Jumat, 20 November 2026

​Harumkan Nama Madrasah, Siswi MTsN 1 Bojonegoro Juara 1 Kejurprov Pencak Silat Jatim 2026


​BOJONEGORO, MCE - Siswi MTsN 1 Bojonegoro, Wilfiera Refy Defyanka Renata, sukses mengukir prestasi gemilang pada Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Pencak Silat Jawa Timur Piala Gubernur Jatim Tahun 2026. Tampil pada nomor Jurus Tunggal Pra Remaja, siswi kelas 8 D tersebut berhasil keluar sebagai Juara 1 dalam kejuaraan yang digelar di GOR Sidoarjo pada 16–20 November 2026. 

 
​Keberhasilan Wilfiera menambah deretan prestasi olahraga bela diri asal Bojonegoro di level provinsi. Dengan penguasaan jurus yang terukur serta kepercayaan diri tinggi saat tampil di hadapan juri dan penonton, ia mampu mengungguli para pesaingnya hingga meraih medali emas. 

 
​Kepala MTsN 1 Bojonegoro, Saifuddin Yulianto, S.Ag., M.Pd.I., mengapresiasi capaian anak didiknya tersebut. Menurutnya, prestasi di ajang bergengsi tingkat Jawa Timur ini tidak lepas dari proses pembinaan berkelanjutan serta dukungan penuh keluarga dan pelatih.


​"Alhamdulillah, Wilfiera Refy Defyanka Renata berhasil meraih Juara 1 Jurus Tunggal Pra Remaja pada Kejurprov Piala Gubernur Jatim Tahun 2026 di GOR Sidoarjo. Ini kebanggaan besar bagi keluarga besar MTsN 1 Bojonegoro, sekaligus motivasi agar siswa-siswi lain terus berlatih sungguh-sungguh dan berani bersaing secara sehat." Ujar Saifuddin Yulianto, S.Ag., M.Pd.I. 

 
​Pihak madrasah berharap prestasi yang diraih pada 16–20 November 2026 ini dapat menjadi pendorong semangat bagi peserta didik lainnya untuk terus mengasah bakat dan minat, sehingga MTsN 1 Bojonegoro konsisten melahirkan generasi berprestasi. (bp). 

 
​
​

​Rp3,27 Miliar Kas KBS Menguap Pakai Dokumen Fiktif, Petinggi hingga Pengacara Masuk Bui


​SURABAYA, MCE - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menjebloskan empat tersangka baru dalam pusaran dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS), Kamis (19/11/2026) malam. Langkah tegas ini sekaligus membuka tabir bagaimana dana lembaga yang semestinya menjadi ruang publik dan konservasi justru diduga disiasati lewat skema pertanggungjawaban yang patut dipertanyakan.


​Keempat tersangka yang ditetapkan penyidik berasal dari lingkaran internal dan eksternal yang bersinggungan langsung dengan tata kelola serta urusan hukum perusahaan. Mereka adalah MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku anggota Badan Pengawas PDTS KBS, serta MM yang berprofesi sebagai advokat.


​Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga terlibat dalam pengeluaran kas perusahaan untuk pengurusan perkara hukum. Masalahnya, pengeluaran tersebut kemudian dipertanggungjawabkan menggunakan dokumen jasa hukum yang diduga fiktif. Sebuah pola klasik yang kerap memicu tanda tanya besar: bagaimana dokumen yang patut diduga tak berdasar bisa melenggang mulus dalam laporan pertanggungjawaban keuangan badan usaha milik daerah?


​Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur mencatat, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat perkara ini mencapai Rp3,27 miliar. Angka yang tentu bukan recehan, terlebih di tengah tuntutan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah yang terus disorot publik.


​Alih-alih memperkuat tata kelola dan kepercayaan masyarakat, dugaan penyimpangan anggaran ini justru menyeret jajaran pimpinan, unsur pengawas, hingga pihak luar ke balik jeruji besi. Publik pun wajar menanti, apakah skema dokumen fiktif ini hanya berhenti pada empat nama tersebut, atau masih ada simpul lain yang ikut menikmati aliran dananya.


​Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, keempat tersangka kini resmi ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jatim selama 20 hari ke depan. Proses hukum masih berjalan, dan publik menanti sejauh mana ketegasan aparat membongkar tuntas praktik akal-akalan anggaran di tubuh PDTS KBS. (bp). 

Kamis, 19 November 2026

Potret Pembangunan yang Tersendat Ulah Koruptor



​JAKARTA, MCE - Di saat sebagian elite sibuk memoles laporan kinerja dengan kata-kata manis di ruang ber-AC, potret nyata di lapangan justru berbicara dengan bahasa yang jauh lebih jujur—dan menyakitkan. Dua bocah berseragam merah putih dengan ransel di punggung harus mengarungi aliran sungai keruh demi sampai ke sekolah, digendong menyusuri derasnya air yang tak ramah. Pemandangan yang seharusnya menjadi catatan kaki darurat infrastruktur kini terasa seperti rutinitas yang dipaksa maklum. Jumat (20/11/2026). 

