Tuban yang akan berlangsung mulai Juni hingga akhir Agustus mendatang.

Adapun kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Membangun Ekonomi Kabupaten Tuban melalui Sensus Ekonomi 2026” tersebut menjadi titik awal pendataan besar yang menyasar berbagai sektor usaha, mulai usaha kecil rumahan, perdagangan, jasa, industri, hingga aktivitas ekonomi berbasis digital.

Kepala BPS Kabupaten Tuban, Wicaksono, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret perubahan struktur ekonomi yang terus berkembang. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini jauh berbeda dibanding satu dekade lalu.

“Perubahan ekonomi berkembang sangat cepat. Sekarang tumbuh usaha digital, transaksi non-tunai, pekerjaan berbasis aplikasi seperti kurir dan freelancer, sampai usaha tanpa toko fisik. Semua itu perlu tercatat agar kebijakan yang dibuat sesuai kondisi riil di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 1.334 petugas diterjunkan di seluruh wilayah Kabupaten Tuban, terdiri atas 1.177 Petugas Pendataan Lapangan Sensus (PPL) dan 157 Petugas Pemeriksa Lapangan Sensus (PML). Para petugas akan dilengkapi rompi resmi, name tag, dan surat tugas sebagai identitas saat bertugas di lapangan.

Di sisi lain, Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, menegaskan bahwa keakuratan data menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Menurutnya, data yang tidak sesuai kondisi lapangan dapat membuat arah kebijakan meleset dari kebutuhan masyarakat.

“Data adalah dasar utama membuat kebijakan. Kalau datanya akurat, lengkap, dan relevan, maka kebijakan yang diambil juga akan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hasil sensus nantinya menjadi pijakan pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat dalam menyusun kebijakan ekonomi dan program kesejahteraan masyarakat, termasuk menekan beban pengeluaran warga serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pada pelaksanaan pendataan nanti, petugas akan mendatangi keluarga maupun pelaku usaha untuk menggali informasi terkait kegiatan ekonomi yang dijalankan. Data yang dihimpun mencakup identitas usaha, tenaga kerja, penggunaan internet, pendapatan, aset usaha, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga.

Karena itu, Wakil Bupati Tuban itu juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi secara jujur sesuai kondisi sebenarnya.

“Kalau informasinya objektif, pemerintah bisa menyusun kebijakan yang lebih tepat. Karena nanti hasil sensus ini akan digunakan bersama untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Di akhir kegiatan, pencanangan ditutup dengan pengenaan rompi dan name tag Sensus Ekonomi 2026 secara simbolis oleh Wakil Bupati Tuban bersama Kepala BPS Kabupaten Tuban kepada perwakilan petugas sensus. Selanjutnya, prosesi tersebut diikuti seluruh peserta sebagai penanda kesiapan pelaksanaan pendataan lapangan SE2026 di Kabupaten Tuban.

Dengan pelaksanaan sensus ini, Pemkab Tuban bersama BPS berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif sehingga diperoleh gambaran terbaru kondisi ekonomi daerah, termasuk perkembangan usaha dan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan. (bp).

Kamis, 11 Juni 2026

Lagi, 'Oknum' BPK Diduga Kecipratan Duit Suap Bupati Muara Enim, Integritas Lembaga Audit Dipertanyakan

jakarta kpk

Add Comment

JAKARTA, MCE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menguak sisi gelap praktik korupsi di tanah air. Kali ini, institusi antirasuah tersebut membongkar dugaan aliran dana suap dari Bupati Muara Enim, Edison, yang tidak hanya berhenti di lingkup pemerintahan daerah, tetapi juga diduga mengalir deras hingga ke kantong sejumlah oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Temuan memalukan ini terungkap pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, secara blak-blakan menyebut adanya kaitan erat antara barang bukti yang disita dengan perkara suap yang menjerat Edison.

"Sebagian dana ini disinyalir sebagai pelicin terkait temuan audit BPK," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

Audit atau 'Main Mata'?

