Media Corruption Expose

Rabu, 20 Mei 2026

Kobarkan Semangat 'Jaga Tunas Bangsa', SMAN 1 Baureno Bojonegoro Peringati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan Khidmat dan Aksi Nyata

BOJONEGORO, MCE – Momentum bersejarah Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2026 diperingati dengan penuh khidmat dan semangat membara oleh keluarga besar SMA Negeri 1 Baureno, Bojonegoro. Mengusung tema nasional yang sangat krusial, "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", lembaga pendidikan ini menegaskan komitmennya untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga tangguh dalam nasionalisme dan bijak menghadapi era transformasi digital.

Upacara bendera yang digelar di lapangan utama SMAN 1 Baureno berlangsung tertib dan dipenuhi aura patriotisme. Bertindak langsung sebagai Pembina Upacara, Kepala Sekolah SMAN 1 Baureno, Bapak Muhammad Ma'ruf, S.Pd., M.Pd., memimpin jalannya upacara yang diikuti oleh seluruh jajaran guru, staf tata usaha, serta ratusan siswa-siswi dengan mengenakan seragam kebanggaan KORPRI dan seragam sekolah yang rapi.

Dalam amanatnya, Kepala Sekolah membacakan pidato resmi dari Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI. Di hadapan seluruh peserta upacara, ia menekankan bahwa esensi kebangkitan nasional di era modern ini telah bergeser ke ranah digital dan perlindungan terhadap generasi muda selaku pemegang tongkat estafet bangsa.

"Perlindungan dan pembinaan generasi muda adalah kunci utama dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Terutama dalam menghadapi tantangan transformasi digital yang masif saat ini," tutur Muhammad Ma'ruf saat membacakan amanat menteri.

Lebih lanjut, beliau juga menitipkan harapan besar agar seluruh siswa-siswi SMAN 1 Baureno mampu menjadi 'generasi digital' yang cerdas. Di tengah gempuran informasi dan teknologi, siswa diharapkan mampu memilah hal positif, menjauhi dampak buruk dunia maya, serta terus mengukir prestasi demi masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Semangat kebangkitan ini harus termanifestasi nyata dalam kedisiplinan harian serta integritas belajar di sekolah.

Sinergi dan Aksi Nyata: Hadirkan Layanan Servis & Oli Gratis untuk Warga Sekolah

Tidak hanya sekadar seremonial di atas lapangan, SMAN 1 Baureno membuktikan esensi "kebangkitan" dan "bakti" melalui aksi nyata yang menyentuh produktivitas warga sekolah. Bekerja sama dengan AHASS Soni Saktie Motor Bojonegoro, pihak sekolah menggelar program jumat berbagi atau kegiatan sosial berupa Layanan Servis dan Oli Gratis.

Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah ini menyasar sepeda motor milik guru, staf, maupun siswa. Beberapa mekanik profesional berbaju putih-merah khas Honda tampak sigap memeriksa dan merawat satu per satu kendaraan roda dua yang mengantre.

Program kolaboratif ini disambut dengan antusiasme yang luar biasa. Selain membantu meringankan beban perawatan kendaraan, aksi ini menjadi bukti konkret bahwa SMAN 1 Baureno aktif membangun sinergi dengan dunia usaha dan industri (DUDI) untuk memberikan dampak positif langsung bagi komunitas internalnya.

Melalui perpaduan antara penguatan karakter nasionalisme lewat upacara Harkitnas dan aksi kepedulian sosial melalui servis gratis, SMAN 1 Baureno sukses menunjukkan kelasnya sebagai salah satu sekolah penggerak yang adaptif, berintegritas, dan peduli pada kemajuan bersama. (bp).

