Media Corruption Expose

Minggu, 03 Mei 2026

Pesta Pora Dana Hibah Berujung 'Piknik' ke Polres: 66 Anggota Pokmas Sampang Akhirnya Dipanggil KPK, Ada Eks Dewan Juga

SAMPANG, MCE – Sepertinya semboyan "Kota Bahari" sedang punya arti baru: Bahagia Nyolong Duit Rakyat? Bau busuk dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) periode 2019–2022 akhirnya benar-benar menyengat hidung penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bukannya sibuk membangun desa, puluhan orang yang mengatasnamakan Kelompok Masyarakat (Pokmas) kini justru sibuk bolak-balik ke Polres Sampang untuk mempertanggungjawabkan "uang kaget" yang mereka kelola. (30/4/2026).

Tak tanggung-tanggung, lembaga antirasuah itu langsung tancap gas dengan memanggil 66 orang saksi sekaligus! Mereka dikeler dari 14 kecamatan di seluruh penjuru Sampang. Seolah-olah korupsi sudah menjadi "kurikulum wajib" yang merata di setiap sudut wilayah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, mayoritas mereka yang dipanggil adalah perwakilan Pokmas—sosok-sosok yang seharusnya menjadi ujung tombak kesejahteraan warga, namun kini justru diduga jadi ujung tombak kebocoran anggaran.

"Dari setiap kecamatan ada yang dipanggil," ungkap sumber internal dengan nada getir. Bayangkan, betapa masifnya "permainan" ini hingga tak ada satu pun kecamatan yang absen dari daftar absen penyidik.

Yang menarik perhatian, daftar saksi ini bukan cuma berisi nama-nama figuran. Di antara kerumunan ketua Pokmas, terselip nama Moh. Affan, seorang mantan Anggota DPRD Sampang asal Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung.

Muncul pertanyaan besar di benak publik: apa urusannya mantan wakil rakyat dengan urusan Pokmas di tingkat desa? Apakah ini bukti adanya jejaring "main mata" antara elit politik dan kelompok masyarakat demi mencairkan dana hibah yang gurih itu?

Selain itu, nama Abdu Mahaf Sukmana dari Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan, juga masuk dalam radar. Meski kapasitas pastinya masih dibungkus rapat oleh penyidik, kehadiran orang-orang ini di ruang pemeriksaan mempertegas bahwa dana hibah Jatim bukan sekadar bantuan sosial, melainkan ladang basah yang diperebutkan banyak tangan.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, masih memilih jurus "diam itu emas". Ia belum memberikan detail lebih lanjut mengenai status hukum para saksi maupun potensi tersangka baru dari klaster Sampang ini.

Namun, satu hal yang pasti: publik Sampang kini sedang menonton drama kolosal. Rakyat yang seharusnya menerima manfaat dari dana hibah hanya bisa gigit jari melihat uang miliaran rupiah justru menjadi bahan bancakan oknum-oknum yang haus harta.

Pertanyaannya sekarang: Setelah 66 orang ini diperiksa, siapakah yang bakal memakai rompi oranye menyala? Apakah para 'pemain' di Sampang bisa tidur nyenyak malam ini? (bp).

#KPK #Dana Hibah Jatim #Korupsi Sampang #Pokmas #Skandal Hibah.

Sabtu, 02 Mei 2026

Mengawal Asta Cita, Kejati Jawa Timur Komitmen Jaga Integritas Pendidikan Nasional

Add Comment

SURABAYA, MCE – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada hari ini, 2 Mei 2026, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H. menyampaikan pesan mendalam bagi seluruh elemen bangsa. Dengan mengusung tema "Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua", Kejati Jatim menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, melainkan fondasi utama pembangunan karakter bangsa.

Dalam pernyataannya, Dr. Abdul Qohar menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah dunia pendidikan. Hal ini sejalan dengan semangat Asta Cita dalam memperkuat sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing global, dan berakhlak mulia.

"Kejaksaan berkomitmen penuh mendukung tata kelola pendidikan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pendidikan sampai ke tangan yang berhak, demi masa depan anak bangsa yang cerah," tegas beliau.

Lebih lanjut, jajaran Kejati Jatim mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta mengawasi dan membangun ekosistem pendidikan yang transparan. Melalui pendidikan yang kokoh dan bebas dari praktik korupsi, diyakini akan lahir generasi penguasa teknologi yang siap membawa Indonesia menjadi bangsa maju di kancah internasional.

