Bersama Gubernur Jatim dan Deputi PAN-RB, Mas Bupati Resmikan MPP Tuban

Bersama Gubernur Jatim dan Deputi PAN-RB, Mas Bupati Resmikan MPP Tuban

bupati tuban gubernur jatim kab tuban kementerian pan rb mpp tuban pemkab tuban

Add Comment

TUBAN, MCE - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky serta Deputi Pelayanan Publik KEMENPAN-RB Diah Natalisa meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tuban. Kamis, (10/02/2022).

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Tuban Riyadi, beserta Forkopimda, Staf Ahli Kementerian PAN-RB, Sekda Tuban, OPD Provinsi terkait, OPD Pemkab Tuban, Camat se Kabupaten Tuban, serta pimpinan BUMN dan BUMD. 

Dalam kesempatan tersebut, Mas Bupati menyampaikan MPP dibangun dengan anggaran dana sebesar 45 Miliar lebih, dalam kurun waktu 2020 hingga 2021. Ia menegaskan, MPP merupakan trobosan dan inovasi dibidang pelayanan publik yang lahir untuk penyederhanaan layanan yang berbelit-belit. “Dengan MPP, alur birokrasi dapat dipotong dan dipercepat, karena sudah ada di dalam satu gedung,” ujarnya.

Diharapkan, MPP dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya di bidang perizinan. Ini penting, sebab kemudahan perizinan akan membuka seluas-luasnya pasar UMKM Tuban ke kancah internasional. Disamping itu, dengan pelayanan yang terintegrasi dapat membantu dalam penyempurnaan data untuk memastikan program pembangunan hingga bantuan sosial dapat tepat sasaran. “Layanan yang sudah terintegrasi dapat membantu dalam update data juga,” ungkapnya. 

Sementara itu, Deputi Pelayanan Publik KEMENPAN-RB Diah Natalisa menyatakan, MPP Tuban merupakan MPP yang ke-51 di Indonesia dan ke-8 di Jawa Timur. 

Selain mengucapkan selamat, Diah menyampaikan semangat serta sinergi antar lembaga melalui MPP sebagai pengejawantahan prinsip untuk menjadi pelayanan masyarakat. “Selamat untuk Pemkab Tuban yang telah berhasil merealisasikan komitmen menyelesaikan MPP. Menghadirkan pelayanan prima untuk warga Kabupaten Tuban,” kata Diah. 

Selain itu, MPP juga sebagai wujud pengajaran masyarakat perihal hak dan kewajibannya. Diharapkan, operasional di lapangan bisa berjalan efektif dan efisien. Serta diperlukan monitoring berkala dengan  prinsip fokus pada penuntasan masalah. “Jadi prinsipnya adalah orang datang kesini bawa masalah, pulang harus selesai masalahnya,” tegasnya.

Lebih jauh, Diah menjabarkan, di era digitalisasi sistem kerja yang mudah dan cepat juga terjangkau menjadi suatu keharusan, termasuk dalam pelayanan publik. Disisi lain, harus ada pemenuhan SDM untuk penguasaan teknologi informasi, yang bisa menggunakannya dengan bijak. Diah juga menyinggung soal Era society 5.0 yang dipopulerkan oleh Jepang, dimana  teknologi digunakan selaras dengan lingkungan, yang berpusat pada manusia. 

“Sebagai contohnya, adalah MPP yang menyederhanaan birokrasi dengan bantuan teknologi informasi, dan Tuban sudah memulainya.” ungkapnya. 

Dengan seluruh proses birokrasi yang dipercepat, akan menjadi penentu situasi suatu negara untuk dapat bersaing dalam dunia investasi global. Lebih jauh, dengan kemudahan investasi, akan bisa memberikan multiplayer efek bagi kehidupan masyarakat  seperti dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Ia juga mengajak semua instansi baik vertikal maupun horizontal harus dapat berpartisipasi. “Integrasi pelayanan melalui MPP adalah niat baik yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, semua pihak harus ikut berpartisipasi,” tutupnya. 