Tata Kelola Arsip Kian Tertib, Pemkab Tuban Masuk 27 Besar Nasional Pengawasan Kearsipan

Kabupaten Tuban

Add Comment

Tuban, MCE - Pemerintah Kabupaten Tuban kembali menorehkan capaian positif di bidang tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 yang diumumkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kabupaten Tuban berhasil meraih nilai 90,32 dengan predikat AA atau Sangat Memuaskan. Capaian tersebut menempatkan Tuban di jajaran 27 besar nasional dari 508 kabupaten/kota se-Indonesia.

Capaian tersebut menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam pengelolaan arsip daerah. Pada 2022, Kabupaten Tuban memperoleh nilai 80,17 dengan predikat A atau Memuaskan. Nilai itu meningkat menjadi 81,99 pada 2023. Selanjutnya pada 2024, capaian kembali naik menjadi 83,35. Pada 2025, Pemkab Tuban berhasil menembus nilai 90,32 sekaligus meraih predikat AA atau Sangat Memuaskan untuk pertama kalinya.

Terkait pencapaian tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban, Endro Budi Sulistyo menjelaskan bahwa pengawasan eksternal kearsipan merupakan agenda tahunan yang dilakukan ANRI sebagai tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kinerja penyelenggaraan kearsipan di daerah. Menurut dia, hasil pengawasan tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas tata kelola arsip di lingkungan pemerintah daerah.

“Pengawasan eksternal kearsipan ini setiap tahun dilakukan oleh ANRI sebagai tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kinerja penyelenggaraan kearsipan di daerah,” ujar Endro—sapaan Kepala Dispersip Tuban, Rabu (20/5).

Ia menuturkan, peningkatan capaian kearsipan di Tuban tidak diperoleh secara instan. Pemkab Tuban secara rutin melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan. Evaluasi tersebut, kata dia, mengacu pada risalah laporan hasil pengawasan kearsipan yang diterbitkan ANRI melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

“Strategi yang kita lakukan agar ada peningkatan hasil capaian kinerja kearsipan, tentunya kita melakukan evaluasi program dan kegiatan yang sudah dilakukan. Secara khusus mendasarkan pada risalah laporan hasil pengawasan kearsipan yang dikeluarkan ANRI melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur,” terangnya.

Capaian tersebut, lanjutnya, juga tidak lepas dari arahan dan dukungan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E., dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis digital. Menurut dia, perhatian kepala daerah terhadap penguatan administrasi pemerintahan, termasuk pengelolaan arsip, menjadi salah satu faktor yang mendorong perangkat daerah terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan secara berkelanjutan.

Berdasarkan data, Kabupaten Tuban memperoleh nilai pengawasan eksternal sebesar 91,86 dengan bobot 60 persen. Sementara itu, pengawasan internal memperoleh nilai 88 dengan bobot 40 persen. Akumulasi kedua komponen tersebut menghasilkan skor akhir 90,32 dan mengantarkan Tuban masuk kategori AA atau Sangat Memuaskan. Keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mendukung pengawasan kearsipan internal. Di tingkat Jawa Timur, Tuban tercatat berada di posisi kedelapan untuk kategori kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Endro mengatakan capaian ini akan menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola kearsipan di lingkungan pemerintah daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kata dia, akan melanjutkan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah agar pengelolaan arsip semakin tertata serta mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan akuntabel.

“Ke depan tentu harus dipertahankan dan ditingkatkan bersama. Arsip yang tertib akan memudahkan pelayanan, pengambilan keputusan, serta menjaga akuntabilitas pemerintahan,” pungkasnya. (bp).

Pemkab Tuban Raih Penghargaan JDIH Jatim

Kabupaten Tuban

Add Comment

TUBAN, MCE – Pemkab Tuban kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pemkab Tuban berhasil meraih penghargaan Terbaik IV kategori Pemerintah Kabupaten/Kota JDIH Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., kepada Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono. Adapun nilai JDIH Kabupaten Tuban mencapai 99 poin.