 
​Secara struktural, praktik korupsi telah lama menjadi salah satu hambatan paling nyata bagi pemerataan pembangunan di Indonesia. Dana publik yang semestinya menjelma menjadi jembatan layak, akses jalan yang aman, dan fasilitas pendidikan yang memadai kerap bocor di tengah jalan—entah karena mark-up anggaran, proyek fiktif, atau kompromi kepentingan yang dibungkus rapat di balik meja birokrasi. Akibatnya sederhana namun fatal: negara hadir lewat pidato, tetapi absen lewat infrastruktur dasar.


​Ironisnya, ketika anggaran pembangunan "nyasar" ke kantong-kantong pribadi atau aset mewah yang tak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat, warga di daerah justru harus berimprovisasi demi bertahan hidup. Punggung seorang pendamping atau orang tua berubah menjadi "jembatan" darurat di tengah arus sungai, sementara janji pembangunan seolah ikut hanyut entah ke mana. Lucu memang—atau lebih tepatnya miris—bagaimana angka-angka miliaran di atas kertas bisa terlihat begitu gagah, namun mendadak tak berdaya saat dihadapkan pada sungai yang harus diseberangi anak-anak setiap pagi. 

 
​Selama kebocoran anggaran masih dianggap sekadar "dinamika" dan sanksi belum benar-benar membuat jera, pembangunan akan terus berjalan pincang. Anak-anak bangsa memang tetap berjuang mengejar cita-cita, tetapi sungguh keterlaluan jika beban mereka harus ditambah oleh ulah mereka yang gemar menggerogoti hak publik. (bp). 

 

#HariAntikorupsi2026  
​

KUR Mikro Rasa "Titipan Barokah": Rp41 Miliar Raib, Warga Gak Punya Usaha Ikut Jadi "Petani" Dadakan


​SURABAYA, MCE - Namanya juga "Titipan Barokah", mungkin niatnya biar berkah—sayangnya berkahnya malah nyasar ke kantong yang salah dan bikin negara tekor Rp41,48 miliar. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada Senin (16/11/2026) kembali menambah daftar tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro BNI Cabang Jember periode 2021–2023.


​Empat nama baru masuk hitungan: ASH (Direktur CV Karomah Jaya Mandiri yang sudah lebih dulu ditahan sejak 10 November 2026), A (Ketua Pokmas Titipan Barokah), JAC (Sekretaris Pokmas Titipan Barokah), serta HP alias AP (Pgs BNI Kalisat). Mereka diduga berkaitan dengan MFH selaku Pemimpin Cabang BNI Jember dalam penyimpangan lewat skema channeling yang melibatkan Collection Agent.


​Modusnya? Klasik tapi bikin geleng-geleng kepala. Identitas warga dipakai padahal bukan petani dan tak punya usaha produktif layak, verifikasi dokumen ala kadarnya, plus buku tabungan dan ATM malah dipegang Collection Agent. Dana yang seharusnya menggerakkan UMKM malah disulap jadi drama kredit bermasalah.


​Aspidsus Kejati Jatim Dr. IG Punia Atmaja bersama Asintel dan tim penyidik membeberkan, audit BPKP Jatim mencatat kerugian negara tembus Rp41.487.138.481. Dari jumlah itu, Rp3,30 miliar lebih terkait CV Karomah Jaya Mandiri dan Rp2,95 miliar lebih lewat Pokmas Titipan Barokah.


​A, JAC, dan HP kini resmi ditahan 20 hari (16 November–5 Desember 2026) di Rutan Kejati Jatim, menyusul ASH. Para tersangka dijerat Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c UU No. 1/2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Tipikor, serta sangkaan alternatif Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 20 huruf a atau c UU No. 1/2023.


​Kasus ini bermula dari laporan BNI sendiri sebagai upaya bersih-bersih fraud. Kejati Jatim menegaskan penyidikan masih terus bergulir—siapa lagi yang bakal menyusul masuk sel. (bp). 

Rabu, 18 November 2026

​83 Kepala Sekolah Diperiksa Kejati Lampung, Aroma "Jatah Preman" 15 Persen di Proyek Revitalisasi Menguat


​LAMPUNG TENGAH – Program revitalisasi yang seharusnya menyulap ruang kelas kusam menjadi layak huni justru memantik aroma tak sedap di Lampung Tengah. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menggeber pemeriksaan terhadap 83 kepala satuan pendidikan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah, Selasa (17/11/2026).


​Pemeriksaan massal puluhan kepala sekolah dan madrasah ini bukan agenda biasa. Penyidik tengah membongkar dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan pada Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026.