Momentum Hardiknas 2026 ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa pendidikan adalah tanggung jawab semesta. Kejati Jatim memastikan akan terus mengawal kebijakan pendidikan agar tetap berkeadilan dan menjangkau seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. (bp).

#Hardiknas2026 #KejatiJatim #PendidikanBermutu #AstaCita #AbdulQoharAF

Jumat, 01 Mei 2026

Puluhan Perusahaan di Tuban Raih Penghargaan K3 pada Mayday 2026

Kabupaten Tuban

Add Comment

Tuban, MCE - Dalam rangka Peringatan Hari Buruh Sedunia atau Mayday 2026, sejumlah perusahaan di Tuban menerima penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam kegiatan yang mengusung tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja” yang mengusung jargon “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama”, yang digelar di halaman Pemkab Tuban, Jumat (1/5).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tuban, perwakilan perusahaan penerima penghargaan, serta unsur serikat pekerja yang turut mengikuti rangkaian acara.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Tuban, Budi Wiyana, menyerahkan penghargaan K3 dari Gubernur Jawa Timur kepada 33 perusahaan. Penyerahan tersebut didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban, Rohman Ubaid, sebagai bentuk pembinaan terhadap penerapan standar keselamatan kerja.

Rinciannya, sebanyak 31 perusahaan menerima Zero Accident Award (ZAA), 9 perusahaan mendapat penghargaan program pencegahan HIV/AIDS (P2HIV/AIDS), dan 6 perusahaan menerima penghargaan program penanggulangan tuberkulosis (P2TB). Sejumlah perusahaan tercatat menerima lebih dari satu kategori berdasarkan capaian program di tempat kerja.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan jaminan kecelakaan kerja kepada keluarga Ashuri dari PT Pentawira Agraha Sakti dan keluarga Moh. Rifa’i dari PT Tasha Indonesia. Masing-masing menerima santunan sebesar Rp168.419.200. Adapun penyerahan santunan tersebut merupakan bagian dari perlindungan sosial bagi tenaga kerja.

Selanjutnya, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan audiensi antara pemerintah daerah dan perwakilan serikat pekerja. Forum tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi terkait hubungan industrial di Kabupaten Tuban.

Di akhir kegiatan, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Mayday International yang berlangsung tertib dan kondusif. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak serta dukungan pengamanan dari Polres Tuban dan TNI sehingga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman buruh yang telah memberikan contoh teladan dalam menyampaikan aspirasi secara baik dan tertib. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi semua pihak dalam menyampaikan aspirasi secara konstruktif,” tandasnya. (bp).

Mayday Tuban Kondusif, Bupati Terima Audiensi Buruh Bahas Rumah Singgah hingga Akses Pendidikan

Kabupaten Tuban

Add Comment

Tuban, MCE - Di bawah terik pagi, ratusan buruh menyampaikan aspirasi dalam peringatan Hari Buruh Sedunia (Mayday) 2026 di depan Kantor Pemkab Tuban, Jumat (1/5). Aksi tersebut berlangsung tertib dan kondusif. Seusai menyuarakan tuntutan, perwakilan serikat pekerja langsung duduk satu meja dengan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, dalam forum audiensi.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Konsulat Cabang FSPMI Tuban, Duraji, menyampaikan sejumlah poin. Di antaranya pengoptimalan rumah singgah, perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan, akses afirmasi pendidikan bagi anak buruh, bantuan perlengkapan sekolah, serta pembentukan forum komunikasi rutin antara buruh, pemerintah, dan perusahaan.

Menanggapi hal tersebut, seluruh masukan yang disampaikan dalam audiensi dipastikan akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Aspirasi yang masuk dicatat dan akan dikawal dalam proses kebijakan selanjutnya.

Pertama, terkait rumah singgah, Bupati menjelaskan program tersebut telah berjalan sejak 2025. Pemanfaatannya akan terus dioptimalkan melalui penguatan sosialisasi. “Fasilitas akan kami tingkatkan, termasuk dukungan operasional. Sosialisasi juga kami perkuat agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” kata Bupati Lindra.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa rumah singgah tersebut berada di Kecamatan Gubeng, Surabaya, sekitar 2 sampai 3 kilometer dari RSUD dr. Soetomo. Saat ini tersedia 5 sampai 8 kamar dan akan dilengkapi kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas pasien.