Penyerahan penghargaan menjadi salah satu rangkaian Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Tahun 2026 Provinsi Jawa Timur yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Rabu (20/05/2026). Kegiatan ini juga dihadiri Forkopimda Jatim, Ketua TP PKK Jawa Timur, Sekdaprov dan pimpinan OPD Jawa Timur.

Penghargaan JDIH Jawa Timur tahun 2026 diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Penilaian meliputi pengelolaan dokumentasi hukum, penyediaan informasi hukum yang mudah diakses masyarakat, hingga inovasi pelayanan informasi hukum berbasis digital.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan JDIH. Menurutnya, keberadaan JDIH sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. JDIH bukan hanya menjadi pusat dokumentasi produk hukum, tetapi juga sarana edukasi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. "Karena itu, pengelolaannya harus terus diperkuat dan dikembangkan mengikuti kebutuhan era digital,” ungkapnya.

Gubernur Jatim berharap penghargaan yang diterima menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus menghadirkan layanan informasi hukum yang cepat, mudah diakses, dan terpercaya. Selain itu, memberikan edukasi perihal layanan JDIH secara berkala agar kebermanfataannya benar-benar berdampak.

Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemkab Tuban untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi dan dokumentasi hukum kepada masyarakat.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Tuban dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, informatif, dan akuntabel melalui pengelolaan JDIH yang baik,” terangnya.

Wabup Joko Sarwono menambahkan keberadaan JDIH memiliki peran penting dalam memberikan kemudahan akses informasi produk hukum daerah bagi masyarakat, perangkat daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemkab Tuban berkomitmen terus melakukan pengembangan dan inovasi layanan JDIH agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan berbasis digital.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban, Cyta Sorjawijati menyebutkan penilaian JDIH Award dinilai berdasarkan 4 variabel dalam penilaian kinerja. Diantaranya, Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang Lengkap dan Akurat; Aksesibilitas terhadap Dokumen dan Informasi Hukum; Integrasi dan Sinkronisasi Dokumen dan Informasi Hukum; dan Pengembangan JDIH. Keberadaan JDIH dapat mempermudah akses terhadap dokumentasi dan informasi hukum, sehingga tercipta kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

“JDIH mempermudah masyarakat mengakses dokumentasi dan informasi hukum baik Perda, Perbup dan peraturan lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Tuban, sehingga produk hukum tersebut dapat dilihat dan diunduh dengan mudah,'' imbuhnya. (bp).

Lumajang Cuci Gudang Birokrasi! 70 Pejabat Digeser, Bupati: Jangan Sampai Buat Kepentingan Pribadi

kabupaten Lumajang

Add Comment

LUMAJANG, MCE – Kursi empuk birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang kembali diguncang. Sebanyak 70 pejabat resmi dirotasi, dipromosikan, hingga ditendang ke jabatan baru dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah di Pendopo Arya Wiraraja, Senin (18/5/2026).

Bukan sekadar seremonial potong tumpeng atau foto bersama, momentum ini justru menjadi panggung "khotbah" pedas dari Bupati Lumajang, Indah Amperawati, yang menyoroti penyakit akut birokrasi: integritas.

Dari 70 ASN yang nasib jabatannya berubah hari itu, 61 di antaranya harus rela digeser lewat jalur promosi dan mutasi. Sementara 6 orang dikukuhkan di posisi lama, dan 3 lainnya terlempar ke jabatan fungsional.

Dalam arahannya, wanita yang akrab disapa Bunda Indah ini memberikan tamparan keras bagi para pejabat yang kerap menganggap kursi jabatan sebagai fasilitas kemewahan, bukan tempat mengabdi.

“Pelantikan ini bukan sekadar perpindahan jabatan atau bagi-bagi kursi, tetapi upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Jabatan adalah amanah, dan amanah itu harus dijaga dengan integritas!” tegasnya dengan nada menyengat.

