Jakarta, MCE - Di tengah dinamika sosial dan politik yang kian kompleks, kebutuhan akan jembatan komunikasi yang kokoh antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan masyarakat sipil menjadi sebuah keniscayaan. Momentum penting itu akhirnya terwujud pada Senin, 29 September, di jantung ibukota. Auditorium Mutiara STIK/PTIK, Jakarta, menjadi saksi bisu pertemuan strategis yang diinisiasi langsung oleh Korps Bhayangkara. Ini bukanlah sekadar pertemuan formal biasa, melainkan sebuah dialog publik yang menghadirkan koalisi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, dan perwakilan lembaga lainnya—sebuah spektrum penuh dari suara-suara kritis bangsa.
Acara yang dipadati hadirin dengan semangat penuh harapan ini dibuka dengan penegasan langsung dari pucuk pimpinan Polri. Dalam sambutannya, Kapolri menggarisbawahi bahwa kegiatan ini bukan hanya agenda seremonial belaka. Ia dengan tegas menuturkan bahwa dialog ini adalah wadah komunikasi yang substansial—sebuah "meja bundar" tempat institusi penegak hukum bersedia membuka telinga lebar-lebar untuk mendengarkan. Tujuannya tunggal: mendengarkan berbagai aspirasi dari rakyat yang diwakili oleh koalisi tersebut, demi mewujudkan visi bersama tentang keamanan dan ketertiban di Tanah Air.
Sesi dialog berlangsung hangat, jauh dari kesan tegang yang kerap menyertai pertemuan antara pemangku kebijakan dan kelompok kritis. Masyarakat sipil membawa daftar panjang isu, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, transparansi dalam penegakan hukum, hingga tantangan dalam menjaga HAM di lapangan. Mereka tidak datang untuk menghujat, melainkan untuk menawarkan solusi konstruktif yang lahir dari pengalaman dan pengamatan di akar rumput.
Inilah inti dari pesan yang disuarakan dan diangkat menjadi tagline dalam pertemuan tersebut: #DewasaSampaikanAspirasi. Kapolri menekankan pentingnya Berpendapat Dengan Baik di muka umum. Budaya kritik yang sehat harus didasarkan pada data, etika, dan niat baik untuk perbaikan. Kritik yang bijak—begitu penekanannya—adalah katalisator, bukan penghalang. Ia memiliki daya ungkit yang dahsyat untuk membangun perubahan yang otentik dan berkelanjutan di dalam tubuh institusi Polri.
Dialog ini memberikan angin segar. Seolah menyiratkan janji transformasi institusional, Polri menunjukkan komitmen untuk menjadikan aspirasi masyarakat sebagai navigasi utama dalam merumuskan kebijakan. Perwakilan masyarakat sipil menyambut baik inisiatif ini, mengakui bahwa tanpa kemauan dari pimpinan tertinggi, jembatan komunikasi ini akan sulit terbangun. Mereka mengingatkan bahwa dialog ini hanyalah langkah awal. Keberlanjutan dan implementasi dari poin-poin yang disepakati akan menjadi ujian sejati bagi komitmen Polri.
Pada akhirnya, pertemuan di STIK/PTIK ini bukan sekadar berita hari ini, melainkan sebuah cetak biru bagi masa depan kolaborasi antara polisi dan publik. Ia mengingatkan setiap warga negara bahwa memiliki hak untuk mengkritik adalah anugerah demokrasi, tetapi hak tersebut harus dijalankan dengan kedewasaan dan tanggung jawab. Karena hanya dengan sinergi antara aparat yang mau mendengar dan masyarakat yang mampu berpendapat dengan baik, cita-cita akan keamanan, ketertiban, dan keadilan yang sesungguhnya dapat terwujud di bumi pertiwi. (bp).
Sumber: Divisi Humas Polri