Dugaan suap ini disinyalir berkaitan erat dengan hasil pemeriksaan BPK terhadap proyek pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Publik tentu bertanya-tanya, bagaimana mungkin proyek pengadaan barang yang seharusnya diawasi ketat oleh auditor justru menjadi lahan basah bagi praktik 'jual-beli' opini atau temuan.

"Dugaan pemberian ini memang berkaitan dengan hasil audit BPK atas pengadaan proyek tersebut," imbuh Budi.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK telah mengamankan lima orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari BPK yang terjaring di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa KPK tidak main-main dalam menyapu bersih oknum di dalam lembaga audit negara yang justru memanfaatkan kewenangannya untuk memperkaya diri.

Modus 'Rekening Boneka'

Sebelumnya, KPK telah membedah modus operandi yang digunakan Bupati Edison. Sang Bupati diduga memerintahkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Abi Nurwardani, untuk menggunakan rekening orang lain—sebuah taktik klasik untuk menyamarkan aliran uang dari kontraktor nakal, PT Millenium Solusi Abadi (MSA).

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa dana sebesar Rp500 juta yang diterima oleh Abi Nurwardani dari pihak swasta hanyalah puncak gunung es dari rangkaian pengadaan-pengadaan proyek lainnya.

"Kami masih terus mendalami ke mana saja aliran uang ini bermuara. Siapa pun yang terlibat, termasuk oknum auditor yang berani 'main mata' dengan temuan, akan kami kejar hingga tuntas," tegas Taufik.

Kini, mata publik tertuju pada keberanian KPK. Akankah penyidikan ini mampu menjebloskan para oknum auditor yang telah mencederai marwah lembaga pemeriksa keuangan, ataukah kasus ini hanya akan menjadi tontonan hukum yang berujung pada hukuman ringan? (bp).

Selasa, 09 Juni 2026

Tempa Karakter di Alam Terbuka: Aksi Tangguh 68 Siswa MTsN 1 Bojonegoro di Bumi Perkemahan Lanjar Maibit Tuban

kabupaten bojonegoro pendidikan pramuka

Add Comment

TUBAN, MCE – Semangat kepramukaan terasa begitu kental di Bumi Perkemahan Lanjar, Maibit, Kabupaten Tuban. Sebanyak 68 peserta didik dari MTsN 1 Bojonegoro terjun langsung dalam agenda perkemahan intensif yang berlangsung selama dua hari, mulai 10 hingga 11 Juni 2026. Rabu (10/6/2026).

Bukan sekadar berkemah, kegiatan ini menjadi ajang pembuktian diri bagi siswa kelas 7 dan 8 melalui gelaran Lomba Tingkat 1 (LT1). Atmosfer persaingan yang sehat tersaji sejak hari pertama, di mana para peserta dituntut menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam berbagai aspek, mulai dari manajemen tenda, ketangkasan pioneering, hingga kemandirian dalam mengolah makanan.

Pembina Pramuka MTsN 1 Bojonegoro, Fuad Hasan, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah muara dari latihan rutin yang selama ini ditempa di sekolah. "Ini adalah ruang bagi mereka untuk menguji mental dan keterampilan teknis yang telah dipelajari. Kami tidak hanya mencari pemenang, tetapi membentuk karakter yang tangguh dan disiplin," ungkap Fuad di sela-sela kegiatan.

Tidak hanya kompetisi, agenda ini juga menjadi momen sakral bagi para peserta dengan dilaksanakannya pelantikan Dewan Penggalang serta penyematan kenaikan tingkat untuk Pramuka Penggalang Ramu dan Rakit.

Melalui LT1 ini, MTsN 1 Bojonegoro tengah menyiapkan delegasi terbaik untuk menatap tantangan di Lomba Tingkat 2 tingkat kecamatan. Dengan tekad yang kuat, para peserta berharap mampu membawa nama baik sekolah sekaligus membawa pulang pengalaman berharga yang tidak bisa didapatkan di ruang kelas. (bp).

