Jawa Timur, MCE – Sebuah pulpen dan buku seharusnya menjadi alat penyambung mimpi, bukan pengantar maut. Namun, bagi YBR, bocah berusia 10 tahun di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, NTT, peralatan sekolah yang tampak sederhana itu menjadi beban hidup yang tak sanggup lagi ia pikul. Senin (9/2/2026).
Kamis pagi itu (29/1/2026), YBR mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh setelah permintaannya untuk membeli alat tulis tak mampu dipenuhi sang ibu. Tragedi ini bukan sekadar berita duka dari pelosok timur; ini adalah tamparan keras bagi wajah pendidikan Indonesia.
Pemerhati Pendidikan Jawa Timur, Bangun Purnomo, menegaskan bahwa insiden memilukan ini adalah darurat nasional. Menurutnya, kematian YBR adalah manifestasi dari kegagalan sistemik dalam memastikan akses pendidikan sampai ke tangan yang paling membutuhkan.
"Ini bukan sekadar kasus lokal di Ngada. Ini adalah alarm keras bagi seluruh wilayah di Indonesia agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Pendidikan adalah hak, bukan beban yang harus dibayar dengan nyawa," ujar Bangun dengan nada mendalam.
Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan "jaring pengaman" melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Dana ini dialokasikan khusus untuk memastikan siswa dari keluarga tidak mampu tetap bisa memiliki sepatu, tas, buku, hingga biaya transportasi.
Namun, Bangun menyoroti adanya kesenjangan antara kebijakan di atas kertas dengan realita di lapangan:
- Sekolah Harus Gratis: Secara regulasi, pendidikan dasar tidak boleh memungut biaya yang memberatkan.
- Hak Murni Siswa: Dana PIP adalah hak mutlak siswa. Bangun menekankan bahwa tidak boleh ada pemotongan sepeser pun oleh pihak mana pun dengan alasan apa pun.
- Literasi Bantuan: Tragedi ini menunjukkan kemungkinan adanya ketidaktahuan orang tua atau macetnya birokrasi penyaluran bantuan di tingkat bawah.
Bagaimana mungkin di tengah gelontoran anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN, seorang anak kelas IV SD harus merasa putus asa hanya karena sebatang pulpen?
Bangun Purnomo mendesak adanya evaluasi total terhadap pengawasan dana bantuan pendidikan. Pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif di balik meja, tetapi harus memastikan bahwa setiap anak di pelosok negeri benar-benar merasakan manfaatnya.
Jangan biarkan ada lagi YBR lain yang merasa bahwa kemiskinan adalah vonis mati bagi masa depan mereka. Pendidikan ada untuk membebaskan, bukan untuk membelenggu batin anak bangsa hingga ke titik nadir. (bp).