Setali tiga uang dengan Diah, Gubernur Jawa Timur Khofifah memberikan apresiasinya kepada Pemkab Tuban atas komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya. Selain itu, kolaborasi yang terjalin antara semua instansi telah melahirkan sebuah inovasi kemudahan layanan yang cepat dan murah untuk masyarakat. 

Khofifah menjelaskan, MPP Tuban menjadi yang ke- 8 di Jawa Timur, dan ada 8 lagi yang masih dalam assessment akhir. “Kami akan terus tingkatkan pelayanan melalui munculnya MPP baru di Kabupaten/kota lain di Jawa Timur,” jelasnya.

Khofifah berharap, seperti jargon KEMENPAN-RB bangga melayani, ASN Tuban dapat menjadikannya sebagai jati diri dan mengamalkannya. “Terlebih di MPP ini, saya harap semua melayani dengan sepenuh hati,” ucapnya. 

Khofifah juga memuji adanya Coworking Space di MPP Tuban. Diharapkan, akan banyak anak muda produktif yang memanfaatkan tempat tersebut untuk membuat karya dengan ide dan inovasi cemerlang. 

Selain itu, Gubernur juga menyinggung perihal peningkatan SDM yang menjadi kebutuhan untuk penguatan digitalisasi sistem di seluruh lini layanan dari Pemerintah. “Pak Camat dan Kepala OPD lainnya, harus mencari orang yang pinter IT agar semua bisa cepat diselesaikan,” tutup Khofifah. (bp).

ASDEP KEMENPAN RB DAN WABUP TINJAU PELAYANAN MPP TUBAN

ASDEP KEMENPAN RB DAN WABUP TINJAU PELAYANAN MPP TUBAN

kab tuban kemenpan rb mpp tuban wabup tuban

Add Comment

 

TUBAN, MCE – Didampingi Wakil Bupati Tuban, H. Riyadi, SH., Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian PANRB, Noviana Andrina meninjau pelaksanaan pelayanan perijinan dan dokumen kependudukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Tuban, Selasa (26/10/2021).

 

Usai peninjauan, Wabup mengungkapkan Pemkab Tuban berkomitmen terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat, serta memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perijinan usaha, maupun perijinan lainnya.

 

“Pelayanan masyarakat di Kabupaten Tuban juga akan dikoneksikan dengan sistem pemerintah pusat sehingga dapat dipantau setiap saat,” ungkapnya.

 

Kang Riyadi sapaan akrab Wabup Tuban juga mengatakan aspek pelayanan masyarakat menjadi salah satu atensi dari Pemkab Tuban. Hal tersebut mencakup peningkatan sarana prasarana serta pengembangan SDM.

 

Hadirnya MPP Tuban yang menjadi pusat pengurusan perijinan dan administrasi kependudukan akan memudahkan masyarakat mengurus keperluannya. Karenanya, diperlukan SDM yang kompeten guna mendukung pelayanan publik yang optimal.

 

“Kami sampaikan terima kasih atas kunjungan dan masukan yang diberikan demi terwujudnya pelayanan yang memuaskan masyarakat,” sambungnya.

 

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian PANRB, Noviana Andrina mengatakan pemerintah pusat menginstuksikan agar pelayanan publik di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kecamatan dan desa terus ditingkatkan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kemenpan RB melakukan peninjauan lapangan salah satunya pelayanan di Mal Pelayanan Publik.

 

“Kami lihat pelayanan di Mal Pelayanan Publik Tuban baik, karenanya perlu untuk terus ditingkatkan pada beberapa aspek penilaian,” terangnya.

 

Asdep Kemenpan RB ini juga menyampaikan, hasil dari peninjauan ini akan dievaluasi untuk selanjutnya diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat.

 

Noviana Andrina juga menerangkan terdapat jumlah aspek pelayanan yang dinilai sesuai dengan pedoman Kemenpan RB. Pertama, kebijakan pelayanan yang menjadi ruh dari pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat. Standar dan ketentuan yang telah ditentukan harus dapat dipenuhi pemerintah daerah selaku pemberi pelayanan.