Jelang Bulan Suro, Polres Lamongan dan PSHT Perkuat Sinergi demi Kamtibmas Kondusif

kabupaten lamongan polri psht lamongan

Add Comment

LAMONGAN, MCE – Menyambut datangnya Bulan Suro 2026, Polres Lamongan bersama Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Lamongan yang sah dan berbadan hukum melakukan langkah preventif guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Langkah ini diwujudkan melalui koordinasi intensif untuk memastikan seluruh rangkaian agenda organisasi berjalan aman dan damai. Rabu (10/6/2026).

Pihak Polres Lamongan memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif cepat yang diambil oleh pengurus PSHT Cabang Lamongan. Sinergi ini dinilai krusial, terutama menjelang agenda besar pengesahan warga baru PSHT agar potensi gangguan Kamtibmas dapat diminimalisir sejak dini.

"Kami mengapresiasi gerak cepat dan sinergisitas yang dibangun PSHT Cabang Lamongan. Koordinasi sejak masa pra-Bulan Suro sangat penting sebagai upaya preventif. Kami berharap komitmen ini menciptakan suasana yang kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan," ujar perwakilan Polres Lamongan.

Ketua PSHT Cabang Lamongan, Supriyono, yang akrab disapa Mas Pri, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menjaga kondusivitas daerah. Ia juga menekankan pentingnya menjaga tali silaturahmi antarperguruan pencak silat.

"Hubungan kami dengan perguruan lain, seperti IKSPI dan Pagar Nusa, selama ini terjalin dengan sangat baik. Bukti nyatanya, kami sering melakukan latihan bersama di lingkungan Pondok Pesantren Thoriqul Ulum. Ini adalah bukti bahwa persaudaraan antarpesilat tetap menjadi prioritas kami," tutur Mas Pri.

Lebih lanjut, Mas Pri menegaskan bahwa PSHT Cabang Lamongan yang dipimpinnya adalah organisasi yang sah secara hukum dan berkomitmen untuk selalu taat pada peraturan perundang-undangan. "Fokus kami adalah kelancaran agenda organisasi secara tertib serta menjaga keamanan wilayah. Kami selalu terbuka untuk berkoordinasi dengan aparat demi kebaikan bersama," tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Biro Hukum PSHT Cabang Lamongan, Midchol Huda, S.H., M.H., menyatakan bahwa kepatuhan hukum merupakan harga mati bagi organisasinya.

"Kepatuhan hukum sudah menjadi komitmen kami. Kami selalu mengedepankan koordinasi sedini mungkin dengan pihak kepolisian. Kami memiliki itikad sungguh-sungguh agar kegiatan pengesahan warga baru nantinya dapat berlangsung secara tertib dan bertanggung jawab, sehingga harapan kami seluruh pihak dapat memberikan dukungannya," pungkas Huda.

Sinergi yang terbangun antara aparat kepolisian dan PSHT Cabang Lamongan ini diharapkan menjadi teladan bagi elemen masyarakat lainnya dalam menjaga kerukunan, sehingga wilayah Kabupaten Lamongan tetap menjadi kawasan yang aman, damai, dan harmonis selama Bulan Suro.

Reporter: Zeum/Maspri
Editor: Tim Redaksi

Tekan Angka Pengangguran, Pemkab Bojonegoro Perkuat Sinergi Pendidikan Vokasi dan Industri

kabupaten bojonegoro pendidikan vokasi

Add Comment

BOJONEGORO, MCE – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kian serius memangkas angka pengangguran terbuka dengan mempererat sinergi antara dunia pendidikan, sektor industri, dan pemerintah. Langkah strategis ini difokuskan untuk memastikan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang berlangsung di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (8/6/2026). Forum ini menghadirkan 72 pemangku kepentingan, mulai dari unsur perguruan tinggi, asosiasi dunia usaha, hingga 45 Ketua BKK se-Kabupaten Bojonegoro.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi lintas sektor yang berhasil membawa Bojonegoro meraih penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas capaian penurunan angka pengangguran.

"Penghargaan ini adalah bukti nyata bahwa kolaborasi yang kita bangun mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ke depan, tantangan pembangunan semakin kompleks, sehingga sinergi ini harus terus kita perkuat untuk mencapai target RPJMD yang terukur," ujar Wabup Nurul Azizah dalam sambutannya.

