Media Corruption Expose

Jumat, 31 Juli 2026

TUBAN, MCE – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Tuban tidak sekadar menjadi ajang seremonial belaka. Kemerdekaan dimaknai secara konkret lewat aksi nyata pembagian 1.000 paket beras yang disebar secara masif di 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban. Sabtu (1/8/2026).

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, bersama Wakil Bupati Joko Sarwono menegaskan agar seluruh bantuan disalurkan secara door to door alias langsung dari rumah ke rumah. Langkah tegas ini diambil demi memastikan bantuan beras benar-benar menyasar warga yang membutuhkan tanpa ada keterlibatan perantara, sekaligus menyayat sekat antara pemerintah dan rakyat.

"Pemerintah harus hadir secara fisik dan mendengarkan langsung jeritan warga. Bantuan ini wajib sampai di tangan yang berhak, bukan sekadar menggugurkan kewajiban di atas kertas," tegas Pemkab Tuban dalam arahannya.

Tak hanya urusan perut, aspek jiwa nasionalisme turut diakselerasi. Bersamaan dengan bantuan pangan, bendera Merah Putih dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Langkah ini menjadi simbol tegak lurusnya semangat patriotisme dan kepedulian sosial di bumi Ranggalawe.

Aksi sosial berskala daerah ini berhasil terwujud berkat gotong royong dan soliditas seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Tuban serta Korpri. Lewat aksi nyata ini, Pemkab Tuban membuktikan bahwa esensi kemerdekaan yang sejati adalah ketika rakyatnya sejahtera dan merasakan kehadiran negaranya. (bp).

Kamis, 30 Juli 2026

Gurita Bisnis Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah: Dari Kawan Tongkrongan, Puluhan Perusahaan Cangkang, Hingga Kongsi dengan 'Sultan' Batu Bara

jakarta

Add Comment

Bukan cuma soal penegakan hukum, skandal mantan pejabat Kejaksaan Agung ini membongkar bagaimana jejaring alumni, anak kandung, hingga 'pencucian uang' beroperasi rapi di balik bayang-bayang kekuasaan

JAKARTA, MCE - Kata orang, circle menentukan nasib. Bagi mantan Jampidus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, circle zaman kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi ternyata tak cuma menghasilkan kenangan manis masa muda, tapi juga gurita bisnis bernilai fantastis.

Hasil penyidikan kepolisian bersama temuan fakta lapangan mengungkap skenario megah: puluhan perusahaan yang diduga menjadi tameng dan mesin pencuci uang, melibatkan kerabat dekat hingga "Sultan" batu bara asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Dari Tongkrongan UNJA Menuju Imperium Perusahaan

Siapa sangka, dua nama yang kini melenggang dalam rompi tahanan—Don Ritto dan Nurman Herin—bukanlah pengusaha kawakan berdarah dingin sejak lahir. Menurut kesaksian pengusaha Ferry Yanto Hongkiriwang kepada penyidik, keduanya adalah kawan satu kampus sekaligus teman satu tongkrongan Febrie saat menimba ilmu di Unja.

Namun, beda tongkrongan, beda hasil. Dari sekadar ngopi bareng, Don Ritto dan Nurman Herin bertransformasi menjadi dua "tangan kanan" yang dipercaya mengendalikan belasan hingga puluhan perusahaan atas arahan Febrie. Keduanya dilaporkan rajin setor muka dan berkirim laporan rutin terkait operasional jejaring bisnis tersebut.

Data kepolisian mencatat ada sekitar 20 perusahaan yang terafiliasi dengan nama Don Ritto dan Nurman Herin. Namun, jika menelisik dokumen administrasi hukum Kemenkumham, angkanya jauh lebih mencengangkan: Don Ritto tersambung ke 31 perusahaan, sementara Nurman mengantongi 19 perusahaan. Sungguh koleksi perusahaan yang bahkan bikin pengusaha startup gigit jari.

Dinasti Keluarga dan Kongsi Kelas Berat

Bukan bisnis keluarga namanya kalau tak melibatkan sang buah hati. Dua putra Febrie, yakni Aga Adrian Haitara dan Kheysan Farrandie, tercatat pernah "mampir" dan terhubung dengan Don Ritto serta Nurman Herin dalam bendera PT Hutama Indo Tara.

