Tampilkan postingan dengan label kejati jatim. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kejati jatim. Tampilkan semua postingan

Kamis, 19 November 2026

KUR Mikro Rasa "Titipan Barokah": Rp41 Miliar Raib, Warga Gak Punya Usaha Ikut Jadi "Petani" Dadakan


​SURABAYA, MCE - Namanya juga "Titipan Barokah", mungkin niatnya biar berkah—sayangnya berkahnya malah nyasar ke kantong yang salah dan bikin negara tekor Rp41,48 miliar. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada Senin (16/11/2026) kembali menambah daftar tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro BNI Cabang Jember periode 2021–2023.


​Empat nama baru masuk hitungan: ASH (Direktur CV Karomah Jaya Mandiri yang sudah lebih dulu ditahan sejak 10 November 2026), A (Ketua Pokmas Titipan Barokah), JAC (Sekretaris Pokmas Titipan Barokah), serta HP alias AP (Pgs BNI Kalisat). Mereka diduga berkaitan dengan MFH selaku Pemimpin Cabang BNI Jember dalam penyimpangan lewat skema channeling yang melibatkan Collection Agent.


​Modusnya? Klasik tapi bikin geleng-geleng kepala. Identitas warga dipakai padahal bukan petani dan tak punya usaha produktif layak, verifikasi dokumen ala kadarnya, plus buku tabungan dan ATM malah dipegang Collection Agent. Dana yang seharusnya menggerakkan UMKM malah disulap jadi drama kredit bermasalah.


​Aspidsus Kejati Jatim Dr. IG Punia Atmaja bersama Asintel dan tim penyidik membeberkan, audit BPKP Jatim mencatat kerugian negara tembus Rp41.487.138.481. Dari jumlah itu, Rp3,30 miliar lebih terkait CV Karomah Jaya Mandiri dan Rp2,95 miliar lebih lewat Pokmas Titipan Barokah.


​A, JAC, dan HP kini resmi ditahan 20 hari (16 November–5 Desember 2026) di Rutan Kejati Jatim, menyusul ASH. Para tersangka dijerat Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c UU No. 1/2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Tipikor, serta sangkaan alternatif Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 20 huruf a atau c UU No. 1/2023.


​Kasus ini bermula dari laporan BNI sendiri sebagai upaya bersih-bersih fraud. Kejati Jatim menegaskan penyidikan masih terus bergulir—siapa lagi yang bakal menyusul masuk sel. (bp). 

Kamis, 14 Mei 2026

9 Tersangka Batal Disidang, Fokus pada Pemulihan Korban dan Pidana Kerja Sosial




SURABAYA, MCE – Hukum tidak selamanya harus berakhir di balik jeruji besi. Semangat "Hukum Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah" kembali ditegaskan oleh Korps Adhyaksa Jawa Timur. Mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakajati Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., memimpin langkah progresif dengan menyetujui penghentian penuntutan terhadap sembilan perkara tindak pidana umum melalui mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Rabu (13/5/2026).


Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Ekspose mandiri yang digelar secara virtual ini menjadi bukti nyata bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai "tukang hukum", melainkan juga sebagai jembatan perdamaian di tengah masyarakat.


​Dalam forum yang dihadiri oleh jajaran Aspidum dan para Kepala Kejaksaan Negeri dari berbagai daerah—mulai dari Banyuwangi hingga Pamekasan—Wakajati Luhur Istighfar menekankan bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan nyata. Sembilan perkara yang dihentikan tersebut mencakup:

​7 Perkara Oharda & Kamnegtibum: Meliputi tindak pidana terhadap orang, harta benda, serta keamanan dan ketertiban umum.

​2 Perkara TPUL: Tindak Pidana Umum Lainnya yang dinilai memenuhi syarat untuk diselesaikan di luar persidangan.


​"Setiap usulan penghentian penuntutan wajib memenuhi syarat formil dan materiil. Kita harus melihat substansi keadilan, bukan sekadar teks undang-undang. Tujuannya jelas: memulihkan hubungan para pihak dan mencegah potensi residivisme di masyarakat," tegas Luhur Istighfar dengan nada lugas.
​

​Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) ini dipastikan tidak akan menjadi celah bagi pelaku kriminalitas berat. Berdasarkan ketentuan KUHAP dan pedoman Jaksa Agung, penghentian perkara hanya diberikan kepada:

​1. Pelaku pertama kali (bukan residivis).

​2. Ancaman pidana yang relatif ringan.

​3. Adanya kesepakatan tulus antara korban dan pelaku untuk berdamai.


​Khusus untuk perkara narkotika, Kejaksaan tetap berpegang teguh pada rehabilitasi sebagai jalan keluar, sesuai dengan asesmen dari Badan Narkotika Nasional (BNN).


