Tampilkan postingan dengan label kabupaten lamongan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kabupaten lamongan. Tampilkan semua postingan

Senin, 31 Agustus 2026

Revolusi Sampah Jadi Listrik: Lamongan Si Pasok 92 Ton Sampah untuk Proyek Strategis Nasional PSEL



​LAMONGAN, MCE - Persoalan sampah perkotaan kini bukan lagi sekadar tantangan lingkungan, melainkan peluang besar menuju kemandirian energi. Kabupaten Lamongan mengambil langkah progresif dengan menyatakan kesiapannya mendukung penuh percepatan Implementasi Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).


​Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat menghadiri audiensi strategis bersama Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan, Managing Director Investment Danantara, serta PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera). Pertemuan penting ini berlangsung dalam agenda Kunjungan Kerja di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Senin (31/8).


​Program PSEL dihadirkan sebagai solusi komprehensif dalam mengurai volume sampah hulu hingga hilir yang kian menumpuk. Melalui kolaborasi lintas daerah di Jawa Timur, proyek ambisius ini tidak hanya berorientasi pada pengurangan beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), tetapi juga mengonversi limbah padat menjadi sumber energi terbarukan yang bernilai ekonomis tinggi.


​Dalam pemaparannya, Bupati yang akrab disapa Bupati Yes ini menyampaikan bahwa Lamongan telah menunjukkan progres signifikan. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan teknis, Lamongan kini mampu menyiapkan pasokan 92 ton sampah per hari dari target 100 ton yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Lamongan pun terus mengoptimalkan berbagai potensi agar target penuh dapat segera tercapai.


​Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Lamongan akan segera memperkuat sinergi melalui kerja sama strategis dengan pihak eksternal. Langkah ini diambil guna memastikan distribusi sampah dari wilayah Lamongan menuju fasilitas PSEL dapat berjalan lancar, efisien, dan berkelanjutan.


​Transformasi hijau ini diyakini mampu memberikan dampak ganda: mewujudkan lingkungan yang lebih bersih sekaligus menghadirkan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas. (s.genk). 

Jumat, 28 Agustus 2026

Respons Tegas Bupati Lamongan: Sikat Pungli Pasar dan Wajibkan Transaksi Non-Tunai



​Lamongan, MCE - Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi, mengambil langkah tegas menyusul keresahan para pedagang terkait praktik pungutan liar (pungli) dan jual-beli kartu hijau di lingkungan pasar daerah. Melalui instruksi resmi, pemerintah daerah memastikan tidak ada ruang bagi oknum yang bermain-main dengan hak pedagang kecil. Jumat (28/8/2026). 


​Berikut adalah pokok penertiban yang kini resmi diberlakukan:


​• Pengawasan Ketat SPI: Satuan Pengawas Internal (SPI) Perumda Pasar diinstruksikan untuk mengawal ketat seluruh arus pungutan dan setoran pendapatan.

​• Revisi Regulasi Tarif: Manajemen diwajibkan menata ulang aturan pungutan pasar sesuai ketentuan yang berlaku agar lebih berkeadilan.

​• Transparansi Publik: Pemasangan banner rincian tarif resmi wajib dilakukan di area pasar setelah aturan baru diterbitkan demi mencegah salah paham.

​• Digitalisasi Pembayaran: Seluruh transaksi keuangan kini dialihkan menggunakan sistem non-tunai langsung ke rekening resmi Perumda Pasar Lamongan.


​Langkah ini merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat serta pengaduan resmi dari aliansi "Pedagang Pasar Yang Menuntut Keadilan" yang merasa dirugikan oleh ketidakjelasan biaya dan praktik sewa lapak yang tidak transparan.


​Plt. Direktur Perumda Pasar Lamongan, Nurul Mukminin, membenarkan adanya temuan oknum yang memungut biaya sewa stand secara tidak transparan di lapangan, termasuk di wilayah Pasar Ikan. Pihaknya memastikan proses sosialisasi kepada para pedagang melalui paguyuban serta pendataan kartu pembayaran non-tunai saat ini sedang berjalan.