​Alih-alih anggaran pendidikan utuh menyentuh kualitas belajar siswa, mencuat dugaan adanya "potongan" tak resmi yang bikin elus dada. Penyidik mendalami alur pelaksanaan program, mekanisme pekerjaan di lapangan, hingga dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai proyek revitalisasi yang kabarnya dialami para kepala sekolah.


​Angka 15 persen tentu bukan recehan jika dikalikan dengan nilai proyek puluhan satuan pendidikan. Di atas kertas programnya terdengar mulia demi kemajuan dunia pendidikan, namun di balik layar diduga ada pihak-pihak yang mencoba menangguk untung dari anggaran yang semestinya menopang masa depan murid.


​Hingga berita ini diturunkan, tim penyidik Kejati Lampung masih terus melakukan pendalaman guna merangkai konstruksi perkara serta menelusuri siapa saja pihak yang paling diuntungkan dari skema setoran tersebut. Publik dan insan pendidikan kini menanti, apakah pemeriksaan 83 kepala sekolah ini akan berujung pada penetapan tersangka, atau justru berhenti di permukaan. (bp). 



Selasa, 17 November 2026

​KPK Tahan Staf Eks Pimpinan DPRD Jatim, Aliran Korupsi Dana Hibah Pokmas Tembus Rp41,7 Miliar





​JAKARTA, MCE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penahanan terhadap Bagus Wahyudiono (BGS), seorang staf dari mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Anwar Sadad (AS). Penahanan ini dilakukan pada Senin, 16 November 2026, terkait pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022.


​Dalam konstruksi perkara ini, Bagus Wahyudiono diduga memiliki peran sentral dalam kelancaran korupsi berjemaah tersebut. Ia bertugas mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung bagi para Koordinator Lapangan (Korlap), melakukan verifikasi usulan, hingga mengelola dan merekapitulasi commitment fee.


​Berdasarkan hasil penyidikan, Anwar Sadad diduga mensyaratkan commitment fee sebesar 15% hingga 20% kepada para Korlap atau anggota DPRD lainnya. Total aliran dana haram yang dinikmati dalam kasus ini mencapai Rp41,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp40,5 miliar dinikmati oleh Anwar Sadad, sementara Rp1,26 miliar mengalir ke kantong Bagus Wahyudiono.


​Praktik lancung ini juga berdampak langsung pada masyarakat sebagai penerima akhir bantuan. Dana hibah yang seharusnya diterima secara utuh, turut disunat oleh para Korlap sebesar 20% hingga 30%. Akibatnya, dana aktual yang benar-benar sampai ke masyarakat hanya berkisar antara 55% hingga 70% dari nilai anggaran yang disetujui.


​Kasus ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan korupsi dana hibah Pemprov Jatim yang melibatkan total 21 tersangka. Hingga saat ini, sebagian tersangka telah ditahan, sementara penyidikan dan pengembangan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat terus didalami oleh lembaga antirasuah. (bp). 


Polres Lumajang Usut Tuntas Kasus Kekerasan Anak Berujung Maut di Pronojiwo




​
​LUMAJANG, MCE - Dunia perlindungan anak kembali tercoreng oleh tragedi kemanusiaan yang merenggut nyawa seorang anak di Kabupaten Lumajang. Peristiwa nahas yang diduga kuat diakibatkan oleh tindak kekerasan ini terjadi pada Senin (16/11/2026) sekira pukul 05.00 WIB, dan kini menjadi sorotan tajam aparat penegak hukum.


​Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Lumajang bergerak cepat menangani kasus ini. Dalam keterangan resminya, pihak kepolisian menegaskan komitmen penuh untuk mengusut tuntas motif, kronologi, serta penyebab pasti kematian korban yang berujung fatal tersebut.


​Konferensi pers terkait pengungkapan kasus ini dipimpin langsung oleh Kapolres Lumajang, didampingi oleh Kasat Reskrim, Kanit PPA, Kapolsek Pronojiwo, serta Kanit Reskrim Polsek Pronojiwo. Kehadiran para pejabat utama kepolisian ini menunjukkan keseriusan institusi penegak hukum dalam menangani kejahatan terhadap anak tanpa kompromi.


​Tragedi ini sekali lagi menjadi alarm keras bagi seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Anak-anak seharusnya tumbuh dalam naungan kasih sayang, rasa aman, dan perlindungan yang utuh—bukan menjadi korban dari tindakan kekerasan yang merenggut masa depan, bahkan nyawa mereka.


​Polres Lumajang mengajak seluruh masyarakat untuk bergandengan tangan, meningkatkan kepedulian di lingkungan sekitar, dan tidak ragu melaporkan segala bentuk indikasi kekerasan terhadap anak.


​Stop Kekerasan Terhadap Anak! Lindungi Generasi Bangsa Demi Masa Depan yang Aman dan Bermartabat. (bp). 


​Sumber: Satreskrim Polres Lumajang | Polri Bersama Masyarakat

Berita Terbaru