Selanjutnya, pada sektor kesehatan, Mas Lindra—sapaan Bupati Tuban—menyebut bahwa masih ada sekitar 2,9 persen masyarakat Tuban yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Terkait kondisi tersebut, terangnya, pemkab akan memanfaatkan data verifikasi dan validasi (verval) terbaru untuk mempercepat penuntasan cakupan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas pihak agar target Universal Health Coverage dapat segera tercapai.

“Data verval yang sudah kami lakukan menjadi dasar untuk memastikan warga yang belum tercover bisa segera diakomodasi,” ujarnya.

Sementara itu, terkait pendidikan, Pemkab akan menindaklanjuti kendala akses afirmasi bagi anak buruh. Program afirmasi 5 persen tersebut merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam sistem penerimaan murid baru, yang memberi kuota khusus bagi anak buruh dari keluarga tidak mampu.

Selain itu, Pemkab juga menyiapkan bantuan bagi keluarga tidak mampu. Bantuan seragam sekolah disiapkan sekitar dua ribuan paket dan akan disesuaikan berdasarkan hasil verval terbaru bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran.

Selain usulan-usulan tersebut, audiensi yang berlangsung di kantor Pemkab Tuban itu juga menghasilkan kesepakatan pembentukan forum komunikasi rutin setiap tiga bulan. Forum ini akan mempertemukan buruh, pemerintah, dan perusahaan untuk mengantisipasi persoalan hubungan industrial sejak dini.

Karenanya, orang nomor satu di Tuban itu mengapresiasi sikap serikat pekerja yang menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia juga menilai usulan yang disampaikan tidak hanya untuk kepentingan pekerja, tetapi memberi dampak lebih luas bagi masyarakat.

“Apa yang disampaikan ini bukan hanya untuk buruh, tetapi untuk masyarakat Tuban secara keseluruhan,” pungkasnya. (bp).

Cuma Modal "Etos Kerja Megilan"? Bupati YES Janji Sejahterakan Buruh di Tengah Minimnya Industri Besar Lamongan

kabupaten lamongan

Add Comment

LAMONGAN, MCE – Ada yang berbeda dari perayaan May Day 2026 di Pendopo Lokatantra hari ini. Di tengah keringat para buruh yang menuntut kepastian nasib, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi (Pak YES), justru kembali menebar janji manis lewat jargon "Kolaborasi Tripartit". Namun, apakah sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja ini hanya sekadar seremoni tahunan atau benar-benar solusi konkret bagi perut rakyat? Jumat (1/5/2026).

Dalam orasinya di depan perwakilan serikat pekerja, Pak YES menegaskan bahwa May Day adalah momentum untuk mengharmonisasi kepentingan industri dan kesejahteraan pekerja. Kalimat yang terdengar sangat "aman" di telinga birokrasi, namun bagi buruh yang berhadapan dengan ancaman PHK dan kenaikan harga pokok, harmonisasi seringkali hanya terasa di atas kertas.

"Kita terus mendorong kemitraan tripartit agar menjadi kekuatan bersama dalam memecahkan persoalan pekerja di Lamongan," tegas Pak YES dengan nada optimis.

Yang menarik, Bupati YES secara blak-blakan mengakui bahwa Lamongan tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah apalagi industri raksasa layaknya daerah tetangga. Sebagai gantinya, ia menjual narasi "Etos Kerja Megilan" sebagai modal utama.

Seolah ingin menghibur para buruh, ia memamerkan angka pertumbuhan ekonomi Lamongan yang menyentuh 5,4% pada tahun 2025. Angka ini diklaim sebagai bukti produktivitas pekerja yang luar biasa. Pertanyaannya: Apakah pertumbuhan 5,4% itu sudah masuk ke dompet buruh secara nyata, atau hanya sekadar angka cantik untuk laporan tahunan?

Pak YES mengaku telah "mencatat" semua aspirasi buruh terkait mitigasi PHK dan peningkatan kesejahteraan untuk diimplementasikan secara konkret. Netizen tentu paham, dalam kamus pemerintahan, kata "dicatat" seringkali menjadi saudara kembar dari kata "nanti dulu".

"Apa yang menjadi aspirasi sudah kita catat dan menjadi komitmen untuk kita implementasikan bersama," katanya meyakinkan.