​Menariknya, dalam ekspose kali ini, Wakajati memberikan instruksi tajam kepada para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di daerah, termasuk Tanjung Perak, Ponorogo, hingga Kota Blitar. Ia meminta jajarannya melakukan profiling yang cermat terhadap para tersangka.


​Ke depannya, penekanan akan diberikan pada Pidana Kerja Sosial. Hal ini selaras dengan semangat UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, di mana sanksi hukum harus bersifat proporsional—memberikan efek jera sekaligus kontribusi positif bagi sosial melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.


​"Keadilan sejati tidak selalu ditemukan di ruang sidang yang dingin, tapi terkadang hadir melalui jabat tangan dan permohonan maaf yang tulus di hadapan saksi masyarakat," tutupnya dalam ekspose tersebut.


​Langkah Kejati Jatim ini menjadi sinyal kuat bahwa institusi kejaksaan semakin modern, adaptif, dan yang terpenting: punya hati.


​Editor: [bp/MCE]
Sumber: Press Release Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Rabu, 13 Mei 2026

Bongkar Pasal Berlapis UU ITE, Jaksa Masuk Sekolah: Bullying di Medsos Bukan Candaan,Tapi Kriminal



​SIDOARJO, MCE – Fenomena perundungan (bullying) dan serangan siber (cyberbullying) di kalangan remaja bukan lagi sekadar bumbu pergaulan, melainkan ancaman nyata yang bisa berujung pada jeruji besi. Menyadari urgensi tersebut, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengambil langkah preventif agresif dengan membidik jantung pendidikan melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).


​Bertempat di Aula SMAN 2 Sidoarjo pada Rabu (13/5/2026), korps adhyaksa ini membawa pesan keras: Bijak bermedia sosial atau bersiap berhadapan dengan hukum.


​Di hadapan ratusan siswa kelas X dan XI, Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jatim, Adnan Sulistiyono, S.H., menegaskan bahwa batas antara "guyonan" dan tindak pidana kini sangat tipis. Ia membedah realita pahit di mana satu unggahan jahat atau komentar pedas di media sosial dapat menghancurkan masa depan, baik bagi korban maupun pelaku.


​"Di era digital, satu ejekan yang dianggap sepele bisa bertransformasi menjadi persoalan hukum yang serius. Jejak digital itu abadi, dan hukum tidak memandang bulu bagi siapa pun yang melanggar batas," tegas Adnan di hadapan para peserta yang tampak antusias sekaligus tegang.


​Penyuluhan ini tidak hanya memberikan imbauan moral, tetapi juga memaparkan "senjata" hukum yang siap menjerat para pelaku perundungan. Adnan mengulas secara mendalam pasal-pasal krusial yang sering tidak disadari oleh para pelajar, di antaranya:

​Pasal 433 KUHP: Terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.

​Pasal 466 hingga 468 KUHP: Mengatur tentang penganiayaan fisik dan mental.

​Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) UU ITE: Ancaman nyata bagi mereka yang melakukan penghinaan atau pendistribusian konten negatif melalui media elektronik.


​Langkah Kejati Jatim ini mendapat apresiasi penuh dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo–Surabaya, Dr. Kiswanto. Menurutnya, kehadiran jaksa di sekolah sangat vital untuk memberikan efek getar (deterrent effect) sekaligus pemahaman hukum yang komprehensif bagi siswa dan guru.


​Selain aspek hukum, Kejati Jatim juga menyoroti dampak psikologis yang merusak. Trauma berkepanjangan hingga hilangnya rasa percaya diri korban menjadi poin utama mengapa sekolah harus bersih dari praktik intimidasi. Adnan menekankan bahwa sekolah wajib menjadi laboratorium ilmu yang aman, bukan arena yang memupuk rasa takut.


​Suasana formal tersebut pecah saat sesi evaluasi dikemas dalam format kuis interaktif. Para siswa ditantang menganalisis kasus nyata, yang bertujuan agar materi hukum tidak sekadar menjadi hafalan di atas kertas, melainkan panduan etika dalam kehidupan sehari-hari.


​Melalui program ini, Kejati Jatim berharap para siswa SMAN 2 Sidoarjo mampu menjadi pionir dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat. Pesannya jelas: Kenali hukumnya, jauhkan hukumannya.


​Editor: [bp]
Sumber: Press Release Seksi Penkum Kejati Jatim

Selasa, 12 Mei 2026

​"Jawa Timur Bukan Tempat Main-Main!" Kajati Abdul Qohar 'Semprot' Para Kajari: Jaga Marwah atau Angkat Kaki?