Skenario ini makin dramatis ketika jejak saham Don Ritto membentang hingga berpapasan dengan entitas bisnis milik pengusaha batu bara kondang Kalsel, Haji Isam. Pertemuan antara jaringan pejabat penegak hukum dan penguasa tambang ini mendongkrak dugaan kuat kepolisian: perusahaan-perusahaan cangkang ini bukan sekadar mengejar profit dagang, melainkan disinyalir kuat menjadi wahana laundromat alias tempat pencucian uang.

Kini, tumpukan uang tunai miliaran rupiah hasil penggeledahan di Sentul dan Cipete telah bertengger manis di atas meja konferensi pers kepolisian sebagai barang bukti. Sebuah pemandangan kontras bagi publik yang selama ini membayangkan penegakan hukum berjalan lurus tanpa lekuk bisnis terselubung. (bp).

#KasusKorupsi #TPPU #Jampidsus #HukumIndonesia #BeritaViral

BEM UI Kepung MK, Tolak Dana Sekolah Ditumbalkan Demi MBG

jakarta

Add Comment

JAKARTA, MCE - Pos anggaran pendidikan APBN 2026 kembali jadi bancakan politik berkedok kesejahteraan. Tak tinggal diam melihat hak dasar anak bangsa "ditelanjangi" demi membiayai piring-piring program Makan Bergizi Gratis (MBG), gelombang perlawanan dari kampus perjuangan akhirnya pecah.

Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dipastikan bakal mengepung Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (30/7/2026) siang. Langkah ini menjadi aksi tanggap darurat atas dugaan "penyelundupan" fungsi anggaran yang dinilai ugal-ugalan dan merusak tatanan pendidikan nasional.

Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, membenarkan pergerakan massa tersebut. Menurutnya, ini bukan sekadar panggung BEM, melainkan konsolidasi akal sehat bersama aliansi masyarakat sipil yang muak dengan akrobat anggaran pemerintah.

"Benar, kami akan ikut aksi. Ini aksi solidaritas, terbuka untuk siapa saja yang sadar bahwa masa depan pendidikan sedang dipertaruhkan," tegas Dimas saat dikonfirmasi, Kamis.

Otak Ditumbalkan Demi Logistik Pangan

Akar dari kemarahan mahasiswa ini murni soal logika anggaran yang dipaksakan. Penempatan program MBG ke dalam mandat alokasi 20 persen anggaran pendidikan dalam UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 dan UU Sisdiknas dinilai sebagai bentuk akal-akalan konstitusi. Alih-alih dipakai untuk memperbaiki kualitas sekolah, gaji guru, dan akses pendidikan, jatah vital ini justru disedot untuk fungsi logistik pangan.

"Penempatan MBG di dalam pos anggaran pendidikan jelas mendisrupsi pemenuhan utama penyelenggaraan pendidikan itu sendiri," cetus Dimas menelanjangi kekeliruan pemikir kebijakan publik saat ini.

Mahasiswa menuntut MK tak tumpul dan mau berdiri tegak sebagai guardian of constitution serta the sole interpreter konstitusi, bukan sekadar stempel legalisasi syahwat politik anggaran. Mereka mendesak Hakim MK untuk menyatakan penggunaan alokasi 20 persen anggaran pendidikan demi logistik piring gratis sebagai tindakan inkonstitusional bersyarat.

Aksi yang dimulai pukul 13.00 WIB di Gedung MK ini menjadi ultimatum keras dari kampus: perut masyarakat memang harus diisi, tetapi jangan pernah merampok jatah otak anak bangsa demi membiayainya. (bp).

Sah Secara Legalitas! Gus Hamdi Resmi Dilantik Jadi Kadus Kaliputih Kembiritan, Siap Bawa Perubahan Nyata

kabupaten banyuwangi

Add Comment

BANYUWANGI, MCE – Langkah baru roda pemerintahan di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi resmi dimulai. Bertempat di balai desa setempat, upacara pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Dusun (Kadus) Kaliputih berjalan khidmat dan penuh harapan pada Kamis (30/7/2026).

