Jakarta, MCE - Isu keracunan massal yang diduga berasal dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah menyentak kesadaran publik dan memicu langkah cepat dari aparat penegak hukum serta lembaga terkait. Program yang seharusnya menjadi jaminan kesehatan dan asupan gizi bagi masyarakat justru berujung pada dugaan insiden yang mengancam keselamatan. Menanggapi situasi genting ini, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kini resmi turun tangan, memberikan asistensi penuh untuk mendalami kasus yang tersebar di beberapa wilayah. Minggu (28/9/2025).
Meskipun penanganan utama kasus keracunan ini tetap berada di tangan Polda dan Polres di masing-masing daerah, peran Bareskrim menjadi krusial untuk memastikan penyelidikan berjalan komprehensif dan terstruktur. Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf, S.H., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa fokus pendalaman mereka sangat spesifik: menelusuri seluruh rantai pengamanan makanan, mulai dari hulu (produksi, pengadaan bahan baku) hingga hilir (distribusi dan penyajian).
Langkah asistensi ini bukan sekadar proses hukum biasa. Bareskrim berupaya menemukan potensi pelanggaran pidana ekonomi, mulai dari dugaan penyimpangan dalam pengadaan bahan, standar kualitas yang tidak dipenuhi, hingga proses pengolahan yang mungkin lalai dan membahayakan konsumen.
"Kami sedang mendalami aspek pengamanan makanan, dari mana bahan itu berasal, bagaimana proses pengolahannya, sampai bagaimana itu didistribusikan. Ini penting untuk mengidentifikasi di titik mana terjadi kegagalan yang menyebabkan dugaan keracunan," tegas Brigjen Pol. Helfi Assegaf.
Hasil dari asistensi mendalam ini tidak hanya akan berhenti pada penegakan hukum, tetapi juga akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis yang ditujukan kepada pemerintah, khususnya kepada penyelenggara program MBG. Tujuannya jelas: mencegah insiden serupa terulang dan memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat, bukan mudarat.
Di tengah keributan isu dan spekulasi di ruang publik, lembaga pemerintah lainnya, Badan Gizi Nasional (BGN), turut bergerak cepat. BGN telah membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan penyelidikan independen terhadap dugaan keracunan MBG.
Pembentukan tim ini memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai lembaga otoritas yang memiliki kepakaran dalam gizi dan keamanan pangan untuk menganalisis temuan di lapangan; kedua, untuk memberikan second\ opinion yang kredibel dan berbasis data ilmiah kepada masyarakat.
Keputusan BGN ini diambil dengan kesadaran penuh bahwa isu sensitif seperti keracunan makanan dapat dengan mudah dimanipulasi dan disusupi oleh informasi yang menyesatkan. Dengan adanya analisis dari BGN, diharapkan publik akan mendapatkan penjelasan yang jernih, faktual, dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang sifatnya spekulatif atau politis.
Kolaborasi antara Bareskrim Polri dan BGN ini menggarisbawahi keseriusan negara dalam menanggapi dugaan ancaman terhadap kesehatan publik. Penyelidikan oleh Polri akan fokus pada aspek pidana dan rantai pasok, sementara BGN akan memberikan dimensi ilmiah dan kesehatan pangan. Harapannya, hasil akhir dari dua lembaga ini dapat memberikan jawaban tuntas mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam program Makanan Bergizi Gratis. (bp).
Sumber: Divisi Humas Polri