​Dengan kebijakan baru ini, para pedagang berharap praktik pungli dapat segera diberantas tuntas dan iklim perdagangan di Lamongan kembali bersih serta transparan. (s.genk/MCE). 

Rabu, 26 Agustus 2026

Guru MAN 2 Lamongan Resmi Kantongi Sertifikat Kepala Madrasah Berstandar BNSP



LAMONGAN, MCE — Dunia pendidikan di Kabupaten Lamongan kembali menorehkan prestasi membanggakan. M. Luthfillah, M.Ag., yang juga tercatat sebagai guru pengampu mata pelajaran Fikih di MAN 2 Lamongan, resmi dinyatakan kompeten dan berhak mengantongi Sertifikat Profesi Kepala Madrasah Aliyah berstandar nasional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kamis (27/8/2026). 


​Pengakuan resmi ini diraih setelah melalui rangkaian Uji Sertifikasi Kepala Madrasah Aliyah yang diselenggarakan secara ketat oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Manajemen Pendidikan Islam. Pelaksanaan uji kompetensi tersebut bertempat di MAN 2 Kota Bandung, Jawa Barat, pada Jumat–Sabtu, 21–22 Agustus 2026.


​Standar Kompetensi Ketat: Dalam ujian tersebut, peserta diuji secara mendalam pada tujuh unit kompetensi utama, meliputi:

​• Penyusunan visi dan misi madrasah

​• Pengelolaan kurikulum dan kegiatan pembelajaran

​• Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan

• Pengelolaan sarana dan prasarana

​• Manajemen keuangan madrasah

​• Pengelolaan hubungan madrasah dengan masyarakat

​• Implementasi kepemimpinan pembelajaran yang efektif


​Rekam jejak kepemimpinan M. Luthfillah, M.Ag. di lingkungan MAN 2 Lamongan sendiri sudah tidak diragukan lagi. Beliau pernah dipercaya mengemban amanah strategis sebagai Wakil Kepala (Waka) Hubungan Masyarakat (Humas) MAN 2 Lamongan selama dua periode, yakni tahun 2015–2020 dan 2022–2024. Dengan capaian sertifikasi BNSP ini, kapasitas manajerial dan kepemimpinannya kini semakin teruji secara profesional.


“Alhamdulillah, sertifikat ini adalah amanah. Semoga bisa menjadi wasilah untuk terus meningkatkan mutu madrasah dan mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan berkemajuan,” tutur M. Luthfillah, M.Ag. menyikapi pencapaian penting ini.


​Pihak sivitas akademika MAN 2 Lamongan menyampaikan apresiasi tinggi atas keberhasilan tersebut. Capaian ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi para pendidik lainnya untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kompetensi diri demi kemajuan pendidikan Islam di Indonesia.


​Reporter: Tim Media Komnas Pendidikan Kabupaten Lamongan
​Editor: Redaksi

Senin, 17 Agustus 2026

Indonesia 81 Tahun Merdeka: Jalan Tol Mulus, Tapi Mental Masih Jalan di Tempat




​Oleh: M. Luthfillah, M.Ag.
(Ketua Komisi Nasional Pendidikan Kabupaten Lamongan & Guru Madrasah Inspiratif Nasional Kementerian Agama RI 2022)


​Lamongan, MCE - Tepat pada 17 Agustus 2026, Republik Indonesia resmi menapaki usia 81 tahun. Jika disetarakan dengan usia manusia, angka ini sudah masuk fase matang—bahkan sepuh. Namun, pertanyaannya: apakah kematangan usia ini sejalan dengan kemerdekaan substansial yang kita rasakan?


​Dulu, para pendiri bangsa dan pejuang kita bertaruh nyawa melawan penjajah fisik bermodalkan bambu runcing. Hari ini, musuh yang kita hadapi tidak lagi datang berseragam militer asing, melainkan berwajah lokal: korupsi yang menggurita, kebodohan yang dipelihara, dan kemiskinan yang kerap dijadikan komoditas.