Setelah melalui proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis, Gus Hamdi resmi dikukuhkan dan menerima Surat Keputusan (SK) Jabatan langsung dari Kepala Desa Kembiritan, Sukamto. Pelantikan ini menandai legalitas penuh bagi Gus Hamdi untuk secara sah bergabung dalam jajaran perangkat Desa Kembiritan masa bakti 2026.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, disusul pengambilan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh jajaran perangkat desa, BPD, LPMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus PKK, serta mahasiswa peserta KKN yang tengah mengabdi di desa setempat.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Kembiritan, Sukamto, memberikan penekanan tajam terkait tanggung jawab besar yang kini berada di pundak Kadus baru tersebut. Sukamto menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan amanah rakyat yang harus dibuktikan dengan kerja nyata.

"Dengan diserahkannya SK ini, legalitas telah sah. Saya berharap Kepala Dusun Kaliputih yang baru, Gus Hamdi, mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik, responsif terhadap keluhan warga, serta membawa kemajuan signifikan, khususnya bagi Dusun Kaliputih dan Desa Kembiritan secara umum," tegas Sukamto.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Dusun Kaliputih yang menantikan gebrakan dan pelayanan publik yang lebih optimal di bawah kepemimpinan pejabat baru. (Hardi).

"Muka Tembok" Bupati Pemalang: Dulu Ngaku "Kapok" Kasus Lama, Kini Malah Nyebur OTT KPK Rp2 Miliar

jakarta kpk

Add Comment

PEMALANG, MCE - Janji manis tata kelola pemerintahan yang bersih tampaknya cuma jadi pepesan kosong di Kabupaten Pemalang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Tengah, dan tebak siapa aktor utamanya? Sang Bupati sendiri, Anom Widiyantoro. Tak tanggung-tanggung, penyidik memboyong 21 orang plus mengamankan uang tunai senilai lebih dari Rp2 miliar yang diduga kuat hasil ambrutnya nurani pejabat publik. Kamis (30/7).

Padahal, publik belum lupa pada momen heroik saat Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi 2025 lalu. Di depan penyidik dan sorotan kamera, Anom dengan sangat meyakinkan berikrar ingin belajar dari dosa masa lalu Pemkab Pemalang—yang bupatinya juga tersandung kasus serupa. "Belajar dari pengalaman agar pemerintahan lebih bersih," begitu kira-kira narasi surga yang diobralnya. Ironi tingkat tinggi: bukannya kapok dan membenahi nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemalang yang terpuruk, Sang Bupati justru diduga nekat masuk ke lubang buaya yang sama.

Kini, kantor Pemkab Pemalang dipenuhi segel merah putih. Sebanyak 21 orang—dari pejabat daerah hingga pihak terkait—harus rela tidur bermalam di bawah lampu sorot pemeriksaan, sebagian di daerah dan sebagian lagi langsung diboyong ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi penangkapan serta penyitaan bertumpuk-tumpuk uang tunai sebagai bukti awal permainan kotor ini.

Sektor penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga jual beli jabatan lagi-lagi diduga kuat jadi ladang basah yang digarap tanpa rasa malu. Status mereka memang masih terperiksa dalam tempo 1x24 jam, tetapi publik sudah keburu muak dengan pola klasik yang berulang.

Rentetan OTT sepanjang tahun 2026 ini memukul telak klaim-klaim komitmen antikorupsi pejabat daerah. Rakyat diajari hidup prihatin dan taat aturan, sementara para pemangku kekuasaan justru asyik 'bancakan' anggaran di balik pintu tertutup. Publik kini menagih keberanian KPK untuk membongkar tuntas konstruksi perkara ini hingga ke akar-akarnya. Jangan biarkan hukum cuma galak di awal, tetapi melempem saat membongkar aktor intelektual di balik jaring korupsi yang merampas hak-hak rakyat Pemalang. (bp).

Rabu, 29 Juli 2026

Khofifah Tinjau Sekolah Rakyat Terintegrasi I Tuban, Dorong Anak-anak Berani Menggapai Cita-cita

gubernur jatim Kabupaten Tuban pendidikan

Add Comment

Tuban, MCE – Riuh tepuk Pramuka dan tawa para siswa menyambut kedatangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Tuban yang berlokasi di Jl. Letda Sucipto Tuban, Rabu (29/7). Didampingi Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Wakil Bupati Tuban, jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perwakilan Kementerian Sosial, serta sejumlah pejabat lainnya, Khofifah meninjau fasilitas sekolah sekaligus berdialog dengan siswa dan para wali murid.

