PEMALANG, MCE - Janji manis tata kelola pemerintahan yang bersih tampaknya cuma jadi pepesan kosong di Kabupaten Pemalang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Tengah, dan tebak siapa aktor utamanya? Sang Bupati sendiri, Anom Widiyantoro. Tak tanggung-tanggung, penyidik memboyong 21 orang plus mengamankan uang tunai senilai lebih dari Rp2 miliar yang diduga kuat hasil ambrutnya nurani pejabat publik. Kamis (30/7).
Padahal, publik belum lupa pada momen heroik saat Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi 2025 lalu. Di depan penyidik dan sorotan kamera, Anom dengan sangat meyakinkan berikrar ingin belajar dari dosa masa lalu Pemkab Pemalang—yang bupatinya juga tersandung kasus serupa. "Belajar dari pengalaman agar pemerintahan lebih bersih," begitu kira-kira narasi surga yang diobralnya. Ironi tingkat tinggi: bukannya kapok dan membenahi nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemalang yang terpuruk, Sang Bupati justru diduga nekat masuk ke lubang buaya yang sama.
Kini, kantor Pemkab Pemalang dipenuhi segel merah putih. Sebanyak 21 orang—dari pejabat daerah hingga pihak terkait—harus rela tidur bermalam di bawah lampu sorot pemeriksaan, sebagian di daerah dan sebagian lagi langsung diboyong ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi penangkapan serta penyitaan bertumpuk-tumpuk uang tunai sebagai bukti awal permainan kotor ini.
Sektor penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga jual beli jabatan lagi-lagi diduga kuat jadi ladang basah yang digarap tanpa rasa malu. Status mereka memang masih terperiksa dalam tempo 1x24 jam, tetapi publik sudah keburu muak dengan pola klasik yang berulang.
Rentetan OTT sepanjang tahun 2026 ini memukul telak klaim-klaim komitmen antikorupsi pejabat daerah. Rakyat diajari hidup prihatin dan taat aturan, sementara para pemangku kekuasaan justru asyik 'bancakan' anggaran di balik pintu tertutup. Publik kini menagih keberanian KPK untuk membongkar tuntas konstruksi perkara ini hingga ke akar-akarnya. Jangan biarkan hukum cuma galak di awal, tetapi melempem saat membongkar aktor intelektual di balik jaring korupsi yang merampas hak-hak rakyat Pemalang. (bp).
