JAKARTA, MCE - "Habis Manis, Anggaran Dibuang." Mungkin itu peribahasa paling pas buat menggambarkan nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat ini. Setelah sempat sujud syukur karena lolos seleksi, kini mereka harus mulai siap-siap mengurut dada. Isu pemecatan massal mulai berhembus kencang di berbagai daerah, dan alasannya klasik: Uangnya Nggak Ada. Kamis (26/3/2026).
Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) mendadak curhat soal kondisi fiskal yang lagi "kembang kempis". Alih-alih mencari solusi kreatif buat nambah PAD, jalan pintas yang mulai dilirik justru "menggunting" jumlah tenaga kerja. Logikanya sederhana tapi menyakitkan: beban belanja pegawai kegedean, solusi paling gampang ya... dikurangi pegawainya.
Bagi para PPPK, terutama yang baru seumur jagung mencicipi seragam kebanggaan, kabar ini tentu seperti petir di siang bolong. Bayangkan saja, cicilan motor belum lunas, status sudah terancam "alumni" instansi. Di sisi lain, kalau pengurangan ini benar-benar dieksekusi, jangan kaget kalau nanti layanan publik makin lelet—alias loading lama—karena kurang personel.
Plot twist-nya? Pemerintah Pusat sebenarnya adem-ayem saja dan nggak punya niat buat memecat siapapun secara resmi. Tapi ya itu, kebijakan pusat seringkali nggak sinkron sama isi dompet daerah. Jadi, ini murni drama internal daerah yang lagi pusing mengatur skala prioritas antara bayar gaji atau proyek lainnya.
Akankah nasib PPPK berakhir jadi "pemberi harapan palsu"? Ataukah daerah bakal menemukan "keajaiban" anggaran demi menyelamatkan nasib para pejuang pelayanan publik ini? Kita lihat saja sampai mana drama efisiensi ini bergulir. (bp).
