Jakarta, 5 November 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengukir catatan pahit dalam lembar sejarah Provinsi Riau. Melalui sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dramatis, KPK resmi menetapkan dan menahan Gubernur Riau periode 2025-2030, inisial AW, bersama dengan dua orang lainnya sebagai tersangka. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.
Penangkapan seorang kepala daerah aktif ini bukan hanya sekadar berita penindakan hukum biasa. Ini adalah peristiwa yang menyentak dan memprihatinkan, karena kasus korupsi di Provinsi Riau telah terjadi untuk keempat kalinya. Angka ini bukan statistik semata; ia adalah cerminan dari kegagalan sistemik yang menggerogoti tata kelola pemerintahan di Bumi Lancang Kuning.
Korupsi yang berulang kali menjerat pucuk pimpinan di Riau mengindikasikan adanya rantai persoalan yang belum terputus. Dugaan pemerasan yang melibatkan Gubernur AW kali ini seolah menjadi penegasan bahwa upaya pencegahan yang selama ini dilakukan belum cukup memadai. Mengapa praktik haram ini terus berulang?
Pertanyaan besar ini mesti menjadi alarm merah bagi seluruh elemen di Riau, bahkan secara nasional. Peristiwa ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan menyeluruh dari seluruh pihak terkait. Korupsi bukanlah masalah yang bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Ia adalah penyakit kronis yang membutuhkan kolaborasi dan integrasi total dari seluruh lini—mulai dari aparat penegak hukum, legislatif, birokrasi, hingga peran aktif masyarakat sipil. Tanpa gerakan bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, siklus buruk ini akan terus berlanjut.
Dalam keterangannya, KPK menegaskan bahwa momentum penangkapan ini harus menjadi pengingat keras bagi seluruh penyelenggara negara. Jabatan publik adalah amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri.
"KPK berharap momentum ini dapat menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk senantiasa menjaga integritas, menjauhi praktik korupsi, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan," ujar perwakilan KPK.
Pesan ini tidak boleh dianggap sebagai retorika belaka. Integritas adalah fondasi utama dalam pelayanan publik. Ketika fondasi itu runtuh, yang menjadi korban adalah jutaan rakyat Riau yang berhak mendapatkan layanan publik terbaik dan pembangunan yang adil. Kasus Gubernur AW dan dua tersangka lainnya harus menjadi titik tolak untuk membersihkan birokrasi dari akar-akarnya, memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya, dan tidak ada lagi ruang bagi pemerasan serta penyelewengan.
Kini, publik menanti langkah tegas dan transparan dari KPK dalam menuntaskan perkara ini, sekaligus menuntut komitmen yang lebih kuat dari Pemerintah Pusat dan daerah untuk memutus rantai korupsi yang telah menjadi aib berulang bagi Provinsi Riau. (bp).
Sumber: kpk