Sangat ironis ketika kita membanggakan infrastruktur megah, sementara fondasi manusianya rapuh digerus kebejatan moral.


​Realitas Pahit di Usia 81 Tahun


​Kemerdekaan hari ini kerap ternoda oleh kontradiksi sosial yang mencolok mata. Publik disuguhi pemandangan satir di berbagai lini kehidupan:


​• Percuma jalan tol dibangun semulus kaca, kalau anggaran pembangunannya justru jadi bancakan koruptor.

​• Percuma fasilitas sekolah megah bertebaran, kalau di sisi lain masih ada guru-guru honorer yang digaji jauh dari kata layak.

​• Percuma gelontoran bansos bernilai triliunan, kalau mental masyarakat disetir untuk terus menengadah, sementara distribusi di bawah sarat pungutan dan ketidakjujuran.


​Jika dibiarkan, usia 81 tahun ini hanya akan menjadi seremoni tahunan tanpa makna. Oleh karena itu, PR terbesar bangsa ini di usianya yang ke-81 mengerucut pada tiga agenda utama:

1. Merdeka dari Kebodohan


​Kunci utamanya ada di sektor pendidikan. Sekolah dan madrasah harus dikembalikan marwahnya sebagai tempat paling terhormat, bukan sekadar pabrik ijazah.


​• Kesejahteraan Guru: Mustahil mencetak generasi unggul jika tenaga pendidiknya masih dibebani kecemasan dapur.


​• Transformasi Literasi: Anak-anak kita harus didorong untuk cinta membaca dan berpikir kritis, bukan sekadar menghabiskan waktu berjam-jam untuk scroll konten nirfaedah.


​• Peran Orang Tua: Gadget bukanlah pengasuh pengganti. Perhatian nyata dan pendampingan orang tua di rumah jauh lebih berharga daripada fasilitas digital tanpa batas.


​2. Merdeka dari Kemiskinan


​Melepaskan diri dari rantai kemiskinan tidak cukup dengan memberi ikan, melainkan harus mengajarkan cara memancing. Pemerintah pusat, daerah, hingga level desa wajib fokus memberikan keterampilan nyata.


​• Cetak generasi muda yang berjiwa wirausaha, mandiri, piawai mengelola UMKM, bertani modern, hingga menguasai ekonomi digital.


​• Ubah mentalitas instan "mental bansos" menjadi "mental produsen" yang produktif dan mandiri.


​3. Merdeka dari Korupsi (Penyakit Paling Ganas)


​Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang merampas hak anak-anak untuk sekolah, hak pasien untuk berobat, dan hak rakyat kecil atas keadilan sosial. Memberantasnya tidak bisa hanya ditonton, melainkan harus dilawan dengan langkah taktis:


​1. Mulai dari Diri Sendiri: Ajarkan integritas di rumah. Jangan biasakan anak-anak melihat budaya suap, titipan curang, atau mengambil hak yang bukan miliknya. Korupsi kakap selalu bermula dari kebiasaan kecil yang dimaklumi.


​2. Transparansi Tanpa Tapi: Anggaran desa, dana BOS sekolah, hingga pos bantuan sosial wajib dipajang secara terbuka agar bisa diawasi publik. Warga harus berani bersuara dan melapor jika menemukan kejanggalan.


3. ​Efek Jera Maksimal: Hukuman bagi koruptor tidak boleh setengah-setengah. Wajibkan mereka mengembalikan kerugian negara, jatuhkan hukuman berat, dan sita seluruh asetnya tanpa pandang bulu.


​4. Pendidikan Anti-Korupsi Sejak Dini: Tanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penolakan terhadap gratifikasi melalui kurikulum sekolah, madrasah, hingga kegiatan kepanduan seperti Pramuka.