Suasana hangat kian terasa saat orang nomor satu di Jawa Timur itu menyapa para siswa dan menanyakan cita-cita mereka. Beberapa siswa mengaku ingin menjadi polisi, polwan, hingga anggota TNI. Ia kemudian mengajak seluruh siswa berdiri mengikuti tepuk Pramuka dan memberikan motivasi agar terus bersemangat meraih impian. Kepada para wali murid, Khofifah juga berpesan agar senantiasa mendukung dan mendoakan putra-putrinya selama menempuh pendidikan.

"Doakan putra-putri panjenengan sehat di sini ya. Sekolahnya bisa berjalan dengan baik, dan cita-citanya semuanya mudah-mudahan tercapai, amin," tuturnya.

Usai berkeliling, Khofifah mengapresiasi fasilitas yang dimiliki Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Tuban. Menurutnya, sarana yang tersedia menjadi modal penting dalam membangun lingkungan belajar yang mampu mendukung tumbuh kembang peserta didik.

Khofifah berharap fasilitas tersebut didukung ekosistem pendidikan yang kuat. Menurutnya, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga seluruh pihak yang terlibat perlu bersama-sama menciptakan ruang tumbuh kembang yang mampu melahirkan sumber daya manusia berkualitas, berkarakter, dan berintegritas.

“Carilah sekolah seindah ini, sekolah sebagus ini. Carilah kantin yang senyaman di sini dan lapangan olahraga yang luar biasa. Tentu ini menjadi medium pembelajaran yang luar biasa pula," ujarnya.

Ia menegaskan, penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Khofifah juga mengungkapkan bahwa proses menghadirkan peserta didik ke Sekolah Rakyat memerlukan kerja keras para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Bahkan, ada keluarga yang harus didatangi hingga sepuluh kali sebelum akhirnya bersedia mengizinkan anaknya bersekolah.

Ia menambahkan, masih dijumpai anak-anak yang bahkan tidak mengetahui jenjang kelas terakhirnya karena telah lama putus sekolah. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memastikan mereka kembali memperoleh hak atas pendidikan. “Kalau di SD di sini, no one left behind. Tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal," tegasnya. (bp).

Perkuat Sinergi Pendidikan, SMKN 1 Kota Kediri Gelar Forum Koordinasi Bersama Komite Sekolah

kota kediri pendidikan

Add Comment

KEDIRI, MCE - Dalam upaya memperkuat tata kelola pendidikan dan membangun sinergi yang transparan, SMK Negeri 1 Kota Kediri menggelar Forum Koordinasi dan Penyampaian Informasi Sekolah Bersama Komite Sekolah pada Rabu (29/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di aula sekolah tersebut dihadiri oleh jajaran manajemen sekolah serta perwakilan Ketua dan Bendahara Paguyuban Orang Tua Siswa (PAGOS) dari kelas X, XI, hingga XII tahun ajaran 2026/2027.

Forum ini dirancang sebagai wadah komunikasi strategis untuk menyampaikan secara terbuka berbagai informasi terkait program kerja, kebijakan, hingga arah perkembangan sekolah. Melalui forum ini, pihak sekolah berkomitmen memberikan ruang transparansi penuh kepada komite dan orang tua murid.

Tidak hanya penyampaian searah, kegiatan ini juga memfasilitasi diskusi dua arah yang interaktif. Perwakilan komite sekolah dan wali murid diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi, masukan, saran, serta tanggapan demi perbaikan kualitas pembelajaran.

Kepala SMK Negeri 1 Kota Kediri, Edy Suroto, S.Pd., M.M., menyambut positif dinamika dan partisipasi aktif yang ditunjukkan oleh para pengurus komite dan pagos.

"Sinergi antara sekolah dan komite adalah kunci utama dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Melalui dialog yang terbuka dan harmonis, kita dapat berjalan berdampingan demi menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi seluruh siswa," tegas Edy Suroto.

Melalui agenda rutin seperti ini, SMKN 1 Kota Kediri berharap hubungan kolaboratif antara pihak sekolah dan orang tua murid semakin kuat dan solid, sejalan dengan nilai tagline sekolah #BERANI (Berakhlak Mulia dan Mumpuni).

Informasi lebih lanjut mengenai program dan perkembangan sekolah dapat diakses melalui laman resmi smkn1kediri.sch.id. (bp).