Jumat, 17 April 2026

​Main Mata di Balik Meja Ombudsman: Hery Susanto Jual 'Stempel Sakti' Seharga Rp1,5 Miliar





JAKARTA, MCE - Apa jadinya kalau sang "wasit" justru ikut main curang di lapangan? Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI yang seharusnya jadi garda terdepan pemberantasan maladministrasi, kini justru resmi menyandang status tersangka. Ironisnya, ia diduga "menggoreng" laporan hasil pemeriksaan demi memuluskan kepentingan PT TSHI yang enggan bayar denda ke negara. Kamis (16/4/2026). 


​Modusnya klasik tapi licin: membuat pengaduan masyarakat fiktif agar bisa mengintervensi Kementerian Kehutanan. Pertemuan di Hotel Borobudur pun menjadi saksi bisu kesepakatan haram senilai Rp1,5 miliar. Kini, alih-alih berkantor di gedung mentereng, Hery harus rela mencicipi dinginnya jeruji besi Rutan Salemba. Sebuah prestasi yang sangat 'membanggakan' bagi seorang pengawas pelayanan publik. (bp) 


Ratusan Pelajar Berebut Jadi Paskibraka Tuban 2026, 78 Terbaik Akan Bertugas




Tuban, MCE - Sebanyak 135 siswa mengikuti Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Tuban tahun 2026 yang digelar di GOR Rangga Jaya Anoraga, Kamis (16/4). Peserta terdiri dari 60 putra dan 75 putri yang tersaring dari total 390 pendaftar se-Kabupaten Tuban.


Selanjutnya, proses seleksi dilakukan untuk menjaring calon anggota Paskibraka tingkat kabupaten. Dari seluruh peserta, akan dipilih 78 siswa terbaik dengan komposisi 42 putra dan 36 putri untuk bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.


Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tuban, Yudi Irwanto, menyampaikan bahwa peserta terbaik akan kembali diseleksi untuk tingkat lebih tinggi. “Dari jumlah tersebut, akan dipilih dua siswa terbaik, masing-masing putra dan putri, untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat provinsi,” ujarnya.


Masih sama seperti tahun sebelumnya, imbuh Yudi—sapaan Kepala Bakesbangpol—ketentuan peserta seleksi tahun ini mengacu pada regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sehingga seleksi Paskibraka hanya diikuti oleh siswa kelas 10 SMA/SMK/MA/Sederajat.


Dengan demikian, tahapan seleksi berlangsung secara berjenjang mulai dari pendaftaran hingga penentuan akhir di tingkat kabupaten. Dijelaskan dia, proses ini bertujuan menyiapkan generasi muda yang memiliki kesiapan fisik, disiplin, serta kemampuan baris-berbaris.


Ke depan, Yudi menegaskan pentingnya komitmen bagi peserta terpilih dalam menjalankan tugas. “Siapa pun yang terpilih harus berkomitmen menjalani setiap tahapan dengan dedikasi tinggi,” pesannya. (bp).

Senin, 13 April 2026

SPMB 2026 di Depan Mata, Aries Agung Paewai Warning Para Kacabdin: Komunikasi Melempem, Siap-Siap Dievaluasi?




​Surabaya, MCE – Musim "hajatan" tahunan dunia pendidikan, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, resmi memasuki fase krusial. Namun, bagi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, sekadar "siap" saja tidak cukup. Belum kering keringat pasca beradu argumen di rapat kerja bersama legislatif, Aries langsung tancap gas mengumpulkan seluruh Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) se-Jawa Timur dalam rapat internal yang kabarnya berlangsung cukup "panas", Senin (13/4).


​Aries seolah tak memberi ruang bagi bawahannya untuk sekadar duduk manis di zona nyaman. Pesannya jelas dan menyengat: Kacabdin adalah ujung tombak, bukan sekadar pajangan birokrasi.


​"Jangan sampai masyarakat bingung, lalu satuan pendidikan gagap. Kalau komunikasinya melempem, ya jangan salahkan kalau publik protes!"