 

Yang kedua, menjunjung tinggi profesionalisme dalam memberikan pelayanan. Karenanya, pemerintah daerah diharapkan terus secara berkala memberi pelatihan dan pembinaan SDM. Ketiga, sarana dan prasarana yang representatif guna memberi kenyamanan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas. Keempat, sistem pelayanan publik yang dapat mudah diakses. Kelima, inovasi dan pengaduan yang terintegrasi.

 

“Pelayanan publik saat ini tidak hanya memberi kepuasan tapi juga kebahagian bagi masyarakat,” tandasnya.

 

Pada kesempatan ini, Wabup Tuban dan Asdep Kemenpan RB berdialog dengan masyarakat yang mengurus keperluannya di MPP Tuban. Tidak hanya itu, juga diberikan pengarahan kepada pimpinan OPD dan pegawai pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik. 

 

Untuk diketahui, turut hadir mendampingi Asdep Kemenpan RB dalam peninjauan diantaranya Asisten Administrasi Umum Sekda Tuban, M. Mahmud, Kepala Dinas PMPTSP, Endah Nurul Khomariyati, Kepala Disdukcapil Tuban, Rohman Ubaid serta pegawai instansi terkait. (bp/red).

Masyarakat Puas dengan Pelayanan Cepat dan Ramah di MPP Tuban

Masyarakat Puas dengan Pelayanan Cepat dan Ramah di MPP Tuban

endah nurul komariyati kab tuban mpp tuban pemkab tuban

Add Comment

TUBAN, MCE – Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tuban resmi beroperasi per tanggal 2 Juni 2021. Berbagai pelayanan disediakan oleh sejumlah instansi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Kepada tim MCT, Kepala Dinas PMPTSP dan Naker Kabupaten Tuban, Endah Nurul Komariyati mengungkapkan pelayanan pada hari pertama berjalan lancar. Banyak masyarakat datang mengurus keperluan maupun perijinan di MPP Tuban. 

“Sejak dibuka pukul 7 pagi, masyarakat banyak berdatangan hingga sore hari,” ungkapnya, Kamis (03/06/2021) saat ditemui di MPP Tuban. 

Endah Nurul menerangkan masyarakat yang datang ke MPP terlebih dahulu diperiksa suhu tubuhnya sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan. Selanjutnya, akan diarahkan petugas menuju meja yang sesuai dengan keperluannya.

Lebih lanjut, total pelayanan yang tersedia kurang lebih 123 jenis pelayanan dari 24 instansi. Proses pelayanan akan dipusatkan di lantai satu dan dua. 

Guna mewujudkan kenyamanan pengunjung, terdapat fasilitas pendukung seperti ruang laktasi, mushola, dan cafetaria. Endah Nurul menambahkan sejumlah fasilitas pendukung lain akan segera dilengkapi dalam kurun waktu 2 minggu ke depan, diantaranya pengerjaan taman, parkir, dan penyediaan Tempat Penampungan Sampah Sementara.

Alumni Universitas Airlangga ini berharap keberadaan MPP dapat mempermudah pengurusan perijinan maupun dokumen lainnya. Beragamnya pelayanan yang tersedia di MPP kian mempercepat proses pengurusan dokumen. 

“Sehingga masyarakat bisa lebih efektif dan efisien dalam mengurus keperluannya,” tuturnya.

Salah satu pengunjung MPP, Wiwin Sri Rahayu dari desa Mandirejo, Kecamatan Merakurak mengaku petugas memberikan pelayanan dengan ramah dan informasi yang disampaikan sangat jelas. Proses pelayanan juga berjalan cepat.

“Saya tadi mengurus Kartu Identitas Anak dan konsultasi di BPJS Kesehatan, hanya perlu bergeser di satu meja saja, pelayanannya sangat Prima, terimakasih Pak Huda (Bupati),” kata Wiwin. 

Wiwin berharap kedepannya di gedung MPP juga disediakan fasilitas fotocopi dan printer, agar masyarakat tidak perlu keluar gedung untuk mencetak maupun menggandakan berkasnya.

Senada pernyataan tersebut, Dina Safitri asal kelurahan Doromukti yang mengurus dokumen kependudukan mengatakan mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Proses pelayanan cepat dan sangat membantu. 

“Semoga pelayanan dapat terus ditingkatkan dan berkasnya cepat selesai,” ujarnya. (bp/red)