Wabup juga menyoroti urgensi peran SMK sebagai pencetak tenaga kerja kompeten. Mengingat terdapat 122 SMK dengan total 25 ribu siswa di Bojonegoro, di mana setiap tahunnya terdapat sekitar 7 ribu lulusan baru yang masuk ke dunia kerja.

"Pelatihan kerja harus tepat sasaran. Jangan hanya mengejar kuantitas peserta, namun harus ada pendampingan berkelanjutan hingga mereka benar-benar terserap di dunia kerja atau mampu mandiri," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi, mengungkapkan bahwa lulusan SMK masih menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran terbuka. Optimalisasi peran BKK menjadi kunci krusial sebagai jembatan informasi antara dunia pendidikan dan industri.

Berdasarkan data tracer study terkini, sebanyak 2.872 tenaga kerja telah berhasil diserap melalui 45 BKK aktif di Bojonegoro. Tiga institusi dengan capaian penempatan tertinggi meliputi SMKN Purwosari (323 orang), SMKN Kasiman (293 orang), dan SMKN 1 Bojonegoro (288 orang).

Sebagai bentuk dukungan berkelanjutan, Disperinaker Kabupaten Bojonegoro terus menggenjot berbagai program strategis, di antaranya:

• Penyelenggaraan Mini Job Fair dan Job Fair utama secara berkala.

• Pelatihan berbasis sertifikasi kompetensi.

• Penyediaan layanan Grup Solusi Kerja dan Ruang Konsultasi Kerja.

• Seminar pengembangan soft skill bagi calon tenaga kerja.

Melalui upaya kolaboratif ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro optimistis dapat terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan lapangan pekerjaan yang mumpuni. (bp).

Senin, 08 Juni 2026

1.126 Jamaah Haji Asal Tuban Tiba dengan Selamat, Disambut Hangat Keluarga

Kabupaten Tuban

Add Comment

TUBAN, MCE – Sebanyak 1.126 jamaah haji asal Kabupaten Tuban yang tergabung dalam kloter 26, 27, 28, dan 29 telah tiba kembali di Kabupaten Tuban dengan selamat. Kedatangan para tamu Allah tersebut berlangsung secara bertahap di Kompi Senapan C Tuban, mulai pukul 10.00 hingga 14.00 WIB, Senin (08/06/2026).

Suasana haru dan bahagia tampak menyelimuti lokasi penyambutan. Ratusan keluarga telah menunggu sejak pagi untuk menyambut kepulangan para jamaah yang telah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Tangis haru, pelukan hangat, dan ungkapan syukur mewarnai pertemuan kembali antara jamaah dan keluarga mereka.

Mewakili Bupati Tuban, Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dr. Masyhudi, menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jamaah haji dalam keadaan selamat. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, mulai dari proses pemberangkatan hingga pemulangan jamaah.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung rangkaian penyelenggaraan ibadah haji sehingga berjalan lancar," ungkapnya. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dr. Masyhudi mengingatkan para jamaah haji untuk tetap menjaga kondisi kesehatan setelah menjalani perjalanan panjang dan aktivitas ibadah yang cukup padat selama di Tanah Suci. Menurutnya, masa pemulihan fisik perlu menjadi perhatian agar para jamaah dapat kembali beraktivitas dengan baik. Para jamaah diharapkan tetap menjaga kondisi tubuh dengan memperhatikan pola makan yang sehat, mencukupi kebutuhan istirahat. "Bila perlu dapat melakukan pemeriksaan kesehatan apabila diperlukan,” pesannya.

Pemulangan jamaah haji ini menandai berakhirnya rangkaian pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 bagi jamaah asal Kabupaten Tuban. Pemkab Tuban berharap seluruh jamaah memperoleh predikat haji mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat dengan membawa nilai-nilai keteladanan, keikhlasan, dan semangat kebersamaan yang diperoleh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Rencananya, sebanyak 142 jamaah haji Kabupaten Tuban yang tergabung di kloter 30 akan tiba di Kompi Senapan C Tuban pada pukul 23.00 WIB. Keluarga penjemput diminta mematuhi prosedur penjemputan jamaah haji agar prosesnya berjalan lancar. (bp).