​Dalam arahannya yang intensif, Aries menegaskan bahwa keberhasilan SPMB 2026 bukan diukur dari tumpukan berkas laporan, melainkan sejauh mana informasi tersampaikan ke akar rumput. Ia menuntut para Kacabdin untuk keluar dari "menara gading" dan meningkatkan intensitas komunikasi. Tidak ada lagi alasan "kurang sosialisasi" atau "salah paham teknis" di lapangan.


​Sentilan untuk Para Kacabdin:

Aries mengingatkan bahwa wajah pendidikan Jawa Timur dipertaruhkan dalam momen ini. Jika komunikasi ke satuan pendidikan dan masyarakat luas masih tersumbat, maka predikat "ujung tombak" yang disematkan bisa berubah menjadi "beban" bagi sistem.


​Akankah instruksi tegas ini mampu membuat SPMB 2026 berjalan mulus tanpa drama klasik tahunan? Ataukah ini hanya akan menjadi gertakan di atas meja rapat? Yang jelas, publik kini ikut mengawasi gerak-gerik para Kacabdin di daerah masing-masing.


​Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah 'gas pol' di awal ini efektif untuk meminimalisir kekacauan PPDB/SPMB yang biasanya penuh drama? (bp). 

Sabtu, 11 April 2026

​Gila! 104 Atlet Floorball Bojonegoro ‘Disiksa’ Tes Fisik: Menuju Emas Kejurprov 2026 & Porprov 2027




​BOJONEGORO, MCE – Atmosfer panas menyelimuti halaman MTs Negeri 1 Bojonegoro pada Minggu pagi (12/4/2026). Bukan tanpa alasan, sebanyak 104 atlet floorball terbaik dari seluruh penjuru Bumi Angling Dharma berkumpul untuk satu tujuan: membuktikan ketangguhan fisik mereka dalam Pre-Tes Fisik Pengcab Floorball Kabupaten Bojonegoro.


​Dipimpin langsung oleh Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Pengcab Floorball Bojonegoro, Berliana Regita Cahyani, kegiatan ini menjadi ajang "penyaringan dini" sebelum mereka diterjunkan ke kancah yang lebih ganas: Kejurprov 2026 dan Porprov 2027.


​Sebanyak 14 rangkaian tes fisik ekstrem melahap energi para atlet sejak pukul 07.00 hingga 13.00 WIB. Mulai dari push up, sit up, squat, plank, back up, vertical jump, zigzag test, reaction test, illinois agility, sprint 20 meter, hingga tes ketahanan jantung paru yang paling ditakuti: yoyo test.


​Tak hanya pemain lapangan, para penjaga gawang (goalie) pun tak luput dari pengawasan ketat. Mereka wajib melahap menu khusus berupa wall sit, movement test, hingga fan wall toss test untuk menguji reflek secepat kilat.


​"Kegiatan pre-tes fisik ini adalah fondasi. Kita tidak ingin mengirim atlet ke medan perang tanpa senjata yang mumpuni. Hasil hari ini akan menjadi acuan persiapan tes fisik resmi dari KONI Kabupaten Bojonegoro sekaligus tolok ukur kesiapan menuju Kejurprov dan Porprov mendatang," tegas Berliana Regita Cahyani.


​Antusiasme terlihat jelas dengan hadirnya klub-klub elit lokal seperti UNIGIRI Floorball Club, Dragon Floorball Club, dan MatsOnero Floorball Club, serta berbagai perwakilan tim dari jenjang SMP hingga SMA di Bojonegoro.


​Namun, Pengcab tidak main-main dalam urusan administrasi dan regenerasi. Syarat mutlak wajib ber-KTP/kelahiran Bojonegoro dengan batasan usia maksimal kelahiran 2004 menjadi bukti nyata bahwa Bojonegoro tengah serius membangun dinasti olahraga floorball dari talenta lokal asli.


​Hasil dari tes fisik ini nantinya akan menjadi rapor bagi para pelatih untuk memetakan kekuatan tim. Dengan standar tinggi yang diterapkan sejak dini, Floorball Bojonegoro mengirimkan pesan jelas kepada lawan-lawannya di Jawa Timur: Kami siap bertarung dan kami siap juara. 