​Penutup: Menyongsong Indonesia Emas 2045


​Delapan puluh satu tahun bukanlah waktu yang singkat untuk terus-menerus mengulang kesalahan yang sama. Kemerdekaan ini harus diisi secara nyata melalui tiga instrumen utama: Belajar, Kerja, dan Jujur.


​Jika ketiga prinsip ini konsisten kitapegang bersama—dari tingkat RT, guru, kepala desa, hingga pucuk pimpinan tertinggi—maka impian menatap Indonesia Emas 2045 bukan sekadar utopia di atas kertas.


​Dirgahayu Republik Indonesia ke-81!
"Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju."
Merdeka!
Lamongan, 17 Agustus 2026

Rabu, 05 Agustus 2026

​Tudingan "Ingkar Janji" LSM JAMAL Ditepis, Ketua DPRD Lamongan: Jangan Bikin Narasi Lucu





​Lamongan, MCE - Tudingan "ingkar janji" yang dilemparkan LSM JAMAL kepada Ketua DPRD Lamongan, Mukhammad Freddy Wahyudi, akhirnya memicu reaksi keras. Tak tinggal diam atas narasi miring tersebut, Freddy menepis mentah-mentah tuduhan itu dan menilainya tidak berdasar, sembrono, serta sangat tidak etis dalam beretika politik.


​Polemik ini bermula saat LSM JAMAL bersama tokohnya, Jamal dan Kalis, menggebu-gebu meminta audiensi terkait pemanfaatan kawasan hutan untuk tanaman jagung. Bukannya diabaikan, pimpinan dewan sejatinya telah mengakomodasi tuntutan tersebut secara penuh.

​Mekanisme Dewan Dikangkangi?


Freddy menegaskan bahwa audiensi yang dimohonkan LSM JAMAL telah resmi digelar pada Senin (3/8/2026). Sesuai tatib dan tata kelola kelembagaan, pertemuan tersebut didelegasikan kepada Komisi B DPRD Lamongan yang memang mengusung domain fungsi dan teknis terkait.


​"Sudah terlaksana pada hari Senin kemarin. Sehingga tidak benar jika kami dikatakan ingkar janji. Sangat mengada-ada," tegas Freddy, Selasa (4/8/2026).


​Politisi PKB ini menyindir pihak-pihak yang seolah alpa paham bahwa pimpinan DPRD bukanlah pemeran tunggal yang bekerja tanpa aturan. Ada pembagian kerja komisi yang sah dan wajib dihormati, bukan asal teriak di media.


​"Saya telah mendelegasikan Komisi B untuk menerima audiensi petani hutan yang didampingi LSM tersebut. Apa yang kami lakukan presisi sesuai prosedur. Ini bukan melempar tanggung jawab, melainkan menghormati tata kelola pembagian tugas dewan. Jangan diplintir!" cetusnya.


​Kritik Dibuka, Gimik "Ingkar Janji" Disentil


Meski mengklaim selalu terbuka terhadap masukan masyarakat, wartawan, maupun elemen LSM, Freddy menyayangkan murahnya diksi "ingkar janji" yang diobral LSM JAMAL demi membangun framing negatif.


​"Prinsipnya kami terbuka pada kritik membangun. Tapi kalau tiba-tiba dicap ingkar janji hanya karena tidak tampil sendiri secara personal, itu tidak etis dan terkesan memaksakan stigma," sindir Freddy. Ia menegaskan bahwa institusinya tak pernah menganaktirikan aspirasi mana pun.


​Sentilan Menohok: "Belajarlah Dewasa Berpolitik!"


Menutup pernyataannya, Freddy menyentil agar para pegiat LSM dan aktor politik lokal tidak memelihara sikap drama dalam memperjuangkan aspirasi publik.