Daftar Janji Manis di May Day Lamongan 2026:

1. Mitigasi PHK: Menindaklanjuti kebijakan nasional di level daerah.

2. Sinergi Tripartit: Pemerintah, Pengusaha, dan Buruh duduk satu meja (entah bicaranya nyambung atau tidak).

3. Etos Kerja Megilan: Buruh diminta terus produktif meski fasilitas industri terbatas.

Bupati YES memang lihai memoles keterbatasan daerah menjadi sebuah "kekuatan SDM". Namun, buruh tidak bisa makan "etos kerja". Mereka butuh realisasi dari kebijakan yang katanya sudah dicatat tersebut. Jika kolaborasi tripartit ini hanya jadi ajang kumpul-kumpul makan snack di pendopo tanpa ada perbaikan upah dan jaminan kerja yang nyata, maka May Day 2026 tak lebih dari sekadar drama "Megilan" yang berulang setiap tahun.

Bagaimana menurut Anda, Warga Lamongan? Apakah "Etos Kerja Megilan" sudah sebanding dengan isi dompet saat ini? Tulis pendapat pedasmu di kolom komentar! (bp).

#MayDay2026 #LamonganMegilan #BupatiYES #InfoLamongan #BuruhSejahtera

"Proyek 'Siluman' Belasan Miliar Masuk Blora: Disdik Melongo, Banpres Cair Tanpa Permisi, Ada Apa?"

kabupaten blora pendidikan

Add Comment

BLORA, MCE – Apa jadinya jika uang rakyat senilai belasan miliar rupiah turun ke daerah layaknya "hujan di tengah malam"? Tanpa suara, tanpa koordinasi, dan tiba-tiba saja mendarat di halaman sekolah. Di Kabupaten Blora, sebuah anomali birokrasi sedang terjadi dan aroma amis transparansi mulai menyengat hidung publik.

Mekanisme penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) untuk perbaikan dan pembangunan gedung sekolah di Blora mendadak jadi sorotan tajam. Proyek APBN Tahun Anggaran 2025 yang mulai dieksekusi awal 2026 ini ibarat tamu tak diundang bagi Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blora. Bagaimana tidak? Dinas yang seharusnya menjadi nakhoda teknis pendidikan di daerah justru dibuat "mati kutu" dan mengaku buta total.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Disdik Blora, Sandy Tresna Hadi, mengeluarkan pernyataan yang menampar wajah tata kelola pemerintahan. Dengan nada pasrah—atau mungkin jengah—ia mengaku pihaknya sama sekali tidak dilibatkan.

"Kami tidak tahu, Mas. Untuk Banpres ini kami tidak dilibatkan, dan sekolah yang menerima juga tidak ada melaporkan ke Dinas," ujar Sandy (28/4).

Jawaban singkat Sandy, "Tidak ada," saat ditanya perihal pengajuan bantuan, seolah mengonfirmasi bahwa ada jalur "bypass" yang memotong jalur birokrasi resmi. Sekolah-sekolah penerima pun tampak lebih memilih "bungkam" kepada dinas pengampunya sendiri, menciptakan kesan adanya instruksi khusus untuk menutup keran informasi.

Bukan sekadar masalah administratif, proyek yang menyasar delapan sekolah (termasuk SMPN 3 Kunduran hingga SMK Muhammadiyah Kedungtuban) ini dikerjakan secara swakelola. Celakanya, beredar kabar bahwa proyek miliaran ini berjalan tanpa garansi. Sebuah perjudian besar menggunakan uang negara. Jika gedung ambruk atau kualitasnya abal-abal, siapa yang akan bertanggung jawab?

Lebih pedas lagi, aroma politisasi tercium sangat menyengat. Informasi yang dihimpun tim redaksi menyebutkan bahwa proyek-proyek "gaib" ini justru didatangi oleh oknum-oknum yang disebut sebagai kader partai. Hal ini memicu pertanyaan liar di tengah masyarakat: Apakah Banpres ini murni untuk pendidikan, atau sekadar 'jatah preman' politik dengan kedok pembangunan sekolah?

Daftar sekolah yang menerima "durian runtuh" ini sudah jelas: SMPN 3 Kunduran, SMPN 3 Blora, SMPN 3 Jiken, SMPN 1 Menden, SMPN 2 Kedungtuban, SMAN 1 Jepon, SMK Pelita Japah, hingga SMK Muhammadiyah Kedungtuban. Namun, transparansinya seburam kaca berdebu.