​Detail Kegiatan:
​Waktu: Minggu, 12 April 2026 (07.00 - 13.00 WIB)
​Lokasi: Halaman MTs Negeri 1 Bojonegoro
​Peserta: 104 Atlet (Maksimal kelahiran 2004)
​Fokus Utama: Persiapan Kejurprov 2026 & Porprov 2027. (bp). 

​From Hardware Store to Hard Time: The "Ambyar" Collapse of Tulungagung’s First Citizen



JAKARTA, MCE – It seems the "Friday Curse" remains the most potent force in Indonesian politics, far outlasting any campaign magic. Gatut Sunu Wibowo, the newly minted Regent of Tulungagung, has officially traded his executive suit for a splash of orange. The Corruption Eradication Commission (KPK) intercepted his Friday night (10/4) plans with a sting operation (OTT) that was anything but festive.


​Gatut, who just began his 2025-2030 term after a nail-biting win in the 2024 local elections, is now relocating to Jakarta. However, this isn't a victory lap; it’s a one-way trip to the "Red and White" building for an intensive interrogation.


​A "Tour Group" to the KPK

​KPK Spokesperson Budi Prasetyo confirmed that Gatut wasn't traveling light. Out of 18 people detained during the midnight raid, 13 were shipped to Jakarta in shifts. It looked less like a legal procedure and more like a grim administrative field trip.


​"In addition to securing the parties involved, the team also seized evidence in the form of cold, hard cash," Budi stated on Saturday, his tone suggesting that seeing piles of illicit money has become a tiresome routine.


​The entourage included 12 officials from the Tulungagung Regency government. While loyalty to one's boss is usually a virtue, following him all the way to a KPK cell is a level of commitment most would probably skip.


​The Builder Who Forgot His Foundation

​Gatut’s background is colorful, to say the least. Before becoming Tulungagung’s "Number One," he was a successful hardware store mogul. Unfortunately, while he clearly knows how to sell cement and bricks, he seems to have forgotten how to build a solid foundation for his own integrity.


​His political maneuvers were equally "flexible." Formerly a cadre of the PDIP, he jumped ship to the Gerindra Party just before the election. But as it turns out, no matter which party flag you wave, the KPK’s handcuffs come in only one size.

East Java: The Corruption "Hat-Trick"

​Gatut’s arrest adds another shameful chapter to East Java’s growing list of legal casualties. He follows in the footsteps of the Regent of Ponorogo and the Mayor of Madiun, both of whom were snagged by the KPK earlier this year.

At this rate, East Java is scoring a "corruption hat-trick" that no citizen asked for. For other regional leaders still tempted to play with the public’s purse: consider this a reminder that the KPK doesn't need an appointment to pick you up on a Friday night.


​The people of Tulungagung, who handed him a 50.72% victory just months ago, are now left with nothing but "buyer’s remorse." It appears those grand campaign promises have evaporated faster than the ink on a search warrant. (bp). 


​#KPK #CorruptionWatch #Tulungagung #GatutSunuWibowo  #OTT

​Dari Toko Bangunan ke Gedung Merah Putih: ‘Proyek’ OTT Bupati Tulungagung yang Berujung Ambyar




​JAKARTA, MCE – Sepertinya kutukan "Jumat Keramat" masih jauh lebih ampuh daripada jimat politik mana pun. Kali ini, giliran Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang harus mencicipi dinginnya rompi oranye setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/4) malam.


​Gatut, yang baru saja menikmati empuknya kursi kekuasaan periode 2025-2030 hasil kemenangan tipis-tipis di Pilkada 2024, kini harus rela "pindah domisili" sementara ke Jakarta. Bukan untuk studi banding, melainkan untuk setor muka di Gedung Merah Putih.


​Rombongan ‘Wisata’ Korupsi

​Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa Gatut tidak sendirian. KPK memboyong "pasukan" sebanyak 13 orang dari total 18 orang yang sempat diamankan. Rombongan ini tiba bertahap di Jakarta sejak Sabtu pagi, seolah sedang melakukan tur wisata birokrasi yang berakhir di ruang pemeriksaan.