Bukan rahasia umum jika publik kerap jenuh dengan aparatur yang terkesan hanya "makan gaji buta" atau sibuk dengan urusan administratif tanpa hasil nyata. Menyadari sentimen negatif tersebut, ia mengingatkan dengan keras agar para pejabat baru ini tidak memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri atau kelompok.

“Jangan sampai jabatan menjadi ruang untuk kepentingan pribadi! Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat merasakan manfaat nyata dari pelayanan yang kita lakukan,” lanjutnya, mengingatkan agar ASN tidak terjebak dalam ego sektoral.

Gerah dengan Birokrasi Lambat

Langkah cuci gudang massal ini disebut-sebut sebagai respons Pemkab Lumajang terhadap tuntutan masyarakat yang makin tinggi. Publik hari ini tidak butuh pejabat yang pandai bersilat lidah di balik meja, melainkan eksekutor lapangan yang responsif, cepat, dan bersih dari praktik lancung.

Pemkab Lumajang seolah ingin mengirimkan pesan bawah sadar: Sistem yang canggih tidak akan ada gunanya jika mental manusianya masih bobrok.

Rotasi massal ini diklaim sebagai langkah penyegaran agar kinerja perangkat daerah tidak loyo dan monoton. Kini, publik Lumajang tinggal menunggu pembuktian dari 70 pejabat yang baru saja mengikat janji tersebut. Apakah mereka akan benar-benar menjadi pelayan rakyat, atau justru kembali terjebak dalam lagu lama birokrasi yang gemar dilayani? Kita lihat saja. (bp).

Selasa, 19 Mei 2026

Harkitnas ke-118: Bupati Yes Tegaskan Kebangkitan Nasional Bukan Cuma Seremonial, Tapi Perang Intelektual

kabupaten lamongan

Add Comment

LAMONGAN, MCE – Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tidak boleh sekadar menjadi ritual seremonial tahunan yang usang tanpa makna. Di tengah gempuran disrupsi teknologi dan pergeseran geopolitik global, esensi perjuangan bangsa telah bertransformasi total. Jika dahulu pahlawan mengangkat senjata, hari ini medan pertempuran sejati ada pada ketahanan intelektual, diplomasi, dan kedaulatan digital.

Pesan menohok inilah yang digelorakan oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi (Bupati Yes), saat memimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Halaman Gedung Pemkab Lamongan, Rabu (20/5).

Di hadapan seluruh insan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan elemen kepemudaan, Bupati Yes yang membacakan amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Viada Hafid, secara tegas meminta generasi muda untuk tidak menjadi penonton pasif di tengah arus perubahan zaman.

"Kebangkitan Nasional adalah proses dinamis. Kita tidak boleh kehilangan jati diri bangsa hanya karena silau oleh modernisasi. Solidaritas sosial harus diperkuat, dan literasi digital wajib ditingkatkan demi satu tujuan: menjaga kedaulatan serta kemajuan NKRI," ujar Bupati Yes dengan nada penuh penekanan.

Mengusung tema besar “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara,” peringatan Harkitnas tahun ini menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan. Tema ini menggarisbawahi bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada kualitas genetika intelektual generasi mudanya.

Bupati Yes memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen penuh dalam memutus rantai ketimpangan sosial melalui jalur fundamental: pendidikan. Langkah konkret yang terus dikebut antara lain:

Pemerataan Akses Pendidikan: Menembus batas-batas wilayah terisolasi agar tidak ada anak Lamongan yang putus sekolah.

Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik: Menjamin kualitas guru sebagai poros utama transfer ilmu.

Akselerasi Program Beasiswa: Menyediakan jaring pengaman ekonomi bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.

Ada hal menarik yang menjadi sorotan tajam dalam amanat yang dibacakan Bupati Yes. Pembangunan kualitas manusia tidak lagi sekadar fisik dan kognitif, melainkan juga mentalitas di ruang siber. Sejalan dengan Asta Cita Presiden RI, pemerintah pusat hingga daerah kini tengah mengawal ketat ikhtiar melindungi generasi muda di ruang digital.