Jika Disdik saja—sebagai perpanjangan tangan negara di daerah—mengaku tidak memegang data valid mengenai besaran dana, maka publik patut bertanya: Siapa yang sebenarnya sedang bermain di balik layar?

Negara ini bukan milik pribadi atau kelompok tertentu yang bisa seenaknya membagi-bagi kue anggaran tanpa mekanisme yang jelas. Penyaluran langsung dari Pusat ke Sekolah tanpa pengawasan Dinas Pendidikan adalah resep sempurna bagi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Rakyat Blora berhak tahu ke mana setiap rupiah pajak mereka mengalir. Jangan sampai gedung sekolah berdiri megah, tapi pondasinya dibangun dari hasil kongkalikong yang melangkahi aturan. (bp)

Sumber: Blora update

Kamis, 30 April 2026

Pemkab Tuban Manfaatkan Data Terpadu Sebagai Acuan SPMB 2026

Kabupaten Tuban pendidikan

Add Comment

TUBAN, MCE – Pemkab Tuban bersiap menyambut tahun ajaran baru 2026/2027 dengan mematangkan berbagai langkah strategis guna memastikan kelancaran proses penerimaan peserta didik baru. Sebagai leading sector, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban menggelar Deklarasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Pendopo Krido Manunggal Tuban, Kamis (30/04/2026).

Kegiatan ini menjadi penanda komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh satuan pendidikan dalam mewujudkan sistem penerimaan siswa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., Wabup Tuban, Drs. Joko Sarwono, perwakilan Forkopimda, Sekda Tuban beserta jajaran OPD terkait, serta perwakilan lembaga pendidikan dari berbagai jenjang.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., mengungkapkan proses penerimaan siswa baru di Kabupaten Tuban kini berbasis data terpadu. Data tersebut diperoleh dari hasil verifikasi dan validasi (Verval) yang disandingkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

“Melalui pengolahan data tersebut, kami dapat mengetahui data anak dan calon siswa secara rinci by name by address. Ini menjadi acuan dasar dalam penyusunan program SPMB tahun ajaran 2026/2027,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Lindra.

Mas Lindra menjelaskan pemanfaatan data terintegrasi ini juga memungkinkan pemerintah daerah untuk memetakan kebutuhan pendidikan secara lebih komprehensif, termasuk mengetahui jumlah anak penyandang disabilitas. Pemkab Tuban bersama OPD terkait, TP PKK, dan Dharma Wanita Persatuan akan menghadirkan solusi agar anak-anak disabilitas tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Selain itu, sinkronisasi data juga mampu mengidentifikasi anak-anak yang sempat putus sekolah. Menindaklanjuti hal tersebut, lembaga pendidikan didorong untuk melakukan pendekatan persuasif agar para siswa tersebut dapat kembali melanjutkan pendidikan. “Semua anak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah. Kami ingin memastikan tidak ada yang tertinggal,” tegasnya.

Pada pelaksanaan SPMB tahun ini, Pemkab Tuban tidak hanya mempertimbangkan aspek zonasi dan nilai akademik, namun juga memasukkan aspek non-akademik sebagai bagian dari penilaian. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi potensi dan bakat yang dimiliki setiap anak.

Mas Lindra menambahkan pemanfaatan data yang akurat dan mutakhir akan mendukung pemerataan distribusi siswa di setiap lembaga pendidikan. Dengan data by name by address, sekolah dapat mengetahui calon siswa yang berada paling dekat dengan wilayahnya.

“Kami berupaya mengoptimalkan kuota penerimaan di tiap lembaga agar seluruh anak dapat tertampung dan memperoleh layanan pendidikan,” imbuhnya. Harapannya, tidak ada kasus sekolah tidak memperoleh siswa maupun anak yang gagal sekolah karena tidak bisa mendaftar. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban diminta untuk terus melakukan pembaruan data secara berkala guna menjaga validitas informasi dalam pelaksanaan SPMB.

Bupati Tuban menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Deklarasi SPMB yang diikuti berbagai lembaga pendidikan. Menurutnya, kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Tuban. “Kami memastikan proses SPMB tahun 2026 berjalan transparan dan tanpa pungutan apapun. Masyarakat juga dapat mengakses informasi seluas-luasnya sebagai persiapan pendaftaran anak,” pungkasnya. (bp).