​
​SURABAYA, MCE – Suasana di Aula Sasana Adhyaksa, Selasa (12/5/2026), mendadak "panas". Bukan karena pendingin ruangan yang mati, melainkan karena rentetan peringatan keras yang dilontarkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar AF. Dalam pertemuan perdana yang mengumpulkan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan pejabat eselon IV se-Jawa Timur ini, pesan yang dikirimkan sangat jelas: Berhenti main-main dengan hukum atau siap-siap kena sanksi.


​Jawa Timur bukan sekadar titik di peta; provinsi ini adalah barometer penegakan hukum nasional. Namun, di balik nama besarnya, tantangan integritas kerap menjadi kerikil tajam. Kajati Abdul Qohar nampaknya sadar betul bahwa ekspektasi masyarakat sudah di titik nadir, dan ia tidak ingin ada anak buahnya yang menjadi "oknum" pembuat masalah.


​"Jaga Jawa Timur!" Kalimat singkat namun sarat beban itu ia kutip langsung dari pesan Jaksa Agung saat melantiknya. Pesan ini seolah menjadi "tamparan" halus bagi para jajaran yang mungkin masih berpikir bisa bekerja santai tanpa pengawasan.


​Wakajati Jatim, Luhur Istighfar, juga tidak kalah "pedas". Ia menegaskan bahwa posisi strategis Jawa Timur menuntut kinerja yang bukan sekadar formalitas. Disiplin bukan lagi pilihan, tapi kewajiban mutlak. Sindiran ini seolah menyasar gaya kerja birokratis yang kerap dikeluhkan publik: lambat, berbelit, dan kurang transparan.


​Dalam arahannya yang tajam, Kajati menyoroti beberapa poin krusial yang sering menjadi "borok" di instansi penegak hukum:


​Integritas Harga Mati: Jangan ada lagi Jaksa yang berani menggadaikan kehormatan institusi demi kepentingan pribadi. Pengawasan melekat akan diperketat—tidak ada ruang bagi mereka yang hobi "bermain mata" dengan perkara.


​Administrasi Bukan Sampah: Kajati menuntut ketelitian dan percepatan. Publik tidak butuh alasan dokumen menumpuk; mereka butuh kepastian hukum yang cepat dan terukur.


​Intelijen Harus 'Bangun': Fungsi intelijen diminta bukan hanya sebagai pelengkap, tapi sebagai deteksi dini. Jangan sampai masalah besar meledak baru sibuk mencari pemadam kebakaran.


​"Setiap langkah penanganan perkara di Jawa Timur akan selalu menjadi sorotan kamera dan perhatian publik," tegas Abdul Qohar. Ungkapan ini menjadi pengingat bagi para Kajari bahwa di era digital, tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi di balik tembok kantor yang dingin.


​Pertemuan ini bukan sekadar konsolidasi biasa, melainkan "sidang disiplin" terbuka bagi para pimpinan satuan kerja di daerah. Kajati Jatim seolah ingin memastikan bahwa seluruh jajarannya memiliki satu detak jantung yang sama: Setia, Loyal, dan Berintegritas.


​Kini bolanya ada di tangan para Kajari se-Jawa Timur. Apakah mereka mampu menerjemahkan perintah "pedas" ini dalam aksi nyata, atau hanya akan menjadi angin lalu yang menguap di parkiran kantor? Satu yang pasti, masyarakat Jawa Timur sedang menonton, dan Kajati sudah menyiapkan catatan evaluasinya. (bp). 

Senin, 04 Mei 2026

​Era Baru Kejati Jatim Dimulai: Dr. Abdul Qohar Resmi Nahkodai Korps Adhyaksa Jawa Timur ​




SURABAYA, MCE – Atmosfer semangat baru menyelimuti Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) pada Senin (4/5/2026). Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., resmi mengawali masa kepemimpinannya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, didampingi Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Jatim, Ny. Dewi Qohar.


​Kedatangan orang nomor satu di Kejati Jatim ini disambut dengan prosesi adat dan tradisi yang kental. Wakajati Jatim, Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., secara simbolis melakukan pengalungan bunga sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan resmi institusi.


​Riuh rendah alunan musik pengiring Tari Remo menjadi puncak penyambutan. Tarian ikonik tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan simbol filosofis akan keberanian dan keteguhan hati seorang ksatria—karakteristik yang diharapkan melekat dalam penegakan hukum di bawah kepemimpinan Abdul Qohar.


​"Penyambutan ini mencerminkan soliditas internal yang kuat. Kami siap bergerak dalam satu komando untuk menjaga integritas dan performa institusi," ungkap salah satu pejabat utama di sela acara.


​Tak butuh waktu lama, usai prosesi penyambutan, Kajati Abdul Qohar langsung memimpin briefing terbatas bersama jajaran Pejabat Utama (PJU). Pertemuan strategis ini menegaskan langkah cepat sang Kajati untuk melakukan penguatan koordinasi dan pemetaan target kinerja demi mewujudkan penegakan hukum yang lebih optimal di wilayah Jawa Timur. (bp). 