Salah satu kebijakan radikal yang disinggung adalah implementasi pembatasan usia akses media sosial. Langkah ini diambil bukan untuk mengekang kebebasan, melainkan sebagai benteng pertahanan dari paparan konten negatif yang mengancam tumbuh kembang anak.

"Kita butuh platform digital yang sehat, beretika, dan produktif. Ruang digital kita harus diselamatkan dari polarisasi, hoaks, dan degradasi moral. Ini adalah komitmen strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat hari ini," tegasnya.

Menutup arahannya, Bupati Yes mengingatkan bahwa api perjuangan yang dinyalakan oleh organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 silam tidak boleh padam. Hari ini, 118 tahun kemudian, pembuktian sejarah itu kembali ditagih.

Masyarakat Lamongan, khususnya generasi milenial dan Gen Z, ditantang untuk bersatu dan bergerak maju. Peringatan Harkitnas ke-118 ini harus menjadi momentum pembuktian bahwa Lamongan, dan Indonesia pada umumnya, siap bertarung dan membawa martabat bangsa ke kancah kejayaan dunia.

Saatnya tunas bangsa bangkit, bergerak, dan berdampak! (bp).

Menembus Batas Kelas: SMAN Kenduruan Ambil Bagian dalam Revolusi Hijau SIKAP Jawa Timur 2026

Kabupaten Tuban pendidikan sikap

Add Comment

TUBAN, MCE – Sekolah bukan lagi sekadar ruang beralas ubin dengan papan tulis yang kaku. Di tengah ancaman krisis iklim dan ketahanan pangan global, Provinsi Jawa Timur mengambil langkah progresif yang menyengat kesadaran publik. Melalui Program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) 2026, dunia pendidikan dipaksa keluar dari zona nyaman teori menuju aksi nyata di tanah berlumpur. Selasa (19/5/2026).

SMA Negeri Kenduruan menjadi salah satu garda depan yang mengamini panggilan ideologis ini. Sekolah di ujung barat Tuban ini melebur bersama gerakan masif yang menggerakkan ratusan ribu elemen pendidikan se-Jawa Timur untuk satu tujuan: berdaulat atas pangan dari halaman sekolah sendiri.

Program SIKAP bukan agenda gimmick atau seremonial potong pita yang kerap menghiasi birokrasi. Ini adalah gerakan kolosal. Data dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat, program ini menggerakkan secara serentak 110.481 jiwa—terdiri dari guru, siswa, dan anggota Pramuka—yang tersebar di 754 SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di seluruh penjuru Jawa Timur.

Di SMAN Kenduruan, atmosfer gerakan ini begitu terasa. Tidak ada sekat antara guru dan murid saat tangan-tangan mereka mulai berlumur tanah. Mulai dari proses penanaman, penaburan benih ikan, perawatan intensif, hingga ritual panen raya dilakukan secara mandiri di lahan edukasi sekolah.

"Kami tidak sedang mengajari mereka menjadi petani tradisional, tetapi kami sedang menanamkan kesadaran bahwa masa depan bangsa ini bergantung pada bagaimana kita memperlakukan tanah kita hari ini," ujar salah satu transformator pendidikan di lapangan.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa SIKAP 2026 dirancang sebagai respons taktis terhadap masa depan. Lembaga pendidikan dinilai sebagai ruang paling strategis untuk menanamkan kesadaran ekologis dan praktik nyata yang berkelanjutan.

Ada pesan menyengat yang ingin disampaikan melalui program ini: krisis pangan adalah ancaman nyata, dan dunia pendidikan tidak boleh tidur nyenyak di dalam kelas.