​"Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai," ujar Budi dengan nada datar, seolah sudah bosan melihat tumpukan uang haram yang terus-terusan muncul dari kantong pejabat.


​Selain sang Bupati, 12 orang di antaranya merupakan "anak buah" Gatut di lingkungan Pemkab Tulungagung. Setia sampai akhir memang bagus, tapi kalau setianya sampai ke jeruji besi, tentu itu cerita lain.


​Si Pengusaha Bangunan yang Lupa Fondasi Etika

Rekam jejak Gatut sebenarnya cukup berwarna. Sebelum jadi orang nomor satu di Tulungagung, ia dikenal sebagai pengusaha toko bangunan sukses. Sayangnya, meski ahli dalam urusan semen dan bata, ia tampaknya gagal membangun fondasi integritas yang kokoh.


​Tak hanya itu, manuver politiknya pun sempat jadi omongan saat ia memutuskan "pindah haluan" dari PDIP ke Partai Gerindra menjelang pemilihan. Sayangnya, loncatan politik tersebut kini justru mendaratkannya tepat di pelukan penyidik KPK.


​Jawa Timur: ‘Hat-trick’ OTT di Awal Tahun

​Penangkapan Gatut ini semakin memperpanjang daftar hitam kepala daerah di Jawa Timur yang hobi "main mata" dengan anggaran. Sebelum Tulungagung "pecah telur", Bupati Ponorogo dan Wali Kota Madiun sudah lebih dulu mencatatkan nama mereka di buku tamu KPK awal tahun ini.


​Sepertinya, Jawa Timur sedang mengalami tren "Hat-trick" OTT yang sama sekali tidak membanggakan. Bagi para pejabat lain yang masih asyik "bermain", ingatlah: KPK tidak butuh reservasi untuk menjemput Anda di hari Jumat.


​Kini, warga Tulungagung hanya bisa mengelus dada. Janji-janji manis saat kampanye dengan perolehan suara 50,72 persen itu seolah menguap bersamaan dengan deru mesin pesawat yang membawa sang Bupati menuju meja hijau. (bp). 


​#KPK #OTT #Tulungagung #GatutSunuWibowo #Korupsi #JawaTimurUpdate

Polsek Sukodono Koordinasi dengan JPU, Perkuat Penanganan Kasus Penganiayaan



Lumajang, MCE – Polsek Sukodono terus memperkuat penanganan perkara penganiayaan dengan menjalin koordinasi intensif bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Lumajang. Langkah ini dilakukan guna memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan berkas perkara dinyatakan lengkap.


Koordinasi awal tersebut dilaksanakan di ruang Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lumajang pada Jumat (10/4/2026). Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Sukodono AKP Ernowo didampingi PS Kanit Reskrim Aipda Dhanos berdiskusi langsung dengan JPU Rohman Ibrahim.


Dalam pertemuan itu, sejumlah hal dibahas secara mendalam, mulai dari kronologis perkara, penerapan pasal yang tepat, hingga kelengkapan administrasi dalam proses pemberkasan. Koordinasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan tidak adanya kekurangan materiil maupun formil sebelum berkas dilimpahkan ke tahap berikutnya.


Kapolsek Senduro AKP Wahono Pudji Santoso saat dimintai keterangan menyampaikan bahwa koordinasi antara penyidik dan JPU merupakan langkah strategis dalam mempercepat proses penegakan hukum.


“Koordinasi sejak awal sangat penting agar tidak terjadi bolak-balik berkas. Dengan komunikasi yang baik antara penyidik dan jaksa, penanganan perkara bisa berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar AKP Wahono.


Ia menambahkan, sinergitas antara Polri dan Kejaksaan menjadi kunci dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan kasus pidana seperti penganiayaan.


“Harapan kami, setiap perkara yang ditangani dapat segera tuntas dan memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat secara umum,” pungkasnya. Kontributor: budi

Berita Terbaru