​"Saya tidak menghalangi siapa pun. Tapi kalau harus memaksakan bertemu pimpinan secara langsung detik itu juga, ya harus paham etika dan bersabar antre jadwal kegiatan. Semua ada koridorya," pungkas Freddy. Ia mengimbau agar LSM JAMAL bersikap lebih dewasa dan arif, bukannya sibuk memproduksi kegaduhan yang tidak produktif bagi nasib petani hutan Lamongan. (s.genk). 

Selasa, 04 Agustus 2026

Korupsi Jadi Musuh Bersama, Bupati YES Perkuat Benteng Tata Kelola Pemkab Lamongan di Grahadi


​SURABAYA, MCE – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus menunjukkan langkah nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi (Pak YES), saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8).


​Forum strategis yang menghimpun seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur ini menjadi panggung konsolidasi massal untuk memperketat benteng pencegahan korupsi di tingkat daerah. Kehadiran Pak YES menegaskan posisi Kabupaten Lamongan yang siap berada di barisan terdepan dalam menutup rapat celah penyelewengan di setiap lini perangkat daerah.


​Dalam rapat tersebut, Pemkab Lamongan berkomitmen mengakselerasi tiga pilar utama: perketat pengawasan internal, transformasi kualitas pelayanan publik agar semakin transparan, serta penguatan sinergi lintas instansi.


​Langkah konkret ini diharapkan tak sekadar menjadi agenda formal, melainkan fondasi utama dalam menciptakan sistem pemerintahan daerah yang tepercaya, berintegritas, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (s.genk). 

Senin, 03 Agustus 2026

​Ekonomi Lamongan Meroket 10,79%, Bupati YES Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor



LAMONGAN, MCE - Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi (Bupati YES), mengajak seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi demi mengakselerasi pembangunan daerah. Poin strategis tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Golkar Kabupaten Lamongan sekaligus Pelantikan Pimpinan Kecamatan se-Kabupaten Lamongan di GOR Lamongan, Senin (3/8).


​Dalam arahannya, Bupati YES menegaskan bahwa lompatan kemajuan sebuah daerah tidak mungkin diraih secara parsial. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi yang erat dan harmonis antara pemerintah daerah, masyarakat, serta institusi politik.


​"Kemajuan daerah adalah produk dari kerja kolaboratif. Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen penuh menjaga amanah masyarakat dengan menuntaskan visi pembangunan secara nyata—mulai dari pemerataan infrastruktur hingga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)," ujar Bupati YES di hadapan para peserta dan tokoh nasional yang hadir, termasuk Anggota DPR RI, Ali Mufti.


​Progres Infrastruktur dan Kualitas SDM


​Di sektor fisik, Bupati YES memaparkan bahwa capaian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan telah mendekati angka 65%. Kondisi jaringan jalan antarwilayah kini dinilai semakin mantap dan siap menunjang mobilitas ekonomi warga.


​Kendati demikian, fokus pemerintah tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Penguatan kualitas hidup masyarakat melalui layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi tetap menjadi pilar utama.


​Hasil nyata dari komitmen tersebut tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lamongan yang berhasil menyentuh angka 76,8—sebuah pencapaian impresif yang berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur.


​Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan


​Dari sisi makroekonomi, stabilitas daerah tetap terjaga kokoh di rata-rata 5,40%. Bahkan, pada kuartal utama tahun 2026, Kabupaten Lamongan mencatatkan lonjakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan hingga mencapai 10,79%. Lonjakan ini ditopang kuat oleh performa sektor pertanian, khususnya keberhasilan panen raya padi secara masif di berbagai wilayah.


​Menutup arahannya, Bupati YES mengimbau agar tren positif ini dijaga bersama sebagai modal sosial dan ekonomi daerah.


​"Capaian luar biasa ini adalah buah dari kerja keras seluruh pihak yang berjalan berseiring dengan pemerintah. Momentum strategis ini harus kita jadikan pemantik semangat agar seluruh organisasi publik dan pemangku kepentingan terus merapatkan barisan demi mengantarkan Lamongan menuju era kejayaan," pungkasnya. (s.genk). 

Berita Terbaru