BOJONEGORO, MCE – Di balik deru pembangunan infrastruktur yang masif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sedang menanam "investasi" jangka panjang yang jauh lebih berharga: masa depan generasi mudanya. Melalui Dinas Pendidikan, Pemkab menegaskan bahwa tidak boleh ada anak di Bojonegoro yang terpaksa menggantungkan cita-citanya hanya karena kendala biaya. Rabu (14/1/2025).
Langkah ini bukan sekadar janji di atas kertas. Komitmen tersebut tercermin nyata dalam lonjakan drastis alokasi anggaran beasiswa yang menjadi prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Jika menilik ke belakang, pada tahun 2022, alokasi dana beasiswa berada di angka Rp12 miliar. Namun, memasuki tahun 2026, angka tersebut melesat tajam hingga menyentuh Rp43 miliar. Kenaikan hampir empat kali lipat ini menunjukkan keberpihakan penuh pemerintah terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Bagi Pemkab Bojonegoro, pendidikan adalah instrumen paling ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural. Dengan anggaran Rp43 miliar, akses pendidikan kini terbuka lebar, khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu yang sebelumnya seringkali merasa bangku sekolah atau perkuliahan adalah kemewahan yang tak terjangkau.
“Pendidikan adalah hak setiap anak, bukan hak istimewa bagi mereka yang mampu secara finansial. Kami ingin memastikan setiap anak di Bojonegoro memiliki alat yang sama untuk bertarung di masa depan,” ungkap perwakilan Pemkab dalam sebuah kesempatan.
Fokus besar pada pendidikan ini diharapkan mampu mendongkrak skor IPM Bojonegoro secara signifikan. Dengan sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, Bojonegoro tidak hanya akan dikenal sebagai daerah penghasil migas, tetapi juga sebagai lumbung talenta berkualitas yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Kini, dengan dukungan anggaran yang semakin tebal, bola ada di tangan para pelajar. Dukungan nyata dari pemerintah daerah ini adalah pesan kuat bagi seluruh orang tua: tugas kalian adalah memastikan anak-anak terus belajar, biar urusan biaya menjadi bagian dari tanggung jawab negara. (bp).