Melalui keterlibatan SMAN Kenduruan dalam panen serentak ini, target yang dibidik jauh melampaui angka tonase hasil produksi pangan. Ada tiga pilar karakter yang sedang ditempa secara ekstrem di lapangan:

1. Kemandirian: Memutus mentalitas ketergantungan dan menumbuhkan jiwa penyintas pada generasi muda.

2. Kepedulian Lingkungan: Memaksa siswa berinteraksi langsung dengan alam, memahami ekosistem, dan menghargai setiap bulir pangan yang tumbuh.

3. Semangat Gotong Royong: Meruntuhkan ego individualistis remaja era digital melalui kerja fisik yang komunal dan kolaboratif.

Keterlibatan SMAN Kenduruan dalam SIKAP 2026 adalah bukti bahwa sekolah di daerah tidak boleh dan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Di atas lahan hijau sekolah, para siswa tidak hanya memanen sayur atau ikan, mereka sedang memanen masa depan.

Ketika daerah lain masih berwacana tentang ketahanan pangan di seminar-seminar formal, SMAN Kenduruan bersama ratusan sekolah lain di Jawa Timur telah memberikan jawaban konkret. Mereka membuktikan bahwa ketahanan bangsa sejatinya dimulai dari halaman belakang sekolah. (bp).

Minggu, 17 Mei 2026

Presiden Prabowo Panen Raya Jagung di Tuban, Wujudkan Ketahanan Pangan

bupati tuban Kabupaten Tuban pertanian presiden prabowo

Add Comment

TUBAN, MCE – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tuban, Sabtu (16/05/2026). Bertolak kabupaten Nganjuk, kedatangan rombongan Presiden RI disambut Bupati Tuban, Komandan Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya (CPYJ), dan Kapolres Tuban di Lapangan Desa Pucangan, kecamatan Montong. Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Dusun Bribin, Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakurak disambut antusias warga yang di sepanjang jalan.

Adapun agenda Presiden RI kali ini dalam rangka Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II, Ground Breaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri, serta Launching Operasional 166 SPPG Polri. Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto disambut Forkopimda Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban, pejabat TNI-Polri, kementerian terkait, serta masyarakat setempat yang antusias menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan lawatannya ke Kabupaten Tuban menjadi bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi Polri. Program ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga produktivitas sektor pertanian dan mendukung kesejahteraan petani.

“Kabupaten Tuban dipilih sebagai salah satu lokasi kegiatan karena dinilai memiliki potensi besar pada sektor pertanian dan ketahanan pangan,” ungkapnya.

Selain panen raya, Presiden RI juga melakukan ground breaking pembangunan 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri dan melaunching operasional 166 SPPG Polri. Sinkronisasi program ini, lanjut Presiden, diharapkan kian memperkuat ketahanan pangan yang membawa manfaat bagi warga.

Sementara itu, Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebutkan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 berlokasi di 36 Polda seluruh Indonesia, dengan total area 189,7 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, area Polda Jatim tercatat yang paling luas, yaitu 43,2 ribu hektare.

“Panen jagung hari ini berasal dari 1.608 hektare. Lahan Polda Jatim menjadi penyumbang panen terbanyak yaitu sekitar 650 hektare,” jelasnya. Khusus di lokasi Dusun Bribin, luas lahan yang panen mencapai 101,5 hektar yang terbagi da;am 4 Gapoktan. Hasil panen diperkiraan mencapai 609 ton yang akan diserapkan Bulog.

Di kesempatan yang sama, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Tuban sebagai lokasi pelaksanaan agenda nasional tersebut. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat peran Kabupaten Tuban sebagai daerah yang mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

Bupati yang akrab disapa Mas Lindra itu menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pemkab Tuban akan terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui penguatan infrastruktur pertanian, pendampingan petani, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern.

“Kami berharap kehadiran Presiden RI di Kabupaten Tuban membawa semangat yang lebih besar bagi para petani dan masyarakat. Pemkab Tuban berkomitmen mendukung penuh berbagai program pemerintah pusat demi mewujudkan ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (bp).