​#KejatiJatim #Adhyaksa #JawaTimur #InfoSurabaya #KejaksaanRI

Sabtu, 02 Mei 2026

​Mengawal Asta Cita, Kejati Jawa Timur Komitmen Jaga Integritas Pendidikan Nasional



SURABAYA, MCE – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada hari ini, 2 Mei 2026, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H. menyampaikan pesan mendalam bagi seluruh elemen bangsa. Dengan mengusung tema "Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua", Kejati Jatim menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, melainkan fondasi utama pembangunan karakter bangsa.


​Dalam pernyataannya, Dr. Abdul Qohar menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah dunia pendidikan. Hal ini sejalan dengan semangat Asta Cita dalam memperkuat sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing global, dan berakhlak mulia.


​"Kejaksaan berkomitmen penuh mendukung tata kelola pendidikan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pendidikan sampai ke tangan yang berhak, demi masa depan anak bangsa yang cerah," tegas beliau.


​Lebih lanjut, jajaran Kejati Jatim mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta mengawasi dan membangun ekosistem pendidikan yang transparan. Melalui pendidikan yang kokoh dan bebas dari praktik korupsi, diyakini akan lahir generasi penguasa teknologi yang siap membawa Indonesia menjadi bangsa maju di kancah internasional.


​Momentum Hardiknas 2026 ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa pendidikan adalah tanggung jawab semesta. Kejati Jatim memastikan akan terus mengawal kebijakan pendidikan agar tetap berkeadilan dan menjangkau seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. (bp). 


​#Hardiknas2026 #KejatiJatim #PendidikanBermutu #AstaCita #AbdulQoharAF

Senin, 07 Juni 2021

Bupati Sumenep Dilaporkan di Kejaksaan Tinggi Jatim

Ket. Gambar : HM. SIDDIQ SH MH saat memasukkan laporan di Kejaksaan Tinggi Jatim.



SURABAYA, corruptionexpose.com - Bupati, Dinas PMD, Inspektorat Kabupaten Sumenep dan beberapa jajaran lainnya, Senin 7 Juni 2021  dilaporkan oleh  LSM Tim Pencari Fakta Nusantara Indonesia (TPFN- I) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. 


Pelaporan tersebut dilakukan atas dasar, hasil investigasi yang menemukan adanya tukar guling tanah kas desa di delapan desa di Kabupaten Sumenep, mengandung perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara. 


Dari delapan desa tersebut, tercatat tiga desa telah dilaporkan ke Direskrimsus Polda Jatim dan pelapor telah mendapat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang diteken oleh Kasubdit III Tipikor  YAKOB SILVANA DELARESKHA S.I.K M.Si dengan nomor  B/509/SP2HP.3/XI/RES 3.5/2020 Ditreskrimsus

tetanggal 19 Nopember 2020 - inti surat memberitahukan dalam perkara ini penyidik meminta BPKP Jatim untuk melakukan audit investigasi.


Sedangkan SP2HP yang kedua, dengan nomor B/289/SP2HP-2/VII/RES /3.5/2020 Ditreskrimsus tertanggal 22 Juli 2020  memberitahukan pada pelapor, bahwa penyidik akan melakukan permintaan keterangan tentang harga tanah sesuai NJOP. 


Hal tersebut di atas yang menyangkut dugaan tukar guling tanah kas desa (TKD) diduga tidak ada obyek tanah penggantinya. Meliputi desa Talango, desa Cabbiye dan desa Kolor, perkaranya saat ini dalam tahap penyidikan di Subdit III Tipikor Polda Jatim.


Di Lima Desa

Sementara itu, inti yang dilaporkan oleh ketua TPFN - Indonesia ada 5 TKD diantaranya,  desa Padike, desa Poteran, desa Gapurana, desa Kombang dan desa Kalianget Barat belum diajukan pelaporan kalau dalam tukar guling ke lima TKD tersebut juga mengandung perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara. 


HM. Sidiq SH MH selaku pelapor berharap Kejaksaan Tinggi Jatim segera menindaklanjuti perkara ini. Karena tanah tanah bekas TKD itu saat ini telah berdiri menjadi perumahan mewah di Kabupaten Sumenep. 


Mengapa dia harus melaporkan Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat dan para Kepala Desa karena mereka ini pejabat yang memiliki kewenangan langsung atas keberadaan aset dan kekayaan desa. 


"Kalau para pejabat ini mengetahui ada aset desa yang diduga raib, dan mereka diam saja. Mereka bisa kita sangkakan dengan melakukan  pembiaran," tutur HM. Siddiq SH MH usai memasukkan laporannya. (udik)

Berita Terbaru