JAKARTA, MCE - Janji manis saat kampanye baru saja reda, namun sebagian oknum pejabat publik justru sudah sibuk menukarkan jas rapi mereka dengan rompi oranye khas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sepanjang Semester I (Januari–Juni) tahun 2026, KPK menunjukkan taringnya dengan kinerja penindakan yang melonjak tajam dibanding periode tahun lalu. Kamis (13/8/2026).
Tak tanggung-tanggung, lembaga antirasuah ini mencatatkan 12 peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT), memproduksi 72 Surat Perintah Penyelidikan, melimpahkan 76 perkara ke pengadilan, serta menyeret hingga 119 terdakwa ke meja hijau. Sebuah pencapaian "panen raya" yang bikin pening para pemburu rente negeri ini.
"Langkah penanganan perkara dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu berdasarkan alat bukti yang cukup," tegas KPK dalam laporan resminya.
Deretan 'Alumni' Rompi Oranye Semester I 2026: Dari Bupati Hingga Wakil Menteri
Bukannya berlomba memajukan daerah dan instansi, belasan oknum pejabat dari berbagai lini justru terjerat operasi senyap KPK. Yang ironis, sebagian besar pejabat daerah yang diciduk baru saja memegang tampuk kepemimpinan untuk periode 2025–2030.
Berikut adalah "rapor merah" para oknum pejabat yang kena smash KPK di enam bulan pertama 2026:
1. Klaster Pejabat Daerah & 'Ijon Proyek'
• SDW (Bupati Pati 2025–2030): Diciduk pada 20 Januari 2026 atas dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
• MD (Walikota Madiun 2019–2024 & 2025–2030): Tertangkap pada 20 Januari 2026 terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.
• FAR (Bupati Pekalongan 2021–2025 & 2025–2030): Terjaring pada 4 Maret 2026 atas kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing.
• MFT (Bupati Rejang Lebong 2025–2030): Diciduk pada 11 Maret 2026 akibat kasus suap ijon proyek.
• AUL (Bupati Cilacap 2025–2030): Menyusul pada 14 Maret 2026, juga terlibat dalam skandal suap ijon proyek.
• GSW (Bupati Tulungagung 2025–2030): Kena OTT pada 11 April 2026 atas dugaan pemerasan.
• EDS (Bupati Muara Enim 2025–2030): Ditangkap pada 9 Juni 2026 terkait korupsi pengadaan barang dan jasa.
2. Klaster Perpajakan & Bea Cukai
• DWB (Kepala KPP Madya Jakarta Utara): Kena OTT pada 11 Januari 2026 terkait korupsi pemeriksaan pajak.
• MLY (Kepala KPP Madya Banjarmasin): Diciduk pada 5 Februari 2026 dalam kasus korupsi pengajuan restitusi pajak.
• RZL (Direktur Penindakan & Penyidikan Ditjen Bea Cukai 2024–2026): Terjaring pada 5 Februari 2026 atas skandal korupsi importasi barang.
3. Klaster Penegak Hukum & Kementerian
• EKA (Ketua Pengadilan Negeri Depok): Ditangkap pada 6 Februari 2026 terkait kasus korupsi pengurusan sengketa lahan.
• SK (Wakil Menteri Imigrasi 2025–2026): Menjadi penutup parade OTT semester ini pada 4 Juni 2026 atas dugaan pemerasan izin tinggal WNA.
Hukum yang Tak Lagi Bisbol
Ekskalasi penindakan KPK di Semester I 2026 ini menjadi sinyal keras bagi siapapun yang menganggap kursi jabatan sebagai ladang "kembali modal". Mulai dari urusan pajak, sengketa tanah, hingga izin tinggal warga asing, tak ada celah yang luput dari intaian petugas.
Kini, 119 terdakwa harus bersiap mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hakim. Publik pun menanti, apakah gelombang rompi oranye ini bakal bikin jera, atau justru Semester II nanti akan ada "rekor" baru yang terpecahkan